Pendidikan Tanpa SPP, Tapi Tidak Tanpa Beban: Membaca Pelanggaran Hak Anak

Narasi pendidikan gratis sering berhenti pada satu indikator yang mudah diukur: penghapusan SPP. Negara kemudian tampil sebagai penyedia akses, membuka pintu sekolah bagi semua anak tanpa pungutan formal. Namun di balik klaim itu, ada lapisan realitas yang lebih rumit. Bagi banyak anak, terutama dari keluarga miskin, sekolah tetap datang dengan beban yang tidak kecil. Beban itu tidak selalu tercatat dalam kebijakan, tetapi nyata dalam keseharian. Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar ekonomi, melainkan hak. Ketika anak tidak dapat mengakses pendidikan secara penuh karena hambatan biaya, meskipun bukan dalam bentuk SPP, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak yang bersifat struktural dan sistemik.

Beban yang Tak Diakui sebagai Pelanggaran

Seragam, buku tambahan, iuran kegiatan, biaya transportasi, hingga kebutuhan perangkat digital telah menjadi bagian dari pengalaman bersekolah. Semua ini sering dianggap wajar, bahkan tak terhindarkan. Namun, bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, akumulasi biaya tersebut bisa melampaui kemampuan. Lebih jauh, ada beban yang tidak kasat mata. Iuran sukarela yang terasa wajib, tekanan sosial untuk mengikuti kegiatan berbayar, atau ekspektasi untuk memiliki perlengkapan tertentu. Anak yang tidak mampu memenuhi standar ini sering kali mengalami marginalisasi, baik secara sosial maupun psikologis.

Dalam kerangka hak anak, kondisi ini problematis. Hak atas pendidikan bukan hanya soal kehadiran di kelas, tetapi juga soal partisipasi yang setara dan bermartabat. Ketika seorang anak hadir tetapi tidak dapat mengikuti proses belajar secara utuh karena keterbatasan ekonomi, maka hak tersebut telah tereduksi. Ironisnya, banyak dari beban ini tidak diakui sebagai bentuk pelanggaran. Ia dianggap sebagai konsekuensi normal dari sistem pendidikan. Akibatnya, masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya dinormalisasi.

Ketimpangan yang Dihidupi Sejak Dini

Biaya tersembunyi menciptakan garis pemisah yang halus namun tegas. Anak-anak dari keluarga mampu dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah, bahkan melampauinya. Mereka memiliki akses ke buku tambahan, les privat, perangkat digital, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin harus terus bernegosiasi dengan keterbatasan. Mereka mungkin tetap bersekolah, tetapi dengan pengalaman yang berbeda. Tertinggal dalam tugas, tidak mengikuti kegiatan tertentu, atau bahkan harus bekerja untuk membantu keluarga.

Perbedaan ini tidak selalu terlihat dalam angka partisipasi sekolah. Secara statistik, keduanya sama-sama “bersekolah”. Namun secara substantif, kualitas akses yang mereka terima sangat berbeda. Ketimpangan ini kemudian terbawa hingga jenjang berikutnya, mempersempit peluang mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, sistem pendidikan yang membiarkan kondisi ini justru memperkuat ketidakadilan. Ia tidak hanya gagal mengoreksi ketimpangan, tetapi ikut mereproduksinya.

Mengembalikan Pendidikan sebagai Hak, Bukan Beban

Jika pendidikan benar-benar diposisikan sebagai hak anak, maka pendekatannya harus melampaui penghapusan SPP. Negara perlu memastikan bahwa seluruh hambatan, termasuk yang tersembunyi, dapat diminimalkan.

Pertama, perlu ada pengakuan bahwa biaya non-SPP adalah bagian dari masalah. Tanpa pengakuan ini, kebijakan akan selalu parsial dan tidak menyentuh akar persoalan. Kedua, negara harus memperluas cakupan intervensi. Bantuan pendidikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan pendukung seperti transportasi, perlengkapan belajar, dan akses teknologi. Ini penting untuk memastikan partisipasi yang setara.

Ketiga, transparansi di tingkat sekolah harus diperkuat. Praktik pungutan, baik formal maupun informal, perlu diawasi secara ketat. Mekanisme pengaduan harus tersedia dan mudah diakses oleh orang tua dan siswa. Keempat, perlu ada perubahan budaya dalam sistem pendidikan. Sekolah harus menjadi ruang yang inklusif, bukan ruang yang menuntut standar konsumsi tertentu. Pendidikan tidak boleh menjadi arena kompetisi ekonomi terselubung.

Pendidikan tanpa SPP tidak otomatis berarti pendidikan tanpa beban. Selama biaya tersembunyi masih membatasi akses, hak anak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan gratis, tetapi keberanian untuk memastikan bahwa setiap anak dapat belajar tanpa harus menanggung beban yang seharusnya tidak ada.