Kolom

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan
Ilustrasi Pemadam Kebakaran (Unsplash/mchesin)

Ada ironi dalam cara kita memandang kekayaan alam dan krisis lingkungan di Indonesia. Ketika isu potensi emas di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon mencuat, perhatian publik segera tertuju pada apa yang mungkin tersembunyi di bawah tanah. Namun, ketika Papua menghadapi kebakaran hutan dan lahan, konflik bersenjata, serta penderitaan warga sipil yang terusir dari rumahnya, perhatian terhadap persoalan tersebut terasa tidak sebanding.

Emas yang belum terbukti jumlahnya ramai dibicarakan. Sementara api yang benar-benar menyala dan krisis kemanusiaan yang nyata sering kali tidak mendapatkan sorotan sebesar itu.

Hingga November 2026, belum ada data resmi yang memastikan cadangan emas di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan belum pernah melakukan eksplorasi di kawasan konservasi tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan tidak ada izin tambang yang diterbitkan di dalamnya. Sebagian perairan di sekitarnya memang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), tetapi penetapan WUP bukan izin untuk menambang. 

Artinya, kita sedang membicarakan indikasi geologis dan spekulasi, bukan cadangan emas yang sudah terukur dan siap dieksploitasi. Namun, isu tersebut telanjur menarik perhatian, terutama karena muncul beriringan dengan wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Publik pun wajar mempertanyakan arah kebijakan konservasi, meskipun belum ada bukti bahwa pemindahan badak tersebut berkaitan dengan rencana pertambangan.

Sementara itu, di Papua, persoalan yang membutuhkan perhatian justru berlangsung di depan mata. Pada November 2026, BMKG Wilayah V Jayapura mendeteksi 173 titik api di delapan kabupaten pada empat provinsi di Tanah Papua. Sebanyak 153 titik berada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. BNPB juga melaporkan 95 hektare lahan masih dalam proses pemadaman hingga 15 November, dengan luas lahan terdampak kebakaran di Papua Selatan mencapai 436 hektare. Ini bukan sekadar potensi yang diperdebatkan, melainkan kejadian nyata yang membutuhkan penanganan. 

Persoalan Papua bahkan tidak berhenti pada kebakaran hutan. Ada api lain yang jauh lebih panjang: konflik bersenjata dan krisis pengungsian. Human Rights Monitor memperkirakan lebih dari 127.031 warga sipil masih mengungsi secara internal di Tanah Papua hingga akhir Agustus 2026 akibat konflik dan operasi militer. Laporan pemantauan kuartal ketiga lembaga tersebut juga mencatat konflik bersenjata yang terus berlangsung, dengan korban dari kalangan warga sipil maupun kombatan. Angka-angka ini merupakan dokumentasi lembaga pemantau HAM dan perlu dibaca sesuai metodologi serta keterbatasan verifikasinya. 

Bayangkan kehidupan warga yang harus meninggalkan rumah, kehilangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan. Bagi mereka, persoalannya bukan lagi perdebatan tentang siapa yang berhak menguasai kekayaan alam, melainkan bagaimana bisa hidup aman tanpa terus dihantui kekerasan dan ketidakpastian. Mengapa potensi ekonomi yang belum terverifikasi bisa begitu cepat menjadi bahan perbincangan, sementara kebakaran, pengungsian, dan konflik berkepanjangan membutuhkan dorongan perhatian yang jauh lebih konsisten?

Tentu, membicarakan emas bukanlah kesalahan. Kekayaan mineral dapat menjadi sumber penerimaan negara dan pembangunan apabila dikelola secara bertanggung jawab. Namun, kekayaan alam tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa hutan, keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, dan keselamatan warga juga merupakan kekayaan yang harus dilindungi.

Ujung Kulon bukan sekadar kemungkinan kandungan mineral di bawah tanah. Kawasan itu adalah habitat terakhir badak Jawa yang keberadaannya sangat penting bagi konservasi dunia. Papua pun bukan sekadar hamparan hutan, tambang, atau angka dalam peta investasi. Di sana ada manusia yang berhak hidup aman, memiliki tanah, memperoleh pelayanan publik, dan menikmati kekayaan alam di wilayahnya.

Pemerintah tidak boleh hanya tajam melihat peluang ekonomi, tetapi tumpul ketika menghadapi krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari emas yang belum terbukti ada, sementara api yang sudah menyala dan penderitaan manusia yang nyata justru dibiarkan kehilangan perhatian.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda