Efisiensi atau Pindah Beban? APBN Hemat di Kertas, Rakyat Mahal di Lapangan

Siapa yang berani menolak penghematan? Pemerintah harus hemat, belanja negara harus efisien, dan setiap rupiah APBN harus dipertanggungjawabkan. Namun ada satu pertanyaan yang sering terlupakan: hemat untuk siapa, dan dengan konsekuensi apa? Sebab tidak semua penghematan menghasilkan efisiensi. Pemangkasan anggaran yang keliru justru dapat memindahkan biaya dari pemerintah kepada masyarakat. Negara terlihat lebih hemat di atas kertas, tetapi rakyat harus membayar lebih mahal dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah pemerintah harus membedakan antara pengeluaran yang bisa ditunda dan layanan publik yang tidak boleh dikorbankan. Anggaran perjalanan dinas yang berlebihan, kegiatan seremonial, rapat yang tidak mendesak, belanja administratif yang tidak menghasilkan manfaat langsung, atau proyek yang belum menjadi prioritas tentu layak dievaluasi.

Penghematan pada pos-pos semacam itu dapat menjadi bentuk disiplin fiskal. Tetapi logikanya berbeda ketika penghematan menyentuh layanan dasar.

Kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, pelayanan administrasi publik, hingga program yang menyangkut keselamatan masyarakat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar jika dipangkas secara serampangan.

Misalnya, pengurangan anggaran pemeliharaan fasilitas publik mungkin terlihat sebagai penghematan dalam satu tahun anggaran. Tetapi jika jalan, sekolah, rumah sakit, jaringan air, atau fasilitas publik tidak terawat, biaya kerusakannya dapat menjadi jauh lebih besar di kemudian hari.

Begitu pula dengan layanan kesehatan. Ketika dukungan negara berkurang, masyarakat tidak otomatis berhenti membutuhkan layanan kesehatan.

Mereka tetap sakit, tetap membutuhkan obat, tetap membutuhkan pemeriksaan. Perbedaannya hanya satu: beban yang sebelumnya ditanggung negara dapat berpindah ke rumah tangga. Dan tidak semua rumah tangga memiliki kemampuan yang sama.

Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, kenaikan biaya tertentu mungkin masih dapat diserap. Tetapi bagi keluarga miskin atau rentan, sedikit tambahan biaya dapat berarti mengurangi makanan, menunda pengobatan, menarik anak dari kegiatan pendidikan, atau berutang. Karena itu, efisiensi anggaran seharusnya tidak dinilai hanya dari berapa rupiah yang berhasil dipotong. Berapa manfaat publik yang hilang akibat pemotongan tersebut?

Inilah mengapa prioritas APBN harus jelas. Pemerintah perlu membedakan antara belanja yang bersifat konsumtif, belanja yang mendukung produktivitas, dan belanja yang melindungi masyarakat dari risiko sosial.

Efisiensi juga harus dilakukan dengan prinsip value for money: bukan sekadar membeli lebih murah, tetapi memperoleh manfaat terbaik dari uang yang dikeluarkan.

Barang yang murah tetapi cepat rusak bukan efisien. Program yang menghabiskan anggaran tetapi tidak mencapai sasaran bukan efisien. Begitu pula proyek yang terlihat besar secara fisik tetapi minim manfaat sosial. Sebaliknya, pengeluaran yang mampu mencegah kerugian lebih besar di masa depan justru dapat menjadi investasi.

Persoalannya, tekanan untuk terlihat hemat kadang membuat pemerintah tergoda mengejar angka pemangkasan. Padahal APBN bukan sekadar spreadsheet.

Di balik setiap pos anggaran terdapat manusia. Ada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ada anak yang membutuhkan sekolah. Ada keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial. Ada masyarakat yang membutuhkan transportasi dan infrastruktur yang layak. Karena itu, efisiensi harus disertai transparansi.

Pemerintah perlu menjelaskan belanja mana yang dipangkas, mengapa dipangkas, berapa penghematannya, serta apa dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya diberi tahu bahwa negara sedang berhemat, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa biaya yang harus mereka keluarkan justru semakin besar.

Jika negara menghemat Rp1, tetapi masyarakat harus membayar Rp3 untuk mendapatkan layanan yang sama, itu bukan efisiensi. Itu hanya pemindahan beban.

APBN memang harus sehat. Defisit harus dikelola. Belanja harus diawasi. Kebocoran harus ditutup. Namun kesehatan fiskal tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kelompok yang paling sedikit memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensinya.

Pada akhirnya, ukuran efisiensi bukan seberapa banyak anggaran yang berhasil dipotong. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa tepat uang negara digunakan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Sebab APBN bukan uang pemerintah. Ia adalah uang publik yang harus kembali kepada publik dalam bentuk pelayanan, perlindungan, dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Hemat boleh. Pangkas boleh. Tetapi jangan sampai negara menghemat dengan cara membuat rakyat membayar lebih mahal.