Berhenti Meromantisasi Kemiskinan! Rakyat Bukan Peserta Lomba Bertahan Hidup

Ada yang keliru ketika kemiskinan terlalu sering dibungkus dengan narasi perjuangan yang mengharukan. Sarapan cukup Rp10 ribu, nongkrong di kedai kopi bermodal voucher, berburu diskon agar pengeluaran tidak membengkak, atau mencari pekerjaan sampingan supaya dapur tetap mengepul. Semua itu kemudian dipuji sebagai bukti bahwa masyarakat kecil adalah kelompok yang tangguh, kreatif, dan pandai bersyukur.

Memang, tidak ada yang salah dengan kemampuan bertahan hidup. Persoalannya, mengapa rakyat terus-menerus dituntut menjadi ahli bertahan hidup, sementara mereka yang memiliki kekuasaan justru tidak selalu dituntut menunjukkan kinerja yang sepadan dengan penghasilannya?

Kemiskinan tidak seharusnya menjadi kompetisi tentang siapa yang paling kreatif mengakali kekurangan. Di media sosial, cerita tentang hidup hemat sering kali terasa inspiratif. Seseorang bisa makan dengan anggaran terbatas, menikmati kopi menggunakan promo, atau mengumpulkan penghasilan dari berbagai pekerjaan sampingan. Cerita semacam ini bisa menjadi sumber inspirasi, terutama bagi orang yang menghadapi kondisi ekonomi serupa. Namun, ada garis tipis antara mengapresiasi daya juang masyarakat dan meromantisasi penderitaan mereka.

Ketika seseorang harus memutar otak hanya untuk memastikan uang makan cukup sampai akhir bulan, itu bukan sekadar cerita tentang kecerdikan. Ada keterbatasan daya beli yang nyata di baliknya. Ketika pekerja harus mengambil pekerjaan tambahan setelah jam kerja utama, persoalannya bukan hanya tentang etos kerja, melainkan juga tentang apakah penghasilan dari pekerjaan utamanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Narasi hemat menjadi bermasalah ketika solusi individual terus ditawarkan untuk persoalan yang juga bersifat struktural.

Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan upah merupakan bagian dari persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berburu diskon. Tidak peduli seberapa pintar seseorang menyusun anggaran, ada batas ketika penghasilan memang tidak cukup untuk menutup kebutuhan yang terus meningkat. Rakyat boleh belajar menghemat. Namun, mereka tidak seharusnya dipaksa menganggap kekurangan sebagai sesuatu yang wajar dan patut dirayakan.

Ironi semakin terasa ketika masyarakat diminta bekerja lebih keras, meningkatkan keterampilan, mencari penghasilan tambahan, dan mengurangi pengeluaran sekecil apa pun, sementara pejabat publik dapat memperoleh penghasilan dan fasilitas yang jauh lebih besar daripada kebanyakan warga.

Perbandingan ini bukan berarti setiap pejabat otomatis tidak layak menerima gaji tinggi. Jabatan publik memiliki tanggung jawab besar dan membutuhkan kompetensi. Penghasilan yang layak bahkan bisa menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang profesional. Akan tetapi, semakin besar kewenangan dan fasilitas yang diterima, semakin kuat pula tuntutan atas kompetensi, integritas, dan akuntabilitas.

Jika muncul persoalan mengenai keaslian ijazah seorang pejabat, misalnya, hal itu harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum, bukan sekadar tuduhan di media sosial. Namun, apabila pelanggaran terbukti, publik berhak menuntut konsekuensi yang jelas. Begitu pula jika pejabat menunjukkan kinerja buruk atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, kritik tidak boleh dibungkam hanya karena mereka menduduki jabatan terhormat.

Yang patut dipersoalkan adalah ketimpangan tuntutan. Masyarakat kecil sering diminta membuktikan kelayakan untuk mendapatkan bantuan, sedangkan pejabat semestinya juga terus-menerus membuktikan kelayakan menerima kepercayaan, gaji, dan fasilitas dari uang publik. Rakyat tidak seharusnya dituntut sempurna dalam mengelola kekurangan, sementara kekuasaan dibiarkan longgar dalam mempertanggungjawabkan kelebihan.

Masalah lainnya muncul ketika kemampuan bertahan dalam kemiskinan dijadikan ukuran moral. Orang yang bisa hidup dengan anggaran kecil dianggap lebih tangguh, sedangkan mereka yang mengeluhkan mahalnya kebutuhan hidup terkadang dicap kurang bersyukur atau tidak pandai mengatur uang.

Padahal, mengeluh tentang biaya hidup bukan berarti seseorang tidak tahu cara berhemat. Bisa saja ia sudah mengurangi pengeluaran, menunda kebutuhan pribadi, mencari pekerjaan tambahan, bahkan mengorbankan waktu istirahat, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Kita perlu membedakan ketangguhan dari keterpaksaan. Ketangguhan adalah kemampuan menghadapi kesulitan, sedangkan keterpaksaan terjadi ketika seseorang tidak memiliki pilihan yang memadai. Memuji ketangguhan tanpa memperbaiki kondisi yang memaksa orang terus berjuang hanya akan membuat penderitaan terlihat lebih indah daripada kenyataannya. Kita boleh bangga kepada orang yang berjuang dari keterbatasan. Namun, jangan sampai kebanggaan itu membuat kita lupa mempertanyakan mengapa keterbatasan tersebut terus berlangsung.

Masyarakat tetap membutuhkan literasi keuangan, keterampilan kerja, akses terhadap peluang usaha, dan kebiasaan mengelola penghasilan. Semua itu penting. Namun, tanggung jawab memperbaiki kesejahteraan tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada individu.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan upah, perlindungan pekerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan kesempatan ekonomi berjalan secara efektif. Penggunaan anggaran publik juga harus transparan, sementara pejabat harus dinilai berdasarkan hasil kerja, bukan sekadar gelar, jabatan, atau retorika. Apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan penghasilan yang layak? Memiliki waktu untuk beristirahat? Memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan? Dan menjalani hidup tanpa terus-menerus dihantui kekurangan? 

Rakyat tidak membutuhkan kemiskinan yang dikemas menjadi kisah inspiratif tanpa akhir. Mereka membutuhkan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Sebab, kemampuan bertahan hidup memang patut dihargai, tetapi sistem yang membuat orang terus-menerus berjuang untuk sekadar bertahan hidup tetap harus dipertanyakan.