Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp11 T untuk Rekening Massal, Apa Urgensinya?

Rencana pemerintah untuk membuat rekening bagi masyarakat Indonesia kini jadi sorotan. Kebijakan ini disiapkan seiring dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Rekening nantinya juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi yang semakin banyak berlangsung secara digital.

Tidak tanggung-tanggung, sasaran program tersebut mencapai lebih dari 200 juta orang. Pemerintah berencana memberikan saldo awal Rp50.000 pada masing-masing rekening agar rekening tersebut aktif. Dari perhitungan sementara, kebutuhan dana untuk saldo awal saja diperkirakan berada di kisaran Rp11 triliun.

Pemerintah menyebut langkah ini dapat mendukung inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan, hingga membuka peluang pencatatan transaksi bagi pelaku UMKM. Namun, besarnya anggaran yang dibutuhkan membuat rencana tersebut menghadirkan pertanyaan lain. Seberapa mendesak pembukaan rekening massal ini bagi masyarakat?

Punya Rekening Bukan Berarti Makin Sejahtera

Punya rekening bank tidak sama dengan punya kondisi ekonomi yang sehat. Seseorang bisa memiliki rekening, tetapi saldo di dalamnya tetap kosong karena penghasilan memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bayangkan seseorang yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan, memiliki pendapatan tidak tetap, atau harus menghemat pengeluaran sampai ke kebutuhan paling dasar. Rekening baru dengan saldo awal Rp50.000 tentu bukan sesuatu yang akan mengubah keadaan tersebut secara signifikan.

Akses terhadap layanan keuangan baru akan terasa manfaatnya jika masyarakat juga punya kemampuan ekonomi untuk memanfaatkannya. Tanpa penghasilan yang cukup, rekening bisa saja dimiliki oleh jutaan orang, tetapi aktivitas di dalamnya tetap minim dan tidak banyak mengubah kehidupan mereka.

Rp11 Triliun Bukan Uang Receh

Program ini banyak mendapat sorotan karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rp11 triliun bukan angka yang kecil. Dana sebesar itu berasal dari anggaran negara dan penggunaannya tentu memiliki konsekuensi terhadap berbagai kebutuhan lain.

Masyarakat pun wajar jika kemudian membandingkan program ini dengan kebutuhan yang mereka lihat secara langsung. Ada berbagai daerah yang masih berhadapan dengan bencana dan butuh pemulihan.

Belum lagi fasilitas publik yang perlu diperbaiki, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang terus menghadapi masalah kesejahteraan, serta berbagai kebutuhan ekonomi yang dampaknya bisa dirasakan.

Program ini akhirnya membuat publik bertanya, sebenarnya pemerintah sedang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat atau sedang mengejar agenda lain?

Kalau ukuran urgensinya adalah kepentingan rakyat, masih banyak hal yang terasa jauh lebih mendesak daripada memastikan lebih dari 200 juta orang memiliki rekening.

Pertanyaan soal siapa yang paling diuntungkan dari program ini juga sulit dihindari. Masyarakat tentu berhak tahu ke mana aliran anggaran Rp11 triliun tersebut nantinya bermuara dan kepentingan apa yang ikut bergerak di balik kebijakan ini.

Kalau pemerintah memang yakin program ini adalah prioritas, seharusnya alasan dan manfaatnya bisa dijelaskan dengan jelas, bukan membuat publik justru bertanya-tanya mengapa rekening massal terasa lebih mendesak daripada kebutuhan yang sudah jelas ada di depan mata.

Rekening Massal dan Kuasa atas Data Rakyat

Wacana ini juga membuka pembahasan yang lebih besar mengenai hubungan antara rakyat, data kependudukan, dan sistem keuangan. Jika rekening terhubung dengan NIK dan berbagai sistem pembayaran, pemerintah tentu akan memiliki ekosistem data yang semakin luas untuk mengelola transaksi maupun penyaluran bantuan.

Dari sisi administrasi, sistem seperti ini memang bisa membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Penyaluran bantuan bisa lebih terarah dan transaksi juga lebih praktis. Namun, kemudahan untuk pemerintah jangan sampai membuat kepentingan rakyat luput diperhatikan. Masyarakat berhak tahu data mereka akan digunakan untuk apa dan sejauh mana data tersebut bisa diakses.

Selain itu, ada kesan bahwa pemerintah memilih solusi yang paling mudah diukur. Padahal, kebutuhan ekonomi masyarakat jauh lebih sulit diukur karena sangat kompleks dan harus dipahami akar masalahnya satu per satu.

Kalau rakyat masih sibuk memikirkan pekerjaan, pendapatan, dan kebutuhan sehari-hari, rasanya agak janggal jika solusi dari pemerintah rekening baru. Jujur janggal kalau pemerintah bisa membuatkan rekening, tetapi lupa memastikan ada cukup uang untuk mengisinya.