Tarik Ulur Pembelajaran Tatap Muka dan Tantangan yang Dihadapi

Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Opsi pembelajaran tatap muka resmi direncanakan kembali oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Sempat ditunda karena lonjakan penderita Covid-19 yang meningkat beberapa waktu yang lalu, rencana ini mulai ditetapkan Kembali. Juli atau awal tahun pelajaran baru menjadi target diselenggarakannya opsi pembelajaran tatap muka.

Program vaksinasi guru digencarkan demi mewujudkan pembelajaran tatap muka yang aman. Bahkan, Mendikbud berulang kali menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka adalah harga mati mengingat kurang efektifnya pembelajaran daring yang selama ini berjalan.

Mendikbudristek menilai, siswa menderita selama pembelajaran daring berlangsung. Berbagai masalah muncul selama  pembelaran daring. Mulai dari sulitnya mendapatkan akses jaringan internet sampai yang paling menyedihkan, siswa putus sekolah karena tidak mampu mengakses perangkat pendukung selama pembelajaran daring.

Apalagi tidak semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan pembelajaran daring dengan ideal. Bahkan beberapa daerah di pelosok Indonesia sama sekali tidak ada akses jaringan internet. Jangankan jaringan internet, beberapa daerah bahkan belum mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

Permasalahan di atas yang tampaknya membuat Mendikbudristek untuk kukuh menjalankan rencana pembelajaran tatap muka. Rencana ini pun mendapat respons yang beragam dari berbagai pihak. Ada yang mendukung dan ada pula yang mengktirisi dengan berbagai alasan.

Beberapa pihak yang mendukung menilai bahwa pembelajaran tatap muka perlu diusahakan dalam waktu dekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Salah satu pihak yang mendukung pembelajaran tatap muka adalah Komisis X DPR. Menurut Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR, pihaknya mendukung diselenggarakannya pembelajaran tatap muka karena adanya ancaman learning loss dan putus sekolah yang dialami siswa.

Walaupun mendukung, Komisi X DPR memberikan catatan mengenai persiapan pembelajaran tatap muka agar sesuai dengan  Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka dan dipersiapkan secara matang. Tidak lupa pihaknya juga mengingatkan tentang risiko yang mungkin terjadi selama pembelajaran tata muka berlangsung.

Berbeda dengan Komisi X DPR yang memberikan dukungan, IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) tidak merekomendasikan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka. Aman B Pulungan, Ketua Umum IDAI, menjelaskan bahwa pihaknya tidak merekomendasikan pembelajaran tatap muka karena pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia.

Munculnya varian baru Covid-19 dan vaksinasi yang belum mencapai target menambah daftar alasan IDAI. IDAI akan merekomendasikan pembeljaran tatap muka jika tranmisi lokal dengan positive rate terkendali di bawah 5 persen dan kematian akibat Covid-19 mengalami penurunan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memunculkan pro dan kontra. Namun, sebelum ditegaskannnya rencana pembelajaran tatap muka di bulan Juli, Kemendikbudristek telah beberapa kali melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di sekolah piloting. Usaha ini dapat dilihat sebagai persiapan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di bulan Juni.

Psikologi Siswa Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka dan Lonjakan Penderita Covid-19

Kemendikbudristek bisa saja memutuskan bahwa pembelajaran tatap muka adalah harga mati. Namun perlu diperhatikan pula tantangan yang akan dihadapi selama pembelajaran tatap muka. Perlu diingat bahwa sudah satu tahun lebih siswa larut dengan pembelajaran daring. Adaptasi diperlukan demi memulihkan psikologi siswa yang terbiasa di rumah.

Ketika pembelajaran daring, interaksi siwa dengan temannya terbatas. Siswa hanya dapat beriteraksi secara virtual. Kondisi demkian mengganggu perkembangan psikologis dan sosial siswa. Inilah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh para guru di Indonesia, yaitu memulihkan kondisi psikologi dan sosial siswa.

Siswa terancam gagap untuk menyesuaikan diri dengan teman maupun lingkungan sekolah. Siswa tiba-tiba naik ke kelas dua tanpa mengenal baik teman sekelas, guru, dan lingkungan sekolahnya. Apalagi siswa yang mulanya dari TK lanjut ke SD, SD lanjut ke SMP, maupun SMP lanjut ke SMA. Dimensi psikologis siswa tentu perlu penyesuaian.

Menurut, data dari Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlidungan Anak (KPPPA), sebanyak 13 persen anak mengalami depresi selama pandemi. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi sekolah dan guru untuk mengatasi kondisi anak yang demikian. Masalah ini tidak boleh diabaikan begitu saja, Kemendikbud perlu memfasilitasi sekolah dan guru dalam menjawab tantangan ini. Bukan hanya tentang protokol Kesehatan yang harus dipatuhi, namun Kesehatan mental siswa juga perlu mndapat perhatian.

Selain itu, lonjakan penderita Covid 19 yang terjadi beberapa hari terakhir layak menjadi pertimbangan tambahan dalam memutuskan rencana pembelajaran tatap muka. Bukan tidak mungkin, pembelajaran tatap muka yang mempunyai maksud baik akan menjadi malapetaka jika kondisi terkini terkait Covid 19 dibaikan. Perlu adanya protokol kesehatan yang lebih ketat. Khususnya bagi daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan penularan tinggi.

Adanya komunikasi dengan dinas terkait yang berada di daerah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran. Kemendibudristek perlu mengadakan koodinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkaut agar penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dapat berjalan lancar tanpa berdampak pada kesehatan siswa dan guru. Oleh karena itu, terlepas dari pro dan kontra terhadap pembelajaran tatap muka, tantangan yang dihadapi juga harus dijawab dengan solusi dan langkah nyata dari berbagai pihak, utamanya Kemendikbudristek.