Tubuh Perempuan di Balik Energi Bersih dan Ketidakadilan Geografis

Ketika mendengar istilah transisi energi, yang terbayang di kepala kita mungkin panel surya, mobil listrik, pembangkit energi terbarukan, atau target penurunan emisi. Semuanya terdengar seperti masa depan yang lebih cerah. Namun, saat mengikuti diskusi “Trend Asia: Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan” di Akal Buku dalam rangkaian Jakal Bookshop Fest, ada satu istilah dari Kalis Mardiasih yang membuat saya berpikir cukup dalam, istilah tersebut adalah ketidakadilan geografis.

Istilah itu terdengar simpel, tetapi ternyata membawa kita pada pertanyaan yang lebih rumit. Kalau energi bersih memang ditujukan untuk menyelamatkan masa depan, lalu siapa yang hari ini harus membayar ongkosnya? Dan ketika ongkos itu dibebankan kepada suatu wilayah, siapa yang paling merasakan dampaknya di dalam wilayah tersebut?

Menurut Stephen Bouzarovski dan Neil Simcock dalam penelitian Spatializing Energy Justice, persoalan energi memang tidak bisa dilepaskan dari ruang. Manfaat dan beban sistem energi tersebar secara geografis. Ada wilayah yang menjadi tempat produksi energi, ada yang menjadi konsumen, sementara risiko lingkungan dan sosial bisa ditanggung masyarakat di tempat yang berbeda.

Sederhananya begini. Ketika kita menyalakan lampu di kamar, sumber listrik yang kita pakai itu tidak pernah benar-benar tinggal di kamar kita. Ada pembangkit, tambang, jaringan transmisi, lahan, dan masyarakat yang berada di sepanjang rantai tersebut. Energi ternyata punya alamat. Masalahnya, alamat manfaat dan alamat dampaknya tidak selalu sama.

Di sinilah pembicaraan mengenai perempuan menjadi penting. Perempuan menjadi terdampak struktur sosial membuat relasi mereka terhadap energi dan lingkungan berbeda. Penelitian Michael dan Ahlborg dalam Nature Energy menunjukkan bahwa pembahasan transisi energi selama ini terlalu sering berpusat pada teknologi dan ekonomi, sementara pengalaman perempuan, pekerjaan perawatan, serta pengetahuan mereka mengenai energi justru kurang terlihat.

Coba lihat kehidupan sehari-hari. Ketika air sulit diperoleh, bahan bakar mahal, atau lingkungan tempat tinggal berubah, persoalannya tidak berhenti pada angka konsumsi energi. Ada makanan yang harus dimasak, anak yang harus diurus, rumah yang harus dijaga, dan pekerjaan yang tetap harus berjalan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sering kali tidak masuk dalam hitungan besar proyek energi, padahal banyak di antaranya masih dibebankan kepada perempuan.

World Bank bahkan mencatat bahwa perempuan banyak berperan dalam pengelolaan energi rumah tangga. Ketika akses terhadap energi buruk, mereka dapat menanggung beban waktu, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang lebih besar. Jadi, ketika kita membicarakan energi, sebenarnya kita juga sedang membicarakan siapa yang punya waktu untuk hidup dan siapa yang harus menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bertahan.

Persoalannya semakin menarik ketika kita masuk ke istilah energi bersih. Energi terbarukan memang penting untuk mengurangi emisi, tetapi label “bersih” tidak otomatis membuat seluruh prosesnya adil. Dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, misalnya, risiko gender secara eksplisit telah diidentifikasi. Dokumen CIPP JETP mencatat kemungkinan diskriminasi dalam pekerjaan dan upah, perubahan mata pencaharian, risiko kekerasan berbasis gender, hingga rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Artinya, bahkan dalam desain resmi transisi energi Indonesia, perempuan tidak bisa sekadar ditempatkan sebagai penerima manfaat. Mereka harus menjadi bagian dari siapa yang menentukan arah transisi tersebut.

Maka, mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat transisi energi hanya dari angka-angka saja, seperti berapa megawatt energi terbarukan yang dibangun, berapa ton emisi yang dikurangi, atau berapa banyak investasi yang masuk. Kita juga perlu bertanya di mana proyek itu dibangun, siapa yang hidup di sana, dan siapa yang harus menanggung perubahan ruang hidupnya?

Sebab energi bersih seharusnya tidak hanya membuat udara lebih bersih. Ia juga harus membuat pembagian manfaat, risiko, dan kekuasaan menjadi lebih adil. Kalau tidak, kita hanya sedang mengganti sumber energi tanpa benar-benar mengubah ketidakadilan yang menyertainya.