Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jokowi menjabat sebagai Presiden dalam dua periode, periode 2014-2019 dengan Jusuf Kalla, dan periode 2020-2024 dengan Ma’ruf Amin. Tentunya sebelum menjadi Presiden terpilih, ketika kampanye Jokowi memberikan janji-janji kepada masyarakat di Indonesia untuk menentukan Indonesia ke depannya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), janji adalah ucapan yang menyatakan kesanggupan dan kesedian untuk berbuat. Kemudian, ketika dilantik menjadi Presiden tentunya melaksanakan Ikrar sumpah sesuai agama yang disaksikan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, Presiden wajib menjaga kepercayaan masayarakat dengan menepati janji saat kampanye.
Terdapat banyak janji Jokowi, satu di antaranya yaitu isu pendidikan. Membahas pendidikan merupakan hal yang serius untuk dijadikan sebagai fokus global, karena pentingnya pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pendidikan bukan hanya sekadar bersekolah, tetapi terdapat kualitas dan fungsi di dalamnya. Itulah yang dapat membuat sebuah negara menjadi maju karena pendidikan yang bermutu.
Adapun problematika selama pemerintahan Jokowi terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu:
- Permasalahan guru honorer, contohnya pendapatan guru honorer tidak sesuai beban kerja, sulit mendapatkan fasilitas dan jenjang karir
- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, contohnya banyak pelajar pintar tidak masuk sekolah negeri impiannya karena sistem zonasi
- Implementasi kurikulum merdeka yang kurang maksimal, contohnya kurangnya kesiapan guru sebagai pilar utama, kurangnya sarana dan prasarana dalam pemakaian fasilitas teknologi untuk pembelajaran
- Terjadinya gratifikasi saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), contohnya 107 guru honorer mengalami gratifikasi ketika mengikuti seleksi P3K di hari Pendidikan Nasional 2024, kejadian tersebut tidak sesuai dengan janji Jokowi untuk memberantas korupsi
- Kekerasan yang terjadi di Institusi Pendidikan, contohnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta kekerasan emosional seperti perundungan
- Akses ke sekolah yang sulit bagi pelajar di daerah pelosok, contohnya pelajar di Desa Aur Duri, Jambi, ketika berangkat dan pulang sekolah harus bergelantungan melewati jembatan yang rusak
Di luar keenam poin itu, terdapat permasalahan yang lainnya juga.
Tenaga Honorer: KAMI TAGIH JANJIMU
![Ilustrasi guru honerer. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/04/24/33230-ilustrasi-guru-honerer-ist.jpg)
Kondisi ironi tersebut tentunya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Dalam kampanye Jokowi menegaskan untuk memprioritaskan pendidikan di atas kepentingan yang lain. Namun, faktanya Jokowi menunjukkan kinerjanya lebih mengedepankan infrastruktur dibandingkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api dengan anggaran yang sangat besar.
Tidak ada yang salah dalam pembangunan infrastruktur, karena mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan tersebut mewariskan hutang dan tidak mendahulukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, seperti masalah di sektor pendidikan. Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.
Namun, faktanya kebutuhan masa kini seperti akses ke sekolah yang sulit bagi pelajar di daerah pelosok belum terlaksana, padahal hal tersebut merupakan kebutuhan masa kini bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa, serta merupakan kebutuhan masa depan karena berkaitan dengan cita-cita dan kemajuan negara.
Dari banyaknya permasalahan serta tunggakan janji-janji, memang harus diakui bahwa Jokowi tetap berupaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP), realisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan program kampus merdeka. Pencapaian tersebut layak diapresiasi. Terkait permasalahan di bidang pendidikan tentunya bukan hanya tanggung jawab Presiden, tetapi juga Menteri Pendidikan serta tanggung jawab bersama.
Permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan yang belum terselesaikan, semoga menjadi evaluasi untuk Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih, serta memberikan harapan yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat berharap semoga janji-janji yang diucapkan tidak hanya sebatas kampanye belaka, tetapi bisa terlaksana dengan optimal.
Sungguh Presiden yang berjasa akan terus diingat sepanjang masa dalam sejarah. Prabowo Subianto, jadilah Presiden yang mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depannya, serta wujudkanlah slogan “Indonesia Emas 2045” yang selama ini digaungkan. Terima kasih kepada Joko Widodo atas dedikasi selama sepuluh tahun untuk Indonesia, dan selamat menjalankan tugas untuk Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI.
