Ketika Presiden kita berdiri di forum global, berbicara soal perdamaian dunia, ada semacam rasa bangga yang sulit dipungkiri. Melihat bendera kita berkibar di antara negara-negara adidaya membuat diplomasi kita tampak berkelas.
Namun, di saat yang sama, di layar ponsel rakyatnya sendiri, justru muncul kejanggalan. Bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi bagaimana bisa kita bicara moral di luar negeri, jika di dalam negeri sendiri masih banyak keresahan yang belum terjawab?
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump, dengan agenda besar soal rekonstruksi dan stabilitas Gaza, memang terdengar mulia. Dunia butuh damai, Gaza butuh perhatian, dan Indonesia punya sejarah panjang membela Palestina.
Tapi Sobat Yoursay, diplomasi seharusnya juga tentang bagaimana keputusan itu dirasakan oleh publik di rumah sendiri.
Di sinilah masalahnya. Banyak warga tidak benar-benar paham, apa sebenarnya posisi Indonesia di dewan ini? Apa agenda konkret yang dibawa? Apakah Indonesia hanya hadir sebagai simbol moral, atau sebagai aktor dengan pengaruh nyata?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul karena rakyat anti-damai. Justru sebaliknya. Keraguan ini lahir karena jarak antara keputusan elite dan pemahaman publik terasa semakin lebar.
Kita sering lupa bahwa legitimasi politik luar negeri tidak berdiri sendiri. Ia bertumpu pada kepercayaan domestik.
Negara boleh bicara tentang kemanusiaan di forum global, tapi jika di dalam negeri rakyat merasa diabaikan, narasi moral itu tidaklah berguna.
Perdamaian di luar negeri memang terdengar indah, tetapi bagi warga yang masih bergulat dengan harga pangan, lapangan kerja, atau bencana ekologis, mereka hanya bisa meragukan, apakah suara kami juga dianggap penting?
Sobat Yoursay, tidak sedikit warga yang melihat langkah ini sebagai elitis. Terlalu cepat diumumkan, terlalu minim penjelasan, dan terlalu bergantung pada simbolisme.
Padahal, di era media sosial, diplomasi tidak lagi bisa bersifat satu arah. Rakyat adalah penonton sekaligus penilai. Ketika komunikasi publik lemah, ruang itu akan diisi oleh kecurigaan, sinisme, bahkan teori konspirasi.
Ironi rasanya, saat Indonesia ingin tampil sebagai juru damai dunia, tetapi gagal berdamai dengan kegelisahan warganya sendiri. Kita bicara soal rekonstruksi Gaza, sementara di dalam negeri, rekonstruksi kepercayaan publik terhadap pemerintah masih setengah jalan.
Lebih jauh, apakah rakyat pernah benar-benar diajak berdiskusi? Bukan sekadar diinformasikan, tetapi diajak memahami risiko, konsekuensi, dan tujuan jangka panjang.
Mungkin ada yang berpikir, "Ikut saja dulu, nanti penjelasannya menyusul." Masalahnya, Sobat Yoursay, dalam politik dunia, sekali kita "ikut", kita sudah terikat. Kalau dari awal rakyat tidak dilibatkan, dukungan bisa berubah jadi penolakan.
Indonesia memang dikenal lantang membela Palestina. Namun, jika Dewan Perdamaian ini tidak melibatkan suara rakyat Palestina secara langsung, bagaimana posisi moral Indonesia di dalamnya? Apakah kita cukup kritis dari dalam, atau justru ikut menghaluskan proses yang sejak awal problematis? Rakyat berhak tahu sikap pemerintahnya, bukan hanya hasil akhirnya.
Menariknya, rasa gelisah masyarakat ini bukan berarti mereka anti-pemerintah. Ini justru tanda bahwa publik kita sudah dewasa. Mereka ingin pemerintah konsisten, berani bela keadilan di dunia, tapi juga adil dan terbuka di rumah sendiri. Jangan cuma pilih-pilih nilai saat tampil di forum internasional saja.
Ujung-ujungnya, masalahnya bukan soal pantas atau tidak Indonesia ikut mengurus perdamaian dunia. Tentu kita pantas. Namun, apakah pemerintah sudah cukup menghargai rakyatnya sebagai bagian dari keputusan besar itu?
Karena tanpa dukungan nyata dari rakyat di dalam negeri, segala misi damai di luar sana cuma akan jadi pidato indah yang tidak punya makna bagi bangsa sendiri.
Menurut Sobat Yoursay, perdamaian mana yang lebih mendesak? Yang terdengar hebat di forum dunia, atau yang juga terasa adil buat kita semua yang ada di rumah?
