Mengenal Carbon Trading: Saat Krisis Iklim Bertemu Logika Pasar

Kita sedang hidup di masa ketika semua orang ingin menjadi bagian dari solusi krisis iklim. Anak muda menanam pohon, mengurangi plastik, menggunakan transportasi publik, sampai ikut berbagai kampanye lingkungan. Pemerintah pun berbicara tentang transisi energi dan net zero emission. Perusahaan berlomba memasang label hijau pada produk mereka. 

Semuanya terdengar mulia. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah narasi krisis iklim murni didasari kepedulian terhadap lingkungan, ataukah ada motif lain yang sebenarnya belum kita ketahui?

Jawaban salah satunya adalah carbon trading atau perdagangan karbon. Lantas, apa itu carbon trading, bagaimana cara kerjanya dan kenapa ini menjadi penting untuk diketahui? 

Bayangkan saja begini: ada sebuah kampung yang memiliki aturan sederhana. Setiap rumah diberi batas jumlah sampah yang boleh dibuang setiap bulan. Ada rumah A yang sangat boros sehingga setiap hari sampahnya menggunung, sementara rumah B memiliki kebun luas, mengolah sampah organiknya, dan menghasilkan jauh lebih sedikit sampah. 

Kemudian Pak RT membuat aturan baru: rumah yang berhasil mengurangi sampahnya mendapatkan semacam kupon yang dapat diberikan atau dijual kepada rumah lain yang kesulitan memenuhi batas tersebut. Kurang lebih, seperti itulah cara paling sederhana membayangkan carbon trading.

Tentu karbon bukan sampah dan mekanisme aslinya jauh lebih rumit. Unit yang diperdagangkan adalah yang merepresentasikan pengurangan, penghindaran, atau penyerapan emisi dalam jumlah tertentu. 

Secara sederhana, satu unit karbon biasanya merepresentasikan satu ton karbon dioksida ekuivalen yang berhasil dikurangi atau diserap berdasarkan standar pengukuran dan verifikasi tertentu. Jadi, karbon yang sebelumnya kita kenal sebagai bagian dari persoalan lingkungan sekarang juga mendapatkan sesuatu yang sangat khas dalam sistem pasar: nilai ekonomi.

Gagasan tersebut sebenarnya bukan barang baru. Fondasi penting perdagangan karbon dapat ditelusuri ke Kyoto Protocol 1997 yang memperkenalkan sejumlah mekanisme pasar, termasuk Clean Development Mechanism. 

Mekanisme tersebut memungkinkan proyek tertentu menghasilkan kredit berdasarkan pengurangan emisi yang kemudian dapat digunakan dalam sistem perdagangan. Perkembangannya berlanjut melalui Paris Agreement, terutama Article 6 yang mengatur bentuk kerja sama internasional untuk mengurangi emisi, termasuk mekanisme berbasis pasar.

Indonesia pun mulai membangun ekosistem perdagangannya sendiri. Bursa karbon diluncurkan pada September 2023 dan kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi. Otoritas Jasa Keuangan bahkan menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang memperbarui aturan mengenai perdagangan karbon melalui bursa. 

Artinya, carbon trading di Indonesia bukan lagi sekadar konsep dalam konferensi perubahan iklim, melainkan sudah berkembang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki institusi, regulasi, dan mekanisme perdagangan.

Sampai di sini, carbon trading terdengar seperti solusi yang masuk akal. Perusahaan didorong untuk mengurangi emisi, proyek lingkungan mendapatkan nilai ekonomi, dan uang dapat mengalir ke kegiatan yang diklaim membantu mengurangi emisi. 

Persoalannya muncul ketika muncul satu pertanyaan: bagaimana kita memastikan bahwa karbon yang diperdagangkan itu benar-benar ada? Kembali ke analogi kampung tadi, bagaimana kalau Rumah B mengatakan berhasil mengurangi 100 kilogram sampah, tetapi setelah diperiksa ternyata pengurangannya hanya 20 kilogram?

Dalam perdagangan karbon, persoalan semacam itu berkaitan dengan berbagai hal seperti additionality, over-crediting, leakage, dan proses verifikasi. Bahasa sederhananya, kita perlu memastikan bahwa pengurangan emisi yang dijual memang benar-benar terjadi dan bukan sekadar angka yang terlihat bagus di atas kertas. 

Penelitian yang diterbitkan di Nature Communications pada 2024, misalnya, menemukan persoalan serius dalam sejumlah proyek kredit karbon yang mereka evaluasi. Peneliti memperkirakan hanya sebagian kecil kredit yang diteliti benar-benar merepresentasikan pengurangan emisi yang nyata.

Penelitian lain yang diterbitkan pada 2026 juga memberikan alasan untuk tidak terlalu cepat percaya pada angka-angka kredit karbon. Studi tersebut mengevaluasi proyek REDD+ dan menemukan adanya kesenjangan besar antara klaim penghindaran deforestasi yang dilaporkan proyek dengan estimasi independen. Ini penting karena proyek karbon tidak hanya berbicara tentang angka emisi, tetapi juga menyangkut hutan, tanah, dan masyarakat yang hidup di dalam atau sekitar wilayah proyek tersebut.

Di Indonesia, persoalannya bahkan dapat bersinggungan dengan persoalan sosial yang lebih luas. Greenpeace Indonesia, misalnya, menyoroti potensi persoalan hak masyarakat adat dan penguasaan lahan dalam sejumlah proyek perdagangan karbon. Kritik seperti ini menunjukkan bahwa ketika hutan dan kemampuan menyerap karbon mendapatkan nilai ekonomi, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar berapa ton karbon yang berhasil diserap. 

Kita juga perlu bertanya siapa yang menguasai lahannya, siapa yang memperoleh manfaat ekonominya, dan bagaimana masyarakat yang tinggal di sana dilibatkan.

Karena itu, menurut saya, kita tidak perlu buru-buru menganggap carbon trading sebagai solusi palsu. Tetapi kita juga tidak boleh langsung percaya bahwa segala sesuatu yang menggunakan kata hijau, berkelanjutan, atau net zero otomatis baik bagi bumi. 

Krisis iklim memang nyata, transisi energi memang diperlukan, dan hutan memang harus dilindungi. Namun ketika semua itu masuk ke dalam mekanisme pasar, karbon bisa berubah menjadi komoditas, hutan memiliki nilai finansial, dan pengurangan emisi menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan.

Sebagai anak muda, mungkin tugas kita bukan hanya ikut mengatakan, "Selamatkan bumi." Kita juga perlu cukup kritis untuk bertanya bagaimana cara penyelamatan itu bekerja. Siapa yang menjual karbon, siapa yang membelinya, siapa yang mendapatkan uangnya, siapa yang menguasai hutannya, dan yang paling penting, apakah emisi benar-benar berkurang? 

Sebab memahami krisis iklim tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa bumi sedang semakin panas. Kita juga perlu memahami bagaimana kepentingan ekonomi bekerja di balik usaha menyelamatkannya.