Kolom

Ketika Data PISA Berbicara, Narasi Keberhasilan Pendidikan Dipertanyakan

Ketika Data PISA Berbicara, Narasi Keberhasilan Pendidikan Dipertanyakan
Ilustrasi Pendidikan Indonesia (Unsplash/Husniati Salma)

Kita sering mendengar narasi bahwa pendidikan Indonesia terus bergerak maju. Ada kurikulum baru, digitalisasi sekolah, berbagai program peningkatan kompetensi guru, hingga sederet inovasi pembelajaran. Semuanya terdengar menjanjikan. Namun, ketika narasi keberhasilan itu berhadapan dengan data, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: sejauh mana perubahan tersebut benar-benar membuat anak-anak kita lebih mampu belajar, bernalar, dan memecahkan persoalan?

Salah satu data yang dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut adalah Programme for International Student Assessment (PISA). Penilaian ini mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains, terutama dalam menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan nyata.

PISA memang bukan rapor keseluruhan sistem pendidikan sebuah negara. Tidak tepat pula menjadikannya satu-satunya ukuran keberhasilan sekolah, guru, atau pemerintah. Namun, mengabaikannya juga bukan pilihan bijak. Data tersebut tetap memberikan sinyal penting tentang kemampuan akademik yang dimiliki sebagian peserta didik Indonesia dibandingkan dengan negara dan sistem pendidikan lain. Masalahnya muncul ketika data yang tidak menyenangkan justru berhadapan dengan narasi keberhasilan yang terlalu optimistis.

Jika capaian siswa masih menunjukkan persoalan serius dalam literasi, numerasi, dan sains, maka kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa berbagai program pendidikan telah berjalan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa dampaknya terhadap kemampuan siswa? Sebab pendidikan bukan perlombaan menghasilkan sebanyak mungkin kebijakan. Pendidikan seharusnya menghasilkan perubahan pada manusia yang belajar.

Seorang siswa tidak otomatis menjadi lebih kompeten hanya karena sekolahnya telah menerapkan kurikulum terbaru. Anak juga tidak otomatis lebih mampu bernalar hanya karena pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Bahkan sertifikat pelatihan guru tidak dengan sendirinya menjamin kualitas pembelajaran di dalam kelas. Pada akhirnya, yang harus dilihat adalah apa yang terjadi ketika siswa berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan pemahaman, penalaran, dan penerapan pengetahuan.

Di sinilah data PISA seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan ancaman. Sayangnya, perdebatan tentang pendidikan sering terjebak pada persoalan administratif dan pergantian kebijakan. Ketika hasil belajar belum sesuai harapan, solusi yang muncul bisa kembali berkutat pada kurikulum, istilah baru, platform baru, atau program baru. Padahal, masalah pendidikan tidak sesederhana mengganti dokumen kurikulum.

Ada kualitas guru yang perlu diperkuat. Ada ketimpangan antardaerah yang harus diatasi. Ada persoalan akses terhadap buku dan sumber belajar. Ada kemampuan literasi dasar yang harus dibangun sejak pendidikan awal. Ada pula beban administratif yang dapat mengurangi waktu guru untuk benar-benar mempersiapkan pembelajaran. Semua persoalan tersebut membutuhkan konsistensi, bukan sekadar kebijakan yang berganti-ganti.

Data PISA juga seharusnya mendorong kita mempertanyakan budaya belajar yang terlalu menekankan hafalan. Siswa mungkin mampu mengingat rumus, definisi, atau materi pelajaran, tetapi apakah mereka mampu menjelaskan mengapa sebuah jawaban benar? Apakah mereka dapat membaca informasi yang kompleks? Apakah mereka bisa membandingkan bukti, menarik kesimpulan, dan menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan baru?

Kemampuan seperti inilah yang semakin penting di tengah banjir informasi. Karena itu, persoalan sebenarnya bukan apakah Indonesia harus mengejar peringkat PISA. Yang jauh lebih penting adalah apakah sekolah telah membekali anak dengan kemampuan yang membuat mereka mampu menghadapi kehidupan. Kita perlu berhenti menggunakan angka sebagai sekadar bahan pencitraan ketika hasilnya bagus dan mencari kambing hitam ketika hasilnya buruk.

Data harus dibaca secara jujur. Jika hasilnya meningkat, cari tahu kebijakan apa yang berhasil dan pertahankan. Jika menurun, cari tahu mengapa dan perbaiki. Jika ada kesenjangan, cari akar persoalannya. Jika sebuah program tidak menghasilkan perubahan berarti, jangan ragu mengevaluasinya. Sebab data pendidikan tidak seharusnya menjadi musuh pemerintah. Data justru dapat menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan.

Narasi keberhasilan pendidikan boleh terus dibangun. Namun, narasi tersebut harus berjalan beriringan dengan bukti. Karena pada akhirnya, pendidikan tidak dinilai dari seberapa indah programnya dipresentasikan, melainkan dari apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh anak-anak setelah mereka belajar. Ketika data berbicara, tugas kita bukan membungkamnya. Tugas kita adalah mendengarkan, memahami, lalu memperbaiki. 

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda