Fakta Ironisnya: Ketika MBG Hanya Menanggung 1/9 Biaya Makan Keluarga

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa satu gagasan yang secara moral sulit ditolak: anak-anak, terutama mereka yang membutuhkan, berhak mendapatkan makanan bergizi agar dapat belajar dan tumbuh dengan lebih baik. Namun, setiap kebijakan publik juga perlu dilihat dari sisi yang lebih luas: berapa besar manfaat yang benar-benar diterima keluarga dan bagaimana biaya yang tersisa berubah setelah kebijakan tersebut berjalan?

Mari gunakan ilustrasi sederhana. Manusia pada umumnya makan tiga kali sehari. Dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak, berarti ada sekitar sembilan porsi makan dalam sehari. Jika MBG memberikan satu kali makan kepada anak, maka secara sederhana program tersebut hanya menggantikan satu dari sembilan kebutuhan makan keluarga. Artinya, delapan kebutuhan makan lainnya tetap harus dipenuhi keluarga.

Di sinilah muncul ironi yang menarik untuk diperbincangkan. Jika penyelenggaraan program dalam skala besar ikut meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan tertentu, sementara pasokannya tidak bertambah dengan kecepatan yang sama, harga dapat terdorong naik. Dalam kondisi seperti itu, keluarga memang memperoleh satu porsi makanan gratis, tetapi mereka tetap harus membeli delapan porsi lainnya dengan harga yang berpotensi lebih tinggi.

Tentu, hubungan tersebut tidak sesederhana “MBG menyebabkan semua harga makanan naik”. Harga pangan dipengaruhi banyak faktor: produksi, cuaca, distribusi, biaya transportasi, musim panen, nilai tukar, hingga kebijakan perdagangan. Karena itu, kenaikan harga tidak otomatis dapat dibebankan kepada satu program. Namun, potensi efek samping terhadap harga pangan tetap layak diperhitungkan, terutama ketika sebuah program menciptakan permintaan dalam jumlah sangat besar.

Inilah alasan mengapa keberhasilan program pangan tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang terjadi pada total biaya makan rumah tangga setelah program tersebut diterapkan? Sebab bagi keluarga berpenghasilan rendah, persoalannya bukan sekadar mendapatkan satu kali makan gratis. Mereka tetap harus memikirkan sarapan, makan malam, makanan anggota keluarga lainnya, kebutuhan lauk, biaya transportasi, listrik, pendidikan, dan berbagai kebutuhan dasar lain.

Jika harga telur, ayam, beras, sayuran, minyak, atau bahan pangan lainnya meningkat, tambahan biaya tersebut dapat menggerus sebagian manfaat ekonomi yang diperoleh dari satu porsi makanan gratis.

Bayangkan sebuah keluarga yang sebelumnya mengeluarkan Rp50.000 sehari untuk memenuhi kebutuhan makan. Kemudian satu porsi makan anak senilai tertentu ditanggung program. Secara nominal keluarga memang mendapatkan penghematan. Tetapi jika biaya bahan makanan untuk delapan porsi lainnya meningkat, penghematan tersebut bisa menjadi jauh lebih kecil dari yang terlihat di atas kertas. Karena itu, kebijakan sosial seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “berapa yang diberikan?”, tetapi juga “berapa biaya yang timbul di tempat lain?”

Ini bukan argumen untuk menolak MBG. Justru sebaliknya, kritik seperti ini diperlukan agar program tersebut dirancang dengan lebih matang.

Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan permintaan pangan diikuti peningkatan kapasitas produksi dan distribusi. Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal harus mampu memasok kebutuhan program secara berkelanjutan. Rantai pasok juga harus efisien agar tambahan permintaan tidak dengan mudah berubah menjadi tekanan harga. Selain itu, evaluasi program perlu melihat dampaknya terhadap harga pangan dan daya beli rumah tangga, bukan hanya jumlah penerima dan jumlah makanan yang tersalurkan. Sebab ada perbedaan besar antara “mendapat makanan gratis” dan “menjadi lebih sejahtera”.

Program sosial yang baik seharusnya meningkatkan kesejahteraan secara bersih. Jika satu sisi memberikan subsidi, tetapi sisi lain membuat biaya kebutuhan dasar meningkat, pemerintah perlu menghitung keduanya secara bersamaan. Di sinilah kebijakan publik membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan data, perhitungan, pengawasan, dan keberanian untuk mengakui apabila terdapat efek samping yang perlu diperbaiki.

MBG boleh menjadi investasi untuk generasi masa depan. Tetapi jangan sampai kita hanya menghitung porsi yang diberikan dan lupa menghitung delapan porsi lainnya yang tetap harus dibayar keluarga. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah program bukan sekadar seberapa banyak yang diberikan secara gratis. Ukuran keberhasilannya adalah apakah keluarga benar-benar menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.