Kolom
Usaha Sudah Tutup, Tagihan Pajak Masih Hidup: Mahalnya Mengakhiri Sebuah PT
Ada kejadian yang mungkin membuat mantan pengusaha ingin menghela napas panjang. Perusahaan sudah tidak beroperasi selama 11 tahun. Tidak ada transaksi, tidak ada pemasukan, tidak ada aktivitas bisnis. Namun, tiba-tiba sebuah email datang membawa kabar yang tidak menyenangkan: masih ada tunggakan pajak yang harus diselesaikan. Lebih mengejutkan lagi, email tersebut menawarkan pengurangan sanksi hingga 90 persen apabila pembayaran dilakukan paling lambat 31 Desember 2026. Di satu sisi, kesempatan itu terdengar menguntungkan. Di sisi lain, bagaimana mungkin perusahaan yang sudah lama tidak menghasilkan uang masih harus menanggung beban administrasi dan pajak, sementara untuk menutup badan hukumnya pun membutuhkan biaya lagi?
Inilah ironi dunia usaha yang jarang dibicarakan. Mendirikan perusahaan membutuhkan biaya, menjalankannya membutuhkan modal, dan ketika usaha gagal atau berhenti, mengakhirinya pun tidak gratis. Bisnisnya sudah lama berhenti bernapas, tetapi kewajiban administrasinya masih terus berjalan.
Perlu dipahami bahwa tidak aktif secara operasional tidak otomatis berarti PT sudah bubar secara hukum. Selama proses pembubaran dan likuidasi belum diselesaikan, badan hukum perusahaan masih dapat tercatat sebagai entitas yang memiliki kewajiban. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak badan dapat mengajukan penghapusan NPWP ketika badan usaha benar-benar dibubarkan dan memiliki dokumen pendukung pembubaran. Artinya, sekadar berhenti menerima pesanan atau tidak lagi memiliki pemasukan belum otomatis menghapus kewajiban perpajakan.
Persoalan berikutnya adalah kewajiban pelaporan. Perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha tetap perlu memperhatikan kewajiban administrasi perpajakannya selama status badan hukumnya masih berlaku. Ketika laporan tidak disampaikan, denda administrasi dapat muncul. Jika berlangsung bertahun-tahun, akumulasi kewajiban bisa menjadi beban yang mengejutkan ketika pemilik perusahaan akhirnya kembali memeriksa status perpajakannya.
Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan: tawaran pengurangan sanksi 90 persen bukan berarti seluruh utang pajak otomatis dipotong 90 persen. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 memberikan pengurangan terhadap jenis sanksi administratif tertentu, dengan persyaratan dan periode pembayaran yang berbeda. Untuk skema tertentu, wajib pajak hanya perlu membayar 10 persen dari sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026. Pokok pajaknya tetap harus diperhitungkan dan diselesaikan sesuai ketentuan.
Karena itu, pemilik PT yang menerima email semacam ini tidak seharusnya langsung panik, apalagi buru-buru membayar tanpa memeriksa rinciannya. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id. Periksa tagihan melalui akun Coretax DJP, cocokkan jenis pajak, tahun pajak, pokok utang, serta sanksinya. Jika ada yang tidak jelas, konfirmasikan langsung kepada KPP atau Kring Pajak 1500200. DJP juga mengingatkan bahwa email pengingat tunggakan bukan tindakan penagihan aktif dan layanan resminya tidak meminta transfer ke rekening pribadi.
Setelah urusan pajak diperiksa, persoalan pembubaran PT juga harus dibereskan. Prosesnya bukan sekadar membuat surat pernyataan bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi. Ada tahapan keputusan pembubaran, penunjukan likuidator, pemberitahuan kepada kreditor, pemberesan kewajiban, hingga pelaporan berakhirnya status badan hukum melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Proses ini melibatkan notaris dan dapat menimbulkan biaya.
Di sinilah pemerintah perlu mengevaluasi kemudahan administrasi bagi perusahaan yang sudah lama tidak aktif. Jangan sampai orang yang pernah mencoba membangun usaha justru menghadapi beban berlapis ketika ingin mengakhiri kegiatannya. Tentu kewajiban pajak yang sah harus diselesaikan. Namun, sistem juga perlu menyediakan mekanisme yang sederhana, transparan, dan proporsional bagi perusahaan tanpa aktivitas ekonomi.
Negara membutuhkan penerimaan pajak, tetapi dunia usaha juga membutuhkan kepastian dan kemudahan administrasi. Jangan hanya mempermudah orang mendirikan perusahaan, tetapi membuat proses menutupnya terasa seperti hukuman tambahan. Sebab, tidak semua perusahaan berhenti karena pemiliknya ingin menghindari kewajiban. Ada yang gagal bersaing, kehabisan modal, kehilangan pasar, atau memang tidak mampu lagi bertahan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, jangan sampai orang yang sudah gagal mempertahankan usahanya masih harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan kepastian bahwa usahanya benar-benar telah selesai.