News
Kongres Sampah Indonesia III di Sleman: Dorong Gaya Hidup Pilah dari Rumah
Persoalan sampah di Kabupaten Sleman masih menjadi tantangan besar. Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Makwan, menyebut timbulan sampah di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 900 ton setiap hari. Angka itu disampaikan saat pembukaan Kongres Sampah Indonesia (KSI) III di Lapangan Dolo, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Jumat (20/11/2026).
Makwan menjelaskan, jumlah penduduk permanen Kabupaten Sleman saat ini sekitar 1,2 juta jiwa. Jika ditambah populasi nonpermanen yang terdiri dari mahasiswa dan pendatang sekitar 300.000 jiwa, total penduduk yang beraktivitas di Sleman mencapai 1,5 juta jiwa.
Dengan asumsi indeks timbulan sampah rata-rata 0,6 kilogram per orang setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 900 ton. Menurut Makwan, besarnya timbulan tersebut membutuhkan pengelolaan yang bijak agar tidak menjadi beban bagi lingkungan maupun pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, Bupati Sleman mencanangkan program strategis 'Sleman Tuntas Sampah'. Kami juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No. 49.2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Sampah," ujar Makwan.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah mendorong pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) mulai dari tingkat RT, RW, padukuhan, hingga kalurahan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menangani sampah sejak dari sumbernya.
Makwan juga mencontohkan praktik pengelolaan sampah di TPST Sinduadi, Kapanewon Mlati. Tempat pengolahan tersebut melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik.
Sampah organik diolah menggunakan maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF) untuk pakan ternak bebek dan lele. Sementara itu, residu plastik diolah menjadi produk bernilai tambah seperti paving block, batako, dan papan plastik. Menurut Makwan, praktik tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat secara inklusif.
Selain pengelolaan berbasis masyarakat, Pemkab Sleman bersama Pemprov DIY, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul juga tengah menyiapkan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPST Piyungan. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 dengan kebutuhan pasokan sekitar 1.000 ton sampah per hari.
Sementara itu, inisiator Kongres Sampah Indonesia, Prof. Warsito, mengatakan persoalan sampah semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sampah kini berkaitan dengan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan, sosial, kesehatan, hingga tata kelola dan teknologi.
"Sampah bukan lagi semata persoalan lingkungan hidup, melainkan sudah menjelma menjadi persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, tata kelola, transportasi, teknologi, hingga inovasi," kata Warsito.
Ia menjelaskan, Kongres Sampah Indonesia III dirancang sebagai ruang pertemuan sekaligus wadah untuk merumuskan langkah konkret. Terdapat tujuh keluaran strategis yang diharapkan lahir dari kongres tersebut, mulai dari pemetaan persoalan pengelolaan sampah, identifikasi praktik baik, pengembangan ekonomi sirkular, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan sampah.
Selain itu, kongres juga menargetkan pembentukan pusat data dan informasi persampahan, penguatan komunikasi serta edukasi publik, dan penyusunan rencana kolaborasi melalui proyek percontohan atau pilot project.
Kongres yang berlangsung pada 20-22 November 2026 ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Panitia KSI III, Gus Aa Abdullah Al-Kudus, menyebut jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 262 orang, jauh melampaui perkiraan awal panitia sebanyak 100 orang.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, membacakan sambutan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam pengelolaan sampah. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan dan pelayanan, dunia usaha memperkuat tanggung jawab produsen, sedangkan masyarakat menjadi mitra utama dalam pemilahan dan pengurangan sampah.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur DIY juga menekankan bahwa kemandirian pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang konsisten, teknologi tepat guna, kelembagaan kuat, dan pembiayaan berkelanjutan.
"Kemandirian harus dimaknai sebagai kemampuan membangun sistem yang konsisten, didukung teknologi tepat guna, kelembagaan yang kuat, dan pembiayaan yang berkesinambungan," demikian kutipan sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Kusno.
Kongres Sampah Indonesia III diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan lintas daerah. Dengan demikian, pertemuan tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.