Kesenjangan Literasi AI yang Diam-diam Menciptakan Kasta Baru di Kampus

Saya perhatikan, ruang diskusi di media sosial belakangan ini dipenuhi oleh perdebatan para akademisi kelas atas mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) di lingkungan perguruan tinggi.

Seminar-seminar megah digelar di kota besar, membahas apakah ChatGPT boleh digunakan untuk menyusun draf artikel ilmiah, bagaimana mendeteksi tulisan berbasis AI, hingga proyeksi masa depan di mana robot akan menggantikan peran asisten dosen.

Semua pembicara tampak parlente, berargumen dengan diksi-diksi canggih seolah-olah seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke sudah berada di garis awal yang sama.

Namun, setiap kali melihat perdebatan elitis itu, saya hanya bisa tersenyum kecut. Diskusi AI kita saat ini sudah terlalu lama terjebak dalam ruang hampa yang egois dan buta geografis. Kita sibuk meributkan "boleh atau tidak boleh" menggunakan teknologi, tanpa pernah mau melongok ke jendela kelas dan melihat realitas yang jauh lebih menyakitkan: adanya jurang pemisah yang sangat dalam antara mahasiswa di kampus urban metropolitan dengan mereka yang menempuh studi di kampus-kampus daerah kecil.

Fenomena ketimpangan digital ini dipertegas oleh kajian dalam Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi kecerdasan buatan di sektor pendidikan tinggi Indonesia masih mengalami segregasi infrastruktur yang akut.

Penelitian tersebut memaparkan bahwa ketika kampus-kampus besar di kota metropolitan sudah mengintegrasikan kurikulum literasi AI tingkat lanjut dan memfasilitasi mahasiswanya dengan perangkat super cepat, mahasiswa di wilayah pinggiran atau kampus swasta kecil justru masih berjuang melawan gagap teknologi dasar.

Ketimpangan ini bukan lagi soal kemauan belajar, melainkan tentang ketidakadilan akses modal, gawai, dan konektivitas yang membuat literasi AI menjadi hak istimewa (privilege) kelompok urban semata.

Mari kita lihat realitas ini secara objektif tanpa bumbu pemanis dari kementerian. Di kampus-kampus urban yang mentereng, mahasiswa bisa dengan santai memanfaatkan AI untuk melakukan analisis data penelitian yang rumit, menyusun kerangka berpikir skripsi dalam hitungan menit, atau melatih kemampuan bahasa asing secara interaktif. Mereka memiliki laptop dengan spesifikasi tinggi, jaringan Wi-Fi kampus yang sekencang jalan tol, dan dosen-dosen yang memang dilatih untuk mengarahkan penggunaan AI secara etis dan produktif.

Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke kampus daerah kecil. Di sana, boro-boro mau berlangganan fitur AI premium untuk membantu riset, untuk sekadar membuka situs jurnal ilmiah saja mutarnya setengah mati karena jaringan internet yang timbul tenggelam seperti harapan palsu.

Banyak mahasiswa daerah yang terpaksa mengerjakan tugas akhir bermodalkan ponsel pintar yang memorinya hampir penuh, atau harus mengantre di warnet kecamatan demi bisa mengetik tugas kelompok. Ketika mereka diwajibkan bersaing di pasar kerja yang sama setelah lulus nanti, bisakah Anda bayangkan betapa timpangnya garis syukuran yang akan terjadi?

Tragisnya, ketika mahasiswa kampus daerah ini mencoba menggunakan AI, mereka sering kali terjebak menjadi korban, bukan pemanfaat yang cerdas. Karena minimnya literasi dan bimbingan dari institusi, mereka menggunakan ChatGPT secara mentah-mentah; menyalin seluruh jawaban tanpa sensor, tanpa tahu cara melakukan verifikasi data (fact-checking), yang akhirnya berujung pada petaka plagiarisme massal di hadapan dosen penguji. Mereka dicap malas dan bodoh, padahal sistemlah yang membiarkan mereka berjalan di dalam kegelapan tanpa peta panduan teknologi yang memadai.

Bagi saya, meributkan moralitas penggunaan AI tanpa membenahi ketimpangan infrastruktur digital antardaerah adalah sebuah kemunafikan akademis. Kampus-kampus urban dan para pengambil kebijakan seharusnya sadar bahwa AI tidak boleh menjadi komoditas eksklusif yang makin memperlebar kasta sosial antar-mahasiswa.

Selama mahasiswa di daerah masih harus naik ke atap gedung atau pergi ke bukit demi mencari sinyal internet, maka seluruh jargon tentang "Digitalisasi Pendidikan" dan "Kesetaraan Peluang" hanyalah dongeng pengantar tidur yang ditulis oleh orang-orang kota yang hidupnya terlalu nyaman.

Berhentilah memonopoli diskusi AI hanya pada tataran teori etika yang melangit. Urgent bagi kita saat ini adalah menuntut pemerataan fasilitas dan pelatihan literasi teknologi yang membumi hingga ke pelosok daerah. Sebab, kepintaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa canggih mahasiswa kota menggunakan robot, melainkan dari seberapa adil negara memberikan senjata teknologi yang sama kepada anak-anak daerah untuk ikut mengubah nasib mereka.