Paranoia Kolonial di Tanah Suci: Membedah Politik Haji Pada Masa Penjajahan

Ada satu perkara yang sejak zaman purba sukses membuat saya heran setengah mati sebagai warga negara Indonesia: mengapa pula orang yang baru pulang pelesir ibadah dari Mekah mendadak harus dipanggil “Haji”?

Kita sudah telanjur akrab dengan panggilan Pak Haji, Bu Hajjah, toko kelontong milik Haji ini, sampai acara pengajian bersama Haji itu. Seolah-olah, begitu seseorang menginjakkan kaki kembali ke tanah air selepas dari Tanah Suci, namanya otomatis mendapat bonus gelar mentereng. Padahal, yang namanya haji itu adalah urusan ibadah sakral ritual. Perkara dia berubah menjadi kasta gelar sosial di tengah masyarakat, itu sih cerita lain lagi.

Kementerian Agama sendiri mencatat bahwa urusan semat-menyemat gelar Haji ini memang tumbuh subur dan mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Tradisi unik semacam ini rupanya juga akrab di telinga sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hal yang paling jenaka dan menarik untuk dikuliti justru bagaimana bisa gelar ibadah tersebut berhasil meraih derajat prestise sosial yang begitu agung dan sakral di negeri ini.

Sejarah kolonial di zaman baheula rupanya ikut andil dalam membongkar teka-teki komedi ini. Ceritanya, pada abad ke-19 kompeni Hindia Belanda mulai memandang perjalanan haji dengan tingkat kecurigaan politik yang akut. Bagi mereka, Mekah telah menjelma menjadi sarang bertemunya umat Islam dari berbagai penjuru bumi, termasuk para bumiputera Nusantara yang pulang-pulang mendadak membawa oleh-oleh berupa pengetahuan, jaringan, dan gagasan baru yang bikin pusing kepala gubernur jenderal.

Dalam buku Subversive Seas, sejarawan Kris Alexanderson membeberkan bagaimana intelijen pemerintah kolonial mati-matian mengawasi pergerakan jaringan jemaah dan pelajar Muslim asal Hindia Belanda. Angin segar berupa gagasan pan-Islamisme dan gerakan anti kolonial yang sedang laku keras di Timur Tengah sana, sukses membuat ibadah suci ini dicap sebagai aktivitas yang sangat sensitif bagi kelangsungan takhta penjajah.

Belanda yang panik kemudian meracik sistem mata-mata yang sangat melelahkan. Regulasi haji yang sudah lahir sejak tahun 1825 diperketat habis-habisan pada periode berikutnya. Pemerintah ikut campur mengatur urusan transportasi, syarat administratif jemaah, sampai menentukan pelabuhan keberangkatan. 

Urusan ini bukan isapan jempol, sebab lembaga Nationaal Archief di Belanda sana masih setia menyimpan dokumen usang mengenai birokrasi pengangkutan jemaah berdasarkan Staatsblad 1898 No. 294. Awalnya, alasan pengawasan ini dibungkus dengan dalih kesehatan dan ketertiban administrasi. Maklum, wabah penyakit menular di atas kapal penyeberangan memang menjadi momok yang mengerikan. 

Namun, di balik topeng medis itu, politik kolonial punya ketakutan utama, yakni siapa pun yang pulang dari pusat dunia Islam berpotensi membawa barang selundupan yang paling diharamkan oleh pemerintah, yaitu sebuah gagasan merdeka. Puncak paranoia kompeni akhirnya meledak pasca-Peristiwa Cilegon 1888. Nyatanya, sejumlah otak di balik pemberontakan berdarah tersebut adalah para tokoh bergelar haji. 

Sebuah kajian ilmiah dalam Journal of Asian Studies membuktikan bahwa tragedi itu sukses mempertebal imajinasi liar pemerintah kolonial bahwa jaringan Islam, pan-Islamisme, dan gelar haji adalah paket lengkap ancaman politik yang siap meruntuhkan kekuasaan mereka kapan saja.

Kompeni Belanda bahkan rela pasang mata di Jeddah. Ironis sekali. Konsulat Belanda itu resmi didirikan di Jeddah pada tahun 1872. Tumpukan arsip usang di sana memamerkan betapa paranoidnya pemerintah kolonial terhadap ribuan jemaah asal Hindia Belanda yang menginjakkan kaki di Hijaz. 

Jadi, skenarionya kurang lebih begini: orang Nusantara pergi ke Tanah Suci bermodalkan koper dan niat suci ibadah, sedangkan pemerintah kolonial dengan rajin ikut mengirimkan segepok surat birokrasi dan sekeranjang rasa curiga. Snouck Hurgronje kemudian datang memberikan rumus politik yang lebih taktis dan sistematis. Si penasihat cerdik ini dengan tegas membelah Islam menjadi Islam sebagai praktik ibadah murni dan Islam sebagai kekuatan politik. 

Bagi kompeni, urusan ritual salat dan zikir silakan diberi ruang selebar-lebarnya, asalkan tidak bermutasi menjadi gerakan politik. Namun, jika sudah mencium bau-bau gagasan politik Islam, pemerintah kolonial tidak akan segan-segan memberikan bogem mentah yang jauh lebih keras.

Ironinya, hobi memata-matai para haji ini sama sekali tidak membuat jaringan tersebut layu dan hilang dari peredaran. Perjalanan haji justru sukses mengawinkan urusan agama, pendidikan, perdagangan, hingga jaringan sosial menjadi kekuatan baru. Alexanderson membongkar fakta bagaimana jalur pelayaran haji ini kemudian beririsan dengan gerakan membangun kemandirian ekonomi kaum pribumi. 

Organisasi Muhammadiyah bahkan dengan berani mendirikan usaha bernama Penoeloeng Hadji. Gerakan ini menjadi tamparan keras sekaligus upaya merebut otonomi dari cengkeraman perusahaan pelayaran asing yang selama ini rakus menguasai bisnis angkutan haji. Menengok drama sejarah yang aduhai ini, saya pun mulai memandang gelar Haji dengan sudut pandang yang sangat berbeda.

Di balik dua suku kata yang mentereng itu, rupanya tertimbun riwayat perjalanan panjang yang melibatkan mondar-mandir kapal laut, putaran modal, transfer ilmu pengetahuan, syahwat kekuasaan, hingga penyakit paranoia akut dari intelijen kolonial. Niat awal kompeni Belanda memang ingin menggembok dan memata-matai perjalanan suci tersebut. 

Namun, sejarah yang gemar melucu justru menunjukkan fakta sebaliknya bahwa ritual ke Tanah Suci itu malah sukses memperluas dan memperkukuh jaringan umat Islam di seantero Hindia Belanda. Begitulah cara kerja kolonialisme yang sering kali mengundang tawa. Mereka sibuk mendirikan pagar tinggi demi membatasi ruang gerak manusia, lalu mendadak kebingungan sendiri ketika melihat manusia cerdik belajar membangun jalan alternatif di luar pagar.

Maka dari itu, tidak mengherankan jika kata “Haji” di Indonesia akhirnya memiliki gaung sosial yang begitu berisik. Di balik gelar tersebut, tersimpan drama sejarah yang jauh lebih kolosal ketimbang urusan seseorang pernah naik pesawat menuju Mekah.