Ketika Buzzer Lebih Sibuk Membela Pemerintah daripada Memahami Gizi

Salah satu persoalan yang ingin diatasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah stunting. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membawa narasi besar tentang pemenuhan gizi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Namun, ketika muncul narasi pendukung pemerintah yang menyarankan penggantian protein hewani dengan tahu dan tempe, pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar soal menu makanan, melainkan juga kualitas komunikasi politik yang dibangun. Apakah membela pemerintah harus dilakukan dengan mencari pembenaran untuk setiap persoalan? Bahkan ketika pembenaran itu berpotensi menyederhanakan masalah gizi yang kompleks?

Tahu dan tempe tentu bukan makanan yang buruk. Keduanya merupakan sumber protein nabati yang terjangkau, mudah ditemukan, dan telah menjadi bagian penting dari pola makan masyarakat Indonesia. Masalahnya muncul ketika keduanya diposisikan seolah-olah bisa begitu saja menggantikan seluruh peran protein hewani, terutama dalam pemenuhan gizi bayi dan anak pada masa pertumbuhan. Persoalannya bukan tahu dan tempe, melainkan narasi yang mengorbankan ketepatan informasi demi membela kekuasaan.

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan anak. Pencegahannya tidak cukup dengan memastikan anak makan sampai kenyang. Kualitas makanan, kecukupan zat gizi, kesehatan ibu, infeksi berulang, sanitasi, dan pola pengasuhan turut berperan.

Kementerian Kesehatan telah menekankan pentingnya protein hewani dalam pencegahan stunting, khususnya bagi bayi berusia di atas enam bulan yang mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Telur, ikan, daging, dan produk susu menyediakan protein serta berbagai zat gizi penting untuk pertumbuhan.  Protein nabati tetap penting, tetapi komposisi zat gizinya tidak sepenuhnya sama. Protein hewani umumnya memiliki profil asam amino esensial yang lebih lengkap, sementara sejumlah zat gizi seperti vitamin B12 dan zat besi dalam bentuk heme lebih mudah diperoleh atau diserap dari pangan hewani. 

Ini bukan berarti tahu dan tempe harus disingkirkan dari piring makan. Justru, keduanya bisa menjadi pelengkap sumber protein yang baik. Namun, menyederhanakan persoalan dengan menyuruh masyarakat mengganti protein hewani begitu saja berisiko mengaburkan kebutuhan gizi anak yang sebenarnya. Pola makan bergizi harus disesuaikan dengan usia, kebutuhan, variasi makanan, dan kondisi keluarga. Terlebih untuk bayi dan balita, rekomendasi penggantian makanan tidak semestinya disampaikan secara serampangan.

Di sinilah persoalan komunikasi politik menjadi menarik. Ketika kebijakan pemerintah dikritik, sebagian pendukungnya tampak lebih sibuk mencari argumen untuk membantah daripada memeriksa apakah kritik tersebut memang memiliki dasar. Jika program pemerintah bertujuan memperbaiki gizi anak, semestinya diskusi diarahkan pada bagaimana memastikan makanan bergizi benar-benar tersedia, terjangkau, aman, dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Bukan malah terjebak dalam pertengkaran tentang makanan mana yang harus dibela demi memenangkan perdebatan politik.

Kritik terhadap narasi pendukung pemerintah juga tidak otomatis berarti menolak program MBG. Seseorang bisa mendukung tujuan pemberian makanan bergizi gratis sekaligus mempertanyakan pelaksanaan, anggaran, kualitas menu, atau komunikasi publiknya. Dukungan yang sehat justru memungkinkan evaluasi. Sebaliknya, pembelaan tanpa pertimbangan dapat membuat kesalahan informasi beredar lebih luas, terutama ketika menyangkut kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Jika pemerintah serius menekan angka stunting, ukuran keberhasilannya bukan seberapa ramai program dipromosikan, melainkan seberapa efektif intervensi gizi menjangkau anak-anak yang membutuhkan. MBG juga perlu dievaluasi berdasarkan kualitas makanan, kecukupan zat gizi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran. Sementara itu, kritik publik seharusnya dijawab dengan data dan penjelasan yang bisa diuji, bukan dengan narasi yang sekadar terdengar membela. Tahu dan tempe tidak perlu dijadikan musuh protein hewani. Keduanya sama-sama memiliki tempat dalam pola makan bergizi. Yang perlu dikritik adalah kebiasaan memelintir persoalan kompleks menjadi jawaban sederhana demi mempertahankan citra politik.

Kalau tujuan akhirnya adalah mencegah stunting, yang seharusnya diutamakan ialah gizi anak, bukan gengsi pendukung pemerintah. Sebab, masa depan anak-anak Indonesia terlalu penting untuk dijadikan bahan eksperimen narasi politik. Jangan sampai program yang membawa nama besar perbaikan gizi justru dibela dengan informasi yang mengaburkan prinsip dasar pemenuhan gizi itu sendiri.