Kolom
Warga Sibuk Memilah Sampah, di TPA Berbaur Jadi Satu
Pemandangan ini mungkin terdengar sepele, tiga tempat sampah di bandara. Kategori plastik, kertas, dan organik ditata rapi seolah mencerminkan kesadaran lingkungan. Lalu datang petugas, mengosongkannya, dan semuanya dimasukkan ke dalam satu kantong besar. Selesai.
Upaya memilah yang dilakukan pengunjung seketika terasa sia-sia. Kalau akhirnya dicampur juga, untuk apa dipisahkan sejak awal?
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Di banyak ruang publik entah itu bandara, mal, bahkan perkantoran. Kita sering menemukan sistem pemilahan sampah yang hanya berhenti di permukaan.
Ada label, ada warna berbeda, ada lubang terpisah. Tapi di balik itu, tidak ada sistem lanjutan yang memastikan sampah benar-benar dikelola sesuai kategorinya. Ini bukan sekadar ironi, melainkan kegagalan sistemik.
Selama ini, narasi yang dibangun cenderung menempatkan tanggung jawab pada individu. Kita diminta memilah sampah dari rumah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai.
Semua itu benar dan penting. Tapi ketika upaya tersebut tidak didukung oleh infrastruktur yang konsisten, hasilnya adalah frustrasi kolektif. Masyarakat sudah berusaha, tapi sistem tidak siap menampung usaha itu.
Masalah utamanya ada pada rantai pengelolaan sampah yang tidak utuh. Pemilahan bukan sekadar soal menyediakan tiga tempat sampah berbeda, melainkan memastikan seluruh proses dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan berjalan sesuai kategori. Jika di tahap pengangkutan saja sudah dicampur, maka seluruh proses sebelumnya menjadi tidak relevan.
Lebih jauh lagi, praktik seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik. Orang yang tadinya disiplin memilah sampah bisa berubah apatis. Dalam jangka panjang, ini jauh lebih berbahaya daripada tidak adanya sistem pemilahan sama sekali. Karena yang hilang bukan hanya kebiasaan baik, tetapi juga kepercayaan terhadap upaya perubahan.
Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Pengelola fasilitas publik memegang peran kunci. Bandara, mal, dan ruang publik lainnya bukan hanya tempat aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang edukasi sosial. Ketika mereka menampilkan sistem pemilahan, itu seharusnya bukan sekadar simbol, melainkan komitmen nyata. Artinya, harus ada standar operasional yang jelas bagi petugas kebersihan, pelatihan yang memadai, serta sistem monitoring yang memastikan prosedur dijalankan dengan benar.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa lepas tangan. Regulasi tentang pengelolaan sampah harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan insentif bagi pengelola yang menjalankan sistem dengan baik. Tanpa itu, pemilahan akan terus menjadi formalitas. Ada di atas kertas, tapi tidak di lapangan.
Namun, bukan berarti masyarakat harus berhenti berusaha. Justru sebaliknya. Kesadaran individu tetap penting sebagai fondasi perubahan. Tapi kesadaran itu perlu diarahkan menjadi tekanan kolektif. Ketika kita melihat praktik yang tidak konsisten, kita bisa mulai dengan hal sederhana: bertanya, menyampaikan keluhan, atau bahkan menyuarakannya di ruang publik. Perubahan sistem sering kali dimulai dari suara yang dianggap kecil.
Selain itu, kita juga bisa mulai memilah sampah di level yang lebih terkontrol, seperti di rumah atau komunitas. Dengan begitu, setidaknya sebagian sampah benar-benar dikelola dengan baik, tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang belum sempurna.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang tempat sampah yang salah desain, melainkan tentang kesenjangan antara niat dan pelaksanaan. Kita sudah punya kesadaran, bahkan simbol-simbolnya sudah ada. Tapi tanpa sistem yang konsisten, semua itu hanya akan menjadi dekorasi.
Dan mungkin, yang paling menyedihkan bukanlah sampah yang tercampur, melainkan harapan yang ikut tercampur di dalamnya.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS