Workshop Lingkar Keadilan Ruang: Pasar Sebagai Kedaulatan Ekonomi Warga

Yogyakarta — Pengeluaran rumah tangga sehari-hari menjadi titik berangkat Lingkar Keadilan Ruang untuk merancang kemandirian ekonomi berbasis warga. Melalui workshop riset konsumsi di sekretariat Lingkar Keadilan Ruang, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Selasa (29/9/2026), peserta membahas pencatatan konsumsi selama 30 hari sebagai dasar membangun koperasi hingga pasar tertutup yang menghubungkan ekonomi desa dan kota.

Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat sipil, mulai dari pekerja ojek online, ibu rumah tangga, komunitas kesehatan, mahasiswa, hingga kelompok tani. Pembahasan diarahkan pada satu pertanyaan teknis: berapa besar potensi ekonomi yang selama ini berputar melalui belanja warga dan bagaimana sebagian margin tersebut dapat dikembalikan menjadi kekuatan ekonomi kolektif?

Yoga, fasilitator Participatory Action Research (PAR), memaparkan pengalaman riset konsumsi bersama pekerja K3L UNPAD. Ia menyebut pencatatan konsumsi dapat memperlihatkan kondisi ekonomi pekerja secara lebih konkret. 

“Di UNPAD, gaji pekerja K3L hanya Rp1.675.000/bulan, padahal UMK Sumedang mencapai Rp3,9 juta,” ujar Yoga dalam pemaparan materi workshop.

Menurut Yoga, data konsumsi juga dapat digunakan untuk menghitung potensi efisiensi pembelian kolektif. Dalam simulasi beras, satu keluarga dengan satu anak diasumsikan mengonsumsi 20 kilogram beras per bulan dengan nilai Rp320 ribu. Jika terdapat 100 keluarga, total belanja mencapai Rp32 juta per bulan. Pada 1.000 keluarga, nilainya menjadi Rp320 juta.

Yoga menjelaskan bahwa sistem pembelian kolektif mampu memangkas rantai distribusi panjang dari pabrik, distributor, hingga ke retail. 

"Melalui skema ini, kita bisa mensimulasikan efisiensi minimal 10 persen. Dari 100 keluarga saja, efisiensi tersebut menghasilkan Rp3,2 juta per bulan," ujarnya dalam sebuah workshop. 

Ia menambahkan, jika skala ini diperbesar menjadi 1.000 keluarga, potensi dana yang dihimpun sebagai simpanan bersama koperasi bisa mencapai Rp32 juta.

“Jika total belanja rumah tangga mencapai Rp4,5 juta per keluarga per bulan, maka 1.000 keluarga akan menghasilkan perputaran uang hingga Rp4,5 miliar. Dengan simulasi efisiensi 10 persen, ada Rp450 juta per bulan yang bisa dihemat," pungkas Yoga.

Untuk mendapatkan data tersebut, setiap keluarga diminta mencatat seluruh pengeluaran selama 30 hari. Pencatatan mencakup pangan, transportasi, pulsa, kesehatan, hingga cicilan paylater dan pinjaman online. Sastro dari KPRI menegaskan, “Tulis semua pengeluaran tanpa terkecuali.” Penyaringan antara kebutuhan dan keinginan dilakukan setelah data terkumpul agar pola konsumsi riil terlebih dahulu terlihat.

Yoga menjelaskan, satu enumerator idealnya mendampingi 10 keluarga. Data diperiksa setiap tiga hari melalui grup komunikasi, termasuk dengan mengirim foto catatan untuk memastikan data terbaca. Setelah satu bulan, data diklasifikasikan menjadi kebutuhan internal sebagai dasar koperasi konsumsi dan produksi serta kebutuhan eksternal yang dapat menjadi bahan advokasi layanan publik.

Gagasan tersebut kemudian diperluas menuju pasar tertutup desa-kota. Komar dari perwakilan petani mengusulkan pertukaran produk pertanian dengan layanan atau produk dari komunitas kota. 

“Jika kawan-kawan pekerja kota mengolah sampah organik kota menjadi pupuk organik berkualitas dengan supervisi standar dari petani, pupuk tersebut bisa dikirim ke desa untuk pertanian, dan hasilnya dikirim kembali ke kota,” ujar Komar.

Sastro menyebut skema itu sebagai “Pasar tertutup dan rantai pasok mandiri antara desa dan kota.” Dalam rancangan tersebut, sampah organik kota diolah menjadi pupuk, dikirim ke kelompok tani, lalu hasil pertanian seperti beras dan sayuran kembali memasok kebutuhan warga kota.

Skema ini juga diarahkan pada pengembangan koperasi produksi, mulai dari sabun, gula, kopi, hingga aplikasi transportasi yang dimiliki kolektif pengemudi. Sastro mencontohkan potongan aplikator ojek online sebesar 20–30 persen sebagai nilai yang secara konseptual dapat kembali kepada pengemudi dalam bentuk dividen atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pada akhirnya, riset konsumsi ditempatkan sebagai langkah awal untuk membaca kekuatan ekonomi warga secara konkret. Pencatatan kuitansi harian menjadi basis data, data menjadi dasar pembelian kolektif, lalu efisiensi rantai pasok diarahkan menjadi modal koperasi dan membangun sirkulasi ekonomi desa-kota yang lebih mandiri.