Menkeu Boleh Berganti, Beban Anggaran MBG Tetap Menghantui

Pergantian Menteri Keuangan kembali terjadi di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (14/9), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Usai pelantikan, Suahasil menyampaikan bahwa menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi salah satu prioritasnya. Pesan dari Presiden Prabowo pun cukup jelas, yakni pengelolaan keuangan negara harus tetap dijaga karena APBN menjadi instrumen penting untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Di antara berbagai program prioritas tersebut, ada satu agenda yang sejak awal pemerintahan Prabowo terus mendapat perhatian dari sisi kebutuhan anggaran, tidak lain adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Lantas, apakah pergantian Menkeu benar-benar akan membawa perubahan jika beban anggaran MBG masih harus ditanggung APBN?

Purbaya Pergi, Suahasil Datang

Pergantian Menteri Keuangan kali ini juga menyisakan cerita yang cukup menarik. Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya dan posisinya kemudian diisi Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Kabar pergantian itu bahkan beredar pada hari pelantikan, setelah Suahasil mengaku ditelepon dan diminta datang ke Istana.

Cara pergantian yang terbilang mendadak itu tentu membuat publik bertanya-tanya. Apalagi Purbaya sebelumnya bukan orang yang asing dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Kalau kemudian ia dianggap perlu diganti, wajar jika muncul dugaan bahwa pemerintah menginginkan perbaikan dalam pengelolaan fiskal.

Suahasil pun langsung mendapat pekerjaan rumah yang tidak ringan. Ia harus menjaga kesehatan APBN, memastikan kredibilitas keuangan negara, sekaligus mengakomodasi berbagai program prioritas pemerintah. Sekilas, pergantian menteri memang bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap bermasalah.

Tetapi apakah persoalan fiskal benar-benar selesai hanya dengan mengganti orang yang duduk di kursi Menteri Keuangan? Sebab, orangnya boleh berganti, sementara berbagai keputusan anggaran yang harus diurus tetap ada.

Sepintar Apa Pun Menkeunya, Harus Berurusan dengan Anggaran MBG

Di media sosial, keresahan soal ini kemudian muncul dalam bentuk yang cukup nyelekit. Ada netizen yang berkomentar, bahkan kalau Karl Marx atau Adam Smith dihidupkan kembali dan diminta menjadi Menkeu, mereka pun mungkin akan ikut pusing kalau harus berhadapan dengan anggaran MBG.

Menkeu memang punya tugas menjaga agar APBN tetap sehat. Ia bisa menghitung penerimaan negara, mengatur belanja, menjaga defisit, sampai memberikan pertimbangan ketika ada kebutuhan anggaran yang terlalu besar. Namun, semua kemampuan itu tetap berhadapan dengan keputusan mengenai program apa saja yang ingin terus dijalankan pemerintah.

MBG adalah salah satunya. Program ini merupakan agenda besar pemerintahan Prabowo dan membutuhkan anggaran yang bisa dibilang fantastis.

Artinya, siapa pun yang menjadi Menkeu tetap harus berhadapan dengan kebutuhan anggaran MBG. Selama programnya masih berjalan dan dananya tetap harus disiapkan, pergantian nama di kursi menteri tentu tidak serta-merta menghilangkan bebannya.

Bukan Menkeu Baru yang Dibutuhkan, tapi Ruang untuk Mengerem

Pergantian Menkeu rasanya tidak cukup kalau hanya dilihat dari siapa yang lebih baik antara Suahasil dan Purbaya, melainkan seberapa besar ruang yang dimiliki Menkeu baru untuk mengatur ulang belanja negara dan mengerem pengeluaran yang terlalu berat bagi APBN.

Sebab, menjaga APBN tetap sehat tidak hanya menghitung pemasukan dan pengeluaran. Menkeu juga perlu punya keleluasaan untuk menilai kembali anggaran yang terlalu besar, melihat mana yang memang harus diprioritaskan, dan menentukan mana yang masih bisa ditunda.

Kemampuan itu akan sulit bekerja kalau sebuah program dianggap harus tetap berjalan apa pun kondisinya. Termasuk MBG. Kalau program prioritas tetap harus jalan, anggarannya harus terus disiapkan, sementara kebutuhan dananya juga besar, ruang gerak Menkeu jadi semakin sempit. Jadi, mau mengerem dari mana kalau sebagian besar pengeluaran sudah punya label prioritas?

Oleh karena itu, pergantian Purbaya ke Suahasil belum tentu mengubah masalah yang sedang dihadapi APBN. Orangnya boleh berganti, tetapi beban anggaran masih tetap ada. Kalau prioritas belanjanya tidak ikut ditinjau ulang, siapa pun yang duduk di kursi Menkeu tetap akan berhadapan dengan masalah yang sama.