Menghidupkan AI Indonesia: Solusi Kemajuan atau Penyedot Fosil?

Pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) yang menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan Artificial Intelligence (AI) sepintas terdengar seperti angin segar. Dari perluasan jaringan 5G, pembangunan pusat data (data center), hingga penyiapan Perpres AI, pemerintah tampak optimistis menatap masa depan digital. Namun, di balik riuh tepuk tangan perayaan teknologi ini, ada satu gajah besar di dalam ruangan yang nyaris tak pernah disinggung: dari mana energi untuk menghidupkan seluruh mesin pintar tersebut berasal?

Tagihan Listrik Raksasa di Balik Otak Buatan

Media arus utama kerap terjebak dalam romantisme kecepatan internet dan proyeksi triliunan rupiah dari ekonomi digital. Sayangnya, kita sering lupa bahwa AI bukanlah sihir yang beroperasi di dalam ruang hampa.

Pemrosesan AI modern—terutama pengoperasian Large Language Models (LLM) hingga sistem Agentic AI—membutuhkan daya komputasi yang haus energi. Satu permintaan informasi pada model AI canggih bisa memakan daya listrik berlipat-lipat dibanding pencarian biasa di Google, ditambah konsumsi jutaan liter air untuk sistem pendingin server.

Di sinilah dilemanya. Ketika pemerintah memacu percepatan infrastruktur digital demi keandalan AI, kita sebenarnya sedang membangun deretan raksasa yang lapar akan pasokan listrik nonstop 24 jam sehari.

Ancaman bagi Target Dekarbonisasi

Masalah utama Indonesia bukan terletak pada ketidaksiapan perangkat keras, melainkan pada struktur pasokan energi nasional. Saat ini, matriks energi kita masih didominasi oleh energi fosil, khususnya batu bara.

Jika pembangunan pusat data skala raksasa digenjot habis-habisan tanpa menghitung sumber energinya, komitmen transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission justru berisiko berbalik arah. Amat ironis jika ambisi menjadi pemain utama teknologi di Asia Tenggara harus dibayar mahal dengan pengoperasian kembali PLTU atau penundaan pensiun dini energi fosil demi menyuplai kebutuhan listrik pusat data.

Apakah kita rela menukar target iklim global demi sekadar memiliki infrastruktur AI yang dipuji-puji di atas kertas?

Regulasi Hijau Sebelum Izin Mengudara

Kritik ini tentu bukan bertujuan mengajak kita menolak kemajuan AI. Solusinya bukan menghentikan inovasi, melainkan memastikan inovasi tersebut berdiri di atas fondasi yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas melalui dua terobosan regulasi. Pertama, menerapkan skema Green Data Center Incentive, yaitu memberikan insentif pajak dan kemudahan birokrasi khusus bagi investor pusat data yang bersedia menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem pendingin hemat air (liquid cooling) dan desain bangunan efisien energi.

Kedua, memberlakukan mandatori Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah harus menjadikan kesiapan pasokan energi bersih sebagai syarat mutlak izin operasional pusat data skala besar. Industri AI skala raksasa wajib memiliki kontrak pembelian daya (Power Purchase Agreement) langsung dari sumber EBT—seperti panas bumi, hidro, atau surya—sebelum resmi beroperasi.

Memilih Masa Depan

Fondasi AI yang sejati bukanlah seberapa banyak server GPU yang bisa kita beli atau seberapa cepat koneksi internet yang kita miliki. Fondasi yang sesungguhnya adalah keberlanjutan. Tidak ada gunanya memiliki ekosistem AI tercanggih di dunia jika daya hidupnya harus mengorbankan kualitas udara dan masa depan lingkungan anak cucu kita.

Sebelum kita melangkah lebih jauh merayakan era AI, ada baiknya kita merenung sejenak: apakah kita sedang membangun masa depan digital yang cerdas dan berkelanjutan, atau sekadar memindahkan krisis ekologi ke dalam server buatan?