Jangan Salahkan Ekonomi, Tanyakan Siapa yang Mengelolanya

Ungkapan "in this economy" telah menjadi frasa yang akrab di media sosial. Kalimat itu biasanya muncul ketika seseorang mengeluhkan harga rumah yang semakin tidak terjangkau, biaya pendidikan yang melonjak, lapangan kerja yang menyempit, atau daya beli yang terus melemah.

Frasa tersebut seolah menyiratkan bahwa kondisi ekonomi adalah sesuatu yang datang begitu saja. Sebuah nasib yang harus diterima tanpa ada pihak yang bertanggung jawab.

Padahal, ekonomi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Di balik pertumbuhan yang melambat, investasi yang tersendat, lapangan kerja yang terbatas, atau daya beli yang melemah, selalu ada kebijakan publik yang memengaruhinya. Dengan kata lain, ketika masyarakat mengatakan ekonomi sedang buruk

Dan yang jauh lebih penting untuk dipertanyakan adalah kebijakan apa yang membuat kondisi itu terjadi?

Ekonomi memang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, perubahan harga komoditas, hingga bencana alam. Namun, faktor-faktor eksternal tersebut bukanlah satu-satunya penjelasan. Di negara mana pun, kualitas kebijakan pemerintah menjadi penentu utama apakah sebuah negara mampu bertahan menghadapi guncangan atau justru semakin terpuruk.

Pemerintah memiliki instrumen yang sangat besar untuk memengaruhi perekonomian. Mereka menyusun anggaran negara, menetapkan kebijakan pajak, mengatur iklim investasi, mengendalikan belanja publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Seluruh keputusan tersebut membentuk arah ekonomi nasional. Karena itu, memisahkan kondisi ekonomi dari kualitas pemerintahan merupakan penyederhanaan yang keliru.

Persoalannya, dalam diskursus publik sering muncul kecenderungan menjadikan ekonomi sebagai kambing hitam yang abstrak. Kalimat seperti memang ekonominya sedang sulit itu terlalu netral, dan sering kali mengaburkan pertanyaan yang lebih penting mengenai efektivitas kebijakan.

Padahal, apabila inflasi tidak terkendali, investasi melemah, pengangguran meningkat, atau kelas menengah mengalami tekanan, publik berhak mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah sudah cukup tepat dalam merespons persoalan tersebut.

Demokrasi tidak mengharuskan pemerintah berhasil dalam setiap kebijakan. Tidak ada negara yang mampu menghindari seluruh tantangan ekonomi. Namun, pemerintah wajib dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan diambil, apa dasar datanya, bagaimana dampaknya diukur, dan apa langkah koreksi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Akuntabilitas itulah yang membedakan pemerintahan yang baik dari pemerintahan yang sekadar mengelola narasi.

Masalahnya menjadi lebih serius ketika kritik terhadap kondisi ekonomi justru lebih sering dijawab dengan retorika daripada evaluasi. Kritik dianggap pesimisme, data yang tidak sejalan dipersoalkan, sementara substansi persoalan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai persepsi, bukan mengenai solusi.

Padahal, masyarakat tidak sedang menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin melihat adanya kebijakan yang konsisten, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat ingin tahu strategi pemerintah mengendalikan inflasi. Ketika lapangan kerja semakin sulit, mereka ingin melihat reformasi yang mampu mendorong investasi produktif dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Ketika daya beli melemah, mereka berharap ada kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara.

Ekonomi yang sehat tidak lahir dari optimisme semata, melainkan dari tata kelola yang baik. Pertumbuhan ekonomi memerlukan kepastian hukum, birokrasi yang efisien, anggaran yang dikelola secara prudent, pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja kompeten, serta kebijakan yang konsisten. Sebaliknya, kebijakan yang berubah-ubah, tata kelola yang lemah, dan rendahnya kualitas institusi akan menciptakan ketidakpastian yang pada akhirnya menghambat aktivitas ekonomi.

Karena itu, ketika masyarakat mengeluhkan kondisi ekonomi, respons yang paling tepat bukan sekadar meminta mereka bersabar atau menyalahkan keadaan global. Yang lebih penting adalah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil. Sebab ekonomi bukanlah entitas yang bekerja sendiri. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan politik, kualitas institusi, dan kemampuan pemerintah mengelola negara.

"In this economy" seharusnya tidak menjadi alasan untuk menerima keadaan tanpa bertanya lebih jauh. Dalam negara demokrasi, kondisi ekonomi selalu layak dievaluasi bersama kualitas kebijakan yang membentuknya. Sebab ketika ekonomi memburuk, yang perlu diperiksa bukan hanya angkanya, tetapi juga apakah negara telah dikelola dengan kompeten, transparan, dan bertanggung jawab.

Demokrasi memberi rakyat hak untuk menilai bukan sekadar hasil akhirnya, melainkan juga kualitas keputusan yang membawa negara menuju hasil tersebut.