Protein Hewani Mahal: Ketika Negara Maritim Gagal Memenuhi Gizi Rakyatnya

Bagaimana mungkin mengonsumsi protein hewani masih dianggap sebagai gaya hidup orang kaya di negara kepulauan yang dikelilingi laut seperti Indonesia? Di negeri dengan garis pantai yang panjang, sumber daya perikanan yang melimpah, serta beragam peternakan dan hasil pertanian, masyarakat semestinya memiliki akses terhadap pangan bergizi tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup lainnya.

Jika daging, ikan, telur, dan susu hanya dapat dikonsumsi secara rutin oleh kelompok berpenghasilan tinggi, persoalannya bukan semata-mata tentang pilihan makanan. Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pangan dikelola, bagaimana distribusi berlangsung, dan mengapa kemampuan membeli kebutuhan gizi masih begitu timpang.

Protein hewani adalah kebutuhan gizi, bukan simbol status sosial. Protein berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, serta pemeliharaan fungsi tubuh. Sumber protein hewani, seperti ikan, telur, daging, dan susu, juga menyediakan beragam zat gizi yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan setiap orang memang berbeda, dan protein nabati juga dapat menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Namun, akses terhadap sumber protein yang beragam tetap perlu dijamin.

Masalah muncul ketika kemampuan mengonsumsi pangan bergizi ditentukan oleh tebalnya dompet. Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, membeli ikan, telur, atau daging mungkin menjadi rutinitas biasa. Sebaliknya, keluarga berpenghasilan rendah harus menghitung setiap pengeluaran, bahkan mempertimbangkan kembali menu harian ketika harga pangan meningkat.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat bisa terpaksa memilih makanan berdasarkan harga termurah, bukan berdasarkan kebutuhan gizi yang ideal. Anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya berisiko menanggung dampak apabila pola konsumsi yang kurang beragam berlangsung terus-menerus.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan gizi tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada individu. Masyarakat dapat dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi, tetapi anjuran itu kehilangan makna jika bahan pangan yang dibutuhkan tidak terjangkau.

Indonesia memiliki potensi sumber protein hewani yang beragam, terutama dari sektor perikanan. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis membuat seluruh masyarakat dapat menikmatinya secara merata. Ikan yang melimpah di suatu wilayah belum tentu tersedia dengan harga terjangkau di wilayah lain. Keterbatasan infrastruktur penyimpanan dingin, biaya transportasi, rantai distribusi yang panjang, serta kesenjangan fasilitas antardaerah dapat memengaruhi harga pangan yang dibayar konsumen.

Di wilayah pesisir, misalnya, kedekatan dengan laut tidak selalu berarti setiap keluarga nelayan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengonsumsi ikan secara rutin. Hasil tangkapan merupakan sumber pendapatan yang harus dijual untuk memenuhi kebutuhan lain, sementara cuaca, musim, biaya operasional, dan ketidakpastian hasil tangkapan turut memengaruhi penghasilan mereka.

Artinya, persoalan ini tidak sesederhana menyuruh masyarakat membeli ikan karena Indonesia memiliki laut yang luas. Negara perlu memastikan sumber daya tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.

Ada bahaya ketika konsumsi protein hewani secara rutin mulai dipandang sebagai kemewahan. Pandangan tersebut berpotensi menggeser persoalan struktural menjadi urusan gaya hidup individual. Orang yang mampu membeli daging setiap hari dianggap sejahtera, sedangkan orang yang hanya sesekali mengonsumsinya dianggap sedang menjalani pola hidup sederhana. Padahal, keterbatasan konsumsi pangan bergizi bisa jadi bukan keputusan sukarela, melainkan akibat pendapatan yang tidak memadai dan harga kebutuhan yang terus menekan anggaran rumah tangga.

Kita tidak seharusnya menormalisasi keadaan ketika masyarakat harus berhemat dengan mengurangi kualitas makanan. Apalagi, persoalan gizi memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan anak, dan kualitas sumber daya manusia.

Tentu saja, tidak semua orang harus mengonsumsi daging mahal setiap hari. Pola makan sehat dapat disusun dari berbagai sumber protein yang sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Namun, keberagaman pilihan hanya benar-benar berarti apabila pilihan tersebut tersedia dan terjangkau.

Tanggung jawab negara bukan sekadar kampanye gizi
Pemerintah perlu melihat akses terhadap protein sebagai bagian dari kebijakan pangan dan perlindungan sosial. Upaya yang dapat dilakukan mencakup perbaikan distribusi pangan antardaerah, penguatan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin, dukungan bagi nelayan serta peternak kecil, dan pengawasan terhadap hambatan pasar yang membuat harga tidak terjangkau.

Program bantuan pangan dan makanan bergizi juga perlu dirancang berdasarkan kebutuhan kelompok rentan, dengan pengawasan mutu, kecukupan gizi, dan ketepatan sasaran. Pada saat yang sama, peningkatan pendapatan masyarakat menjadi bagian penting agar keluarga mampu membeli pangan bergizi secara berkelanjutan, bukan hanya ketika menerima bantuan. Keberhasilan negara maritim tidak cukup diukur dari luas wilayah laut atau besarnya produksi perikanan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kekayaan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika protein hewani masih terasa seperti barang mewah bagi sebagian keluarga, pertanyaan yang perlu diajukan bukan mengapa mereka tidak mampu makan lebih baik, melainkan apa yang membuat pangan bergizi sulit dijangkau.

Sebab, laut yang kaya tidak banyak berarti apabila rakyatnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan gizi. Protein hewani bukan kemewahan. Akses terhadap pangan bergizi adalah bagian dari kehidupan yang layak, dan memastikan akses itu bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan pekerjaan bersama yang membutuhkan kebijakan negara.