KIP Kuliah dan Masalah Desil, Ketika Data Tak Selalu Tepat Sasaran

Standar kriteria “Desil” menjadi satu corong baru yang belakangan terasa seperti menentukan nasib anak muda. Bagi calon mahasiswa yang sedang berburu KIP Kuliah 2026, angka ini di samping ia adalah istilah statistik yang terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia juga bisa menentukan apakah seseorang masuk prioritas bantuan pendidikan menurut catatan data resmi pemerintah atau harus mencari jalan lain untuk membiayai kuliahnya.

Berdasarkan laman resmi KIP Kuliah, tingkat kesejahteraan pendaftar kini dirujuk melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendaftar bahkan diminta memeriksa desil keluarganya dan melakukan pembaruan apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Sekilas, semuanya terdengar biasa saja tanpa ada masalah. Pemerintah memang membutuhkan data agar bantuan tidak salah sasaran. Masalahnya muncul ketika kehidupan manusia yang sebenarnya rumit harus diterjemahkan menjadi satu angka baku dalam sebuah sistem digital. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk tetap harus berhadapan dengan pertanyaan ‘kamu desil berapa?”

BPS sendiri sebenarnya sudah mengingatkan agar desil tidak dipahami sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga. Dalam penjelasan resminya pada 21 Agustus 2026, BPS menyebut desil sebagai posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan seseorang.

Artinya, desil bukan sekadar menghitung berapa rupiah pendapatan orang tua. DTSEN mempertimbangkan berbagai variabel, mulai dari kondisi rumah, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas. BPS menjelaskan bahwa berbagai karakteristik tersebut diproses menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif keluarga.

Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Semakin kompleks kehidupan yang ingin kita ukur, semakin problematis ketika hasil akhirnya dikembalikan menjadi satu angka desil saja. Seorang ayah yang baru kehilangan pekerjaan, ibu yang penghasilannya tidak tetap, atau keluarga yang tiba-tiba harus membiayai pengobatan anggota keluarga tidak selalu langsung tercermin dalam perubahan data administratif.

Apalagi KIP Kuliah 2026 memang memberikan prioritas kepada calon penerima yang berada pada desil 1 sampai 4. Dalam dokumen resmi hasil seleksi KIP Kuliah 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bahkan memetakan desil 1 sebagai kelompok sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, sedangkan desil 5 dikategorikan pas-pasan dan bukan prioritas bantuan.

Nah, pemilihan kata “bukan prioritas” ini penting. Sebab persoalannya tidak sesederhana desil 5 berarti anak tersebut pasti kaya dan mampu membayar kuliah sendiri. Bahkan Kemdiktisaintek pada 2026 tengah menggodok skema KIP Kuliah parsial sebagai respons terhadap persoalan calon mahasiswa yang berada di desil 5 tetapi tidak masuk kriteria penerima KIP Kuliah penuh.

Dengan kata lain, pemerintah sendiri tampaknya menyadari ada ruang abu-abu di antara kategori “penerima bantuan” dan “dianggap mampu”. Di ruang abu-abu itulah banyak keluarga pekerja informal, keluarga dengan pendapatan tidak stabil, atau keluarga yang kondisi ekonominya baru berubah bisa berada.

Saya kira persoalannya bukan karena pemerintah menggunakan data. Kita justru membutuhkan kebijakan berbasis data. Yang patut dipertanyakan adalah ketika data diperlakukan seolah-olah selalu lebih benar daripada kenyataan di depan mata.

Bayangkan seorang calon mahasiswa yang selama bertahun-tahun hidup dalam kondisi pas-pasan. Orang tuanya bekerja informal. Tidak ada gaji tetap setiap bulan. Kemudian kondisi ekonominya memburuk beberapa bulan sebelum masuk kuliah. Tetapi data kesejahteraannya belum berubah. Di layar komputer, keluarganya mungkin masih terlihat “baik-baik saja”. Di meja makan, ceritanya bisa sangat berbeda.

BPS sendiri menyatakan bahwa DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia. Namun BPS juga menegaskan bahwa pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat desil berubah karena data harus diproses dan dihitung kembali berdasarkan metode yang berlaku.

Di sinilah negara perlu menyediakan jalur sanggah dan verifikasi faktual yang benar-benar kuat. Jangan sampai anak muda yang sudah berhasil melewati seleksi masuk perguruan tinggi justru harus menghadapi tembok baru hanya karena satu angka di dalam sistem.

Pendidikan seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial. Kalau seorang anak dari keluarga rentan ingin kuliah, lalu negara menjawabnya dengan sebuah algoritma yang tidak mampu menangkap perubahan hidup keluarganya secara cepat, kita patut menanyakan apakah kita sedang menggunakan data untuk membantu manusia, atau justru sedang meminta manusia menyesuaikan diri dan tunduk sepenuhnya pada data?

Sebab pada akhirnya, di balik desil 1 sampai 10 itu ada manusianya. Ada anak yang ingin kuliah, ada orang tua yang sedang berjuang, dan ada keluarga yang mungkin hanya membutuhkan satu kesempatan agar kehidupan mereka bisa bergerak sedikit lebih jauh. Jangan sampai masa depan seorang anak terlalu cepat disimpulkan hanya karena sebuah angka.