Dompet Kelas Menengah Lagi Kering, Alarm Bahaya Buat Ekonomi?

Ada satu kelompok dalam ekonomi yang jarang dielu-elukan, tapi diam-diam jadi penopang utama: kelas menengah. Mereka ini bukan konglomerat yang doyan flexing, juga bukan kelompok rentan yang sering jadi fokus bantuan. Tapi justru di situlah masalahnya—karena terlalu “biasa”, keberadaan mereka sering dianggap aman-aman saja. Padahal, kalau kelas menengah mulai goyah, ekonomi bisa ikut oleng.

Bayangkan saja, siapa yang paling rajin belanja kebutuhan sehari-hari? Siapa yang nyicil rumah, bayar sekolah anak, langganan internet, ngopi di kafe, sampai beli produk UMKM? Ya kelas menengah. Mereka ini ibarat mesin yang bikin roda ekonomi terus muter. Bukan yang paling kencang, tapi paling konsisten.

Nah, belakangan ini mesinnya mulai seret. Data menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia justru menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang tadinya puluhan juta, sekarang berkurang cukup signifikan. Ini bukan sekadar angka statistik yang dingin—ini sinyal bahwa ada yang nggak beres. Entah karena dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih, harga-harga yang makin naik, atau kebijakan yang belum cukup “ramah” buat mereka bertahan.

Yang bikin makin rumit, kondisi ini nggak langsung kelihatan dramatis. Nggak ada headline besar seperti “ekonomi kolaps”. Tapi pelan-pelan terasa: daya beli stagnan, gaji segitu-segitu saja, sementara kebutuhan terus nambah. Akhirnya, banyak yang tadinya nyaman di kelas menengah mulai tergelincir ke bawah—atau minimal, hidupnya makin ngepas.

Masalahnya, kalau kelas menengah melemah, efeknya ke mana-mana. Konsumsi domestik jadi ikut lesu. Ekonomi jadi terlalu bergantung pada ekspor atau segelintir orang kaya yang pola belanjanya nggak stabil. Ibaratnya, kita jadi berdiri di atas kaki yang kurang kokoh.

Menariknya, fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan juga ngalamin hal serupa. Bedanya, mereka cukup sigap merespons.

Tiongkok, misalnya, mulai mendorong konsep “kemakmuran bersama”. Intinya, mereka berusaha supaya pertumbuhan ekonomi nggak cuma dinikmati segelintir orang. Ada intervensi di sektor properti, teknologi, sampai perlindungan sosial. Sementara Korea Selatan fokus ke isu tenaga kerja—terutama pekerja muda dan lansia—serta berusaha menekan ketimpangan lewat kebijakan sosial.

Apakah kebijakan mereka langsung sempurna? Ya nggak juga. Tapi setidaknya ada kesadaran bahwa kelas menengah itu bukan produk sampingan dari pertumbuhan ekonomi. Mereka harus “dipelihara”.

Di Indonesia, tantangannya mungkin lebih kompleks. Kita sering bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5%. Tapi pertanyaannya: siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu? Kalau kelompok bawah mulai terbantu (yang tentu saja bagus), tapi kelas menengah malah stagnan atau menurun, berarti ada distribusi yang kurang seimbang.

Kelas menengah ini unik. Mereka nggak cukup miskin untuk dapat bantuan, tapi juga nggak cukup kaya untuk kebal dari guncangan ekonomi. Jadi begitu ada krisis sedikit saja—PHK, inflasi, biaya hidup naik—mereka langsung kena imbas.

Makanya, menjaga kelas menengah itu bukan soal gengsi, tapi soal strategi. Kalau mereka kuat, konsumsi stabil, pajak jalan, dan stabilitas sosial juga lebih terjaga. Sebaliknya, kalau mereka melemah, ekonomi jadi rapuh tanpa kita sadari.

Pertanyaannya sekarang: kita mau nunggu sampai benar-benar terasa krisisnya, atau mulai berbenah dari sekarang? Karena kalau kelas menengah terus tergerus, kita bukan cuma kehilangan “mesin” ekonomi. Kita juga kehilangan bantalan sosial yang selama ini bikin keadaan tetap relatif stabil. Dan kalau itu sampai hilang, efeknya bisa jauh lebih ribet daripada sekadar angka pertumbuhan yang turun sedikit.