alexametrics

OPINI: Menengok Arah Gerak Pemerintah Melawan Virus Corona

Rafiqrh
OPINI: Menengok Arah Gerak Pemerintah Melawan Virus Corona
Ilustrasi new normal (shutterstock)

Semakin meningkatnya kasus virus corona menyebabkan pemerintah harus bekerja ekstra dalam menangani penyebaran cluster virus corona yang ada di Indonesia.

Suara.com - Indonesia saat ini sedang memasuki fase melawan adanya virus pandemi Covid-19 atau yang sering disebut corona. Virus pandemi ini telah memasuki wilayah Indonesia sejak awal bulan Maret hingga sejauh tulisan ini dimuat tercatat kurang lebih 484.000 kasus yang terpapar virus Covid-19 dan 15.600 yang telah meninggal dunia sementara yang dinyatakan sembuh sebanyak 407.000 orang.

Belum lagi dalam dua hari lalu angka kasus yang terpapar virus Covid-19 menaik di atas 2.000 kasus dalam waktu sehari, tentu hal ini tidaklah mengejutkan sebab persebaran virus ini begitu cepat dan mudah menyerang setiap masyarakat terkhusus lanjut usia di atas 50 tahun yang rentan terjangkit virus corona ini.

Dari beberapa angka ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah terhadap penanganan virus corona serta hal ini menunjukkan bahwa lambannya kinerja pemerintah dalam mengatasi kasus pandemi yang telah mewabah ke wilayah Indonesia.            

Dalam penanganan yang diberikan guna mennaggulangi mewabahnya virus Covid-19 ini perlu adanya sebuah ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan guna memutus tali rantai persebaran yang begitu cepat mewabah ke seluruh wilayah Indonesia.

Seyogianya pemerintah pusat dalam mengambil keputusan atas suatu kebijakan dengan perlu mengkaji dan pertimbangan secara bersama dengan pemerintah daerah. Maka, lahirlah solusi bersama yang menghasilkan pemantapan suatu kebijakan.

Namun, realitanya pemerintah pusat sebagai instansi tertinggi tidak memiliki inisiatif dalam mengajak untuk duduk bersama dan mengkaji mengenai permasalahan virus Covid-19 ini. Hierarki yang tinggi menganggap setiap instruksi yang diberikan olehnya akan selalu dituruti oleh pemerintah daerah nyatanya di sisi lain pemerintah daerah juga memiliki hak otonomnya.

Sehingga hal ini dirasa perlu adanya membangun komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar nantinya permaslahan yang terjadi di pusat dan daerah mampu teratasi dengan baik serta tidak menciptakan kebijakan yang tumpang tindih dan silang pendapat antara pelaksana kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Chester Barnard yang menyatakan bahwa eksistensi suatu organisasi sebagai suatu system kerja sama bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama pula.

Menurut pandangan penulis mengenai langkah kebijakan Presiden Jokowi yang tidak memberlakukan kebijakan lockdown dengan mengganti nama menjadi PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, upaya ini diberikan agar tidak ada efek kejut yang dirasakan kepada masyarakat terhadap hasil keputusan yang  telah dihasilkan dalam menangani virus Covid-19 di tengah pandemi.

Sebab apabila di terapkan kebijakan lockdown terdapat beberapa risiko yang akan terjadi di antaranya; pertama, akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian di Indonesia dan di berbagai daerah, hal ini akan menambah angka kemiskinan sehingga ekonomi akan terpuruk.

Komentar