Karhutla Membara, Komunikasi Krisis Para Gubernur Dipertanyakan

Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa keadaan terkendali, ajakan untuk bersatu, atau imbauan agar semua pihak ikut membantu. Mereka membutuhkan udara yang layak dihirup, perlindungan kesehatan, pemadaman yang efektif, dan kepastian bahwa pemerintah bekerja berdasarkan situasi nyata di lapangan.

Karena itu, sejumlah pernyataan gubernur di lima provinsi Kalimantan mengenai karhutla layak menjadi bahan evaluasi. Mulai dari penilaian bahwa kebakaran yang ditinjau ternyata tidak parah, klaim kualitas udara masih aman terkendali, pertanyaan mengenai keterlibatan mahasiswa dalam pemadaman, hingga seloroh tentang perceraian dan pernikahan kembali. Pernyataan-pernyataan tersebut mendapat perhatian publik karena muncul ketika masyarakat masih menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap.

Masalahnya bukan semata-mata soal pilihan kata. Persoalannya adalah apakah cara pejabat berbicara mencerminkan keseriusan dalam membaca krisis yang sedang berlangsung.

Pada 15 September 2026, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan kualitas udara di wilayahnya masih aman terkendali. Namun, pada saat yang sama, ia mengakui bahwa sekolah masih diliburkan akibat dampak asap dan memperingatkan bahwa kondisi udara dapat memburuk apabila kebakaran berlanjut.

Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi krisis yang cermat. Pernyataan bahwa keadaan aman tidak cukup disampaikan tanpa menjelaskan indikator yang digunakan, lokasi pemantauan, waktu pengukuran, dan kelompok masyarakat yang berisiko. Kualitas udara dapat berbeda antarlokasi dan berubah dalam waktu singkat. Karena itu, satu gambaran umum belum tentu mewakili kondisi seluruh provinsi.

Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 juga menyebut sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, mengalami kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Fakta ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah harus bertumpu pada data yang terukur, bukan sekadar kesan atau optimisme.

Masyarakat tidak membutuhkan kepanikan yang dibesar-besarkan. Namun, mereka juga tidak membutuhkan rasa aman semu yang membuat ancaman kesehatan seolah-olah ringan. Transparansi mengenai risiko justru membantu warga mengambil keputusan, seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai, atau mencari pertolongan medis ketika mengalami gangguan pernapasan.

Pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mempertanyakan apakah mahasiswa ikut memadamkan api juga memunculkan pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab. Partisipasi masyarakat memang penting, tetapi penanganan karhutla tidak boleh dibebankan kepada warga seolah-olah mereka merupakan pihak utama yang harus menyelesaikan persoalan.

Pemadaman membutuhkan personel terlatih, peralatan memadai, koordinasi lintas instansi, akses terhadap sumber air, serta perlindungan bagi orang-orang yang bekerja di lokasi kebakaran. Mahasiswa dan relawan dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya, misalnya melalui edukasi, distribusi bantuan, atau dukungan kemanusiaan. Namun, mereka tidak seharusnya didorong menghadapi kebakaran tanpa pelatihan dan perlengkapan keselamatan yang tepat.

Hal serupa berlaku ketika pemerintah mengakui keterbatasan peralatan. Kekurangan fasilitas memang dapat menjadi hambatan nyata, tetapi justru di situlah kemampuan kepemimpinan diuji: bagaimana kebutuhan dipetakan, bantuan dikoordinasikan, anggaran digunakan, dan hambatan diselesaikan.

Sementara itu, seloroh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, “Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi,” menjadi sorotan ketika karhutla masih berlangsung. Pada 7 Oktober 2026, data penanganan darurat di Kalimantan Tengah mencatat 5.848 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 17.000 hektare. Dalam konteks seperti ini, publik wajar berharap komunikasi pemimpin lebih berfokus pada skala masalah, langkah penanganan, dan perlindungan warga.

Tentu, satu kalimat tidak cukup untuk menilai seluruh kinerja seorang gubernur. Pemerintah daerah juga dapat menjalankan operasi pemadaman dan berbagai upaya penanganan yang tidak selalu terlihat dalam potongan video. Namun, kerja nyata harus disampaikan dengan informasi yang jelas agar masyarakat dapat menilai hasilnya, bukan hanya mendengar janjinya.

Yang dibutuhkan adalah pertanggungjawaban, bukan sekadar pernyataan. Karhutla tidak selesai dengan konferensi pers, candaan, atau ajakan gotong royong. Pemerintah perlu menyampaikan data titik api dan luas kebakaran secara berkala, membuka informasi kualitas udara, menjelaskan langkah perlindungan kesehatan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan. Setelah keadaan darurat berlalu, penyelidikan penyebab kebakaran, penegakan hukum, dan pencegahan berulang juga harus menjadi agenda utama.

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut gubernur selalu berbicara dengan bahasa yang kaku. Humor dan optimisme bukanlah kesalahan pada dirinya sendiri. Namun, dalam situasi yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan mata pencaharian warga, keduanya harus ditempatkan secara proporsional.

Ketika Kalimantan diselimuti asap, ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa meyakinkan seorang gubernur mengatakan keadaan terkendali. Ukurannya adalah seberapa terbuka ia menjelaskan kenyataan, seberapa cepat pemerintah bertindak, dan seberapa besar perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, bagi warga yang harus menghirup asap setiap hari, keseriusan pemerintah tidak diukur dari kata-kata, melainkan dari udara yang akhirnya bisa mereka hirup dengan aman.