Tragedi Sepatu Kekecilan di Samarinda: Tamparan Keras untuk Sistem Pendidikan Kita

Sudahkah sampai ke telinga kalian mengenai kabar bahwa seorang siswa SMKN di Samarinda meninggal dunia sebab memakai sepatu sekolah yang kekecilan dalam waktu lama karena keterbatasan ekonomi orang tuanya? Akibat dari itu, kaki inisial MRS tersebut mengalami pembengkakan yang menyebabkan sakit menjalar hingga tubuh lalu meninggal dunia.

Muncul sesuatu yang terasa sangat janggal, bahkan menyakitkan, ketika membaca kabar seorang siswa SMK di Samarinda meninggal dunia hanya karena sepatunya kekecilan. Bukan karena kecelakaan besar. Bukan karena penyakit langka. Tapi karena sesuatu yang seharusnya menjadi kebutuhan paling dasar seorang pelajar: sepatu sekolah.

Kisah Mandala bukan sekadar cerita pilu. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah sistem kita sendiri. Seorang anak yatim, hidup dalam keterbatasan, terpaksa memakai sepatu yang sudah tidak lagi muat di kakinya.

Ukuran kakinya terus bertambah, tapi kondisi ekonomi keluarganya tidak memberi ruang untuk sekadar membeli sepatu baru. Ia tetap berjalan, tetap berdiri, tetap bekerja magang berjam-jam, sambil menahan sakit yang perlahan berubah menjadi luka, lalu infeksi, hingga akhirnya merenggut nyawanya.

Di titik ini, saya tidak bisa hanya merasa sedih. Saya sedikit marah. Bagaimana mungkin di negara yang terus berbicara tentang bonus demografi, tentang masa depan generasi emas, masih ada anak yang harus berjuang sendirian hanya untuk memakai sepatu yang layak?

Lebih ironis lagi, bantuan sosial itu sebenarnya ada. Program seperti PIP, PKH, BOS, semuanya disebut-sebut tersedia. Namun kenyataannya, Mandala tetap harus mengganjal sepatunya dengan busa agar bisa dipakai. Artinya apa? Artinya negara belum benar-benar hadir.

Bantuan yang ada hanya berhenti di atas kertas. Data yang tidak akurat, distribusi yang kadang tidak tepat sasaran, hingga birokrasi yang kaku membuat mereka yang paling membutuhkan justru tidak tersentuh.

Lalu pertanyaannya sederhana, di mana pemerintah saat semua ini terjadi?

Kita sering mendengar pernyataan “akan dievaluasi”, “akan ditelusuri”, atau “akan diperbaiki”. Bahkan Menteri PPPA sendiri menyebut kasus ini sebagai pengingat bahwa negara harus hadir.

Masalahnya, kenapa harus menunggu ada yang meninggal dulu baru negara akan bergerak?

Ini bukan soal sepatu. Ini soal sistem yang gagal membaca realitas di lapangan.

Sekolah seharusnya menjadi tempat paling peka terhadap kondisi siswa. Tapi dalam kasus ini, seorang siswa dengan sepatu kekecilan, kaki membengkak, bahkan kesulitan berjalan, tetap menjalani aktivitas seperti biasa tanpa intervensi yang berarti. Tidak ada deteksi dini. Tidak ada tindakan cepat.

Di sisi lain, pemerintah justru terlihat sibuk membahas program-program besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang penting, tapi terasa begitu jauh dari persoalan konkret yang dihadapi anak-anak di lapangan.

Apa gunanya program besar jika kebutuhan kecil seperti sepatu saja tidak terpenuhi?

Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, bukan hanya soal makan siang gratis, tapi juga soal memastikan setiap anak bisa datang ke sekolah dengan layak, dengan sepatu yang tidak menyiksa kakinya.

Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja secara reaktif. Tidak cukup hanya datang setelah tragedi terjadi.

Yang dibutuhkan adalah sistem yang proaktif. Pendataan yang benar-benar akurat dan dinamis, pengawasan langsung di sekolah terhadap kondisi siswa, mekanisme cepat untuk bantuan darurat kebutuhan dasar, keterlibatan aktif guru sebagai “mata dan telinga” negara, dan karena realitasnya, kemiskinan tidak pernah menunggu birokrasi selesai.

Jika negara terus lambat, maka akan selalu ada Mandala-Mandala lain yang jatuh diam-diam, tanpa sempat terdengar suaranya.

Tragedi ini bukan sekadar duka. Ini adalah kegagalan kolektif. Kegagalan kita melihat hal kecil sebagai sesuatu yang sangat besar. Karena pada akhirnya, seorang anak kehilangan nyawanya, hanya karena sepatu. Dan itu tidak pernah bisa dibenarkan.