Malaysia Selangkah Lagi Jadi Negara Maju, Indonesia Masih Terjebak di Lantai Dasar

Membaca capaian ekonomi negara tetangga sering kali meninggalkan rasa getir sekaligus lecutan bagi kita. Ada rasa salut atas lompatan yang mereka buat, tetapi terselip keprihatinan mendalam saat membandingkannya dengan kondisi di dalam negeri.

Laporan ekonomi terbaru mencatat Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Malaysia pada 2025 telah menembus angka US$13.351. Angka ini hanya berjarak sekitar 7,1 persen dari ambang batas status negara berpendapatan tinggi (high-income nation) versi Bank Dunia. Ditopang pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen, inflasi yang terkendali, serta tingkat pengangguran yang mendekati 3 persen, Malaysia secara meyakinkan sedang mengetuk pintu gerbang negara maju.

Sementara itu, di seberang selat, posisi Indonesia masih terpaut lumayan jauh. Angka GNI per kapita kita berada di kisaran US$4.870—belum mencapai separuh dari capaian tetangga. Bahkan dalam skenario pembangunan nasional paling optimistis hingga akhir dekade ini, capaian kita diproyeksikan baru akan mendekati posisi Malaysia hari ini. Padahal secara potensi, Indonesia tidak kekurangan modal: sumber daya alam melimpah, bonus demografi yang meluap, serta pasar domestik yang sangat masif. Lantas, mengapa ketertinggalan ini terasa semakin menganga?

Poin krusial yang membedakan laju kedua negara terletak pada struktur dan kualitas lapangan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja nasional—sekitar 59,42 persen—masih terserap di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif terbatas. Di saat yang sama, angka pengangguran usia muda (15–24 tahun) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tak kunjung usai.

Di sisi lain, fokus pembangunan tetangga sudah bergeser jauh ke arah industri berteknologi tinggi, seperti manufaktur semikonduktor, ekosistem data center, hingga integrasi kecerdasan buatan (AI). Kondisi Indonesia justru mengonfirmasi peringatan para ekonom mengenai gejala deindustrialisasi dini (premature deindustrialization). Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus merosot dalam dua dekade terakhir. Porsi ekspor kita pun masih didominasi komoditas mentah, sangat kontras dengan Malaysia yang mayoritas ekspornya diisi produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ancaman Deindustrialisasi Dini

Dampak dari ketimpangan struktur ini tidak berhenti pada angka-angka statistik, melainkan merembet ke realitas sosial sehari-hari. Banyak tenaga kerja terdidik dan lulusan vokasi kita kesulitan menemukan lapangan kerja yang relevan. Fenomena underemployment—ketika sarjana harus bekerja di luar bidangnya dengan kualifikasi rendah—menjadi pemandangan lumrah. Sebagian dari mereka yang berani dan terampil akhirnya memilih mencari penghidupan di luar negeri (brain drain) demi mendapatkan apresiasi dan taraf kesejahteraan yang lebih layak.

Menariknya, di tengah pencapaian yang kian mendekati kriteria negara maju, Malaysia tidak lekas berpuas diri. Strategi pembangunan mereka tetap difokuskan pada pembenahan celah kualitas SDM melalui reformasi pendidikan vokasi dan penyelarasan kurikulum (link and match) secara agresif dengan kebutuhan industri masa depan.

Pelajaran penting bagi Indonesia bukanlah tentang membanding-bandingkan diri secara pasif atau terjebak dalam rasa inferior. Ini adalah sinyal bahaya untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap arah kebijakan nasional. Target pertumbuhan ekonomi bernominal tinggi maupun proyeksi pendapatan per kapita dalam dokumen perencanaan hanya akan berakhir sebagai angka manis di atas kertas jika tidak diimbangi dengan strategi industrialisasi yang jelas.

Evaluasi Strategi Nasional

Untuk keluar dari jebakan ini, Indonesia harus berani mengambil langkah sistematis. Pertama, menghentikan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan mengeksekusi hilirisasi industri bernilai tambah secara nyata. Kedua, mendorong transformasi pekerjaan dari sektor informal yang rentan menuju lapangan kerja formal yang produktif dan melindungi hak pekerja. Ketiga, mereformasi total ekosistem pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan teknologi masa depan.

Pada akhirnya, pembangunan bukanlah panggung adu cepat retorika politik, melainkan tentang konsistensi menjaga ekosistem kebijakan agar stabil dalam jangka panjang. Menjadi negara maju bukan sekadar soal status di atas kertas Bank Dunia, melainkan tentang keberanian menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang selama ini membelenggu produktivitas bangsa. Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menjadi negara besar yang disegani—yang kita butuhkan hari ini adalah keberanian politik dan konsistensi nyata untuk mengubah potensi tersebut menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat di akar rumput.