Kritik Pemerintah Tak Berarti Ngebet Ganti Presiden: Salah Kaprah Demokrasi

Mengkritik pemerintah seringkali dianggap sama dengan menginginkan pergantian presiden. Seseorang yang terus mempertanyakan kebijakan Prabowo, misalnya, buru-buru dicap sebagai pendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Seolah-olah kritik terhadap pemerintahan hanya bisa lahir dari kekecewaan karena kandidat yang didukung tidak memenangkan pemilihan umum.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Kritik terhadap pemerintah tidak selalu berangkat dari preferensi politik terhadap figur tertentu. Bisa jadi, seseorang memang tidak memiliki keterikatan emosional dengan tokoh politik mana pun. Siapa pun presidennya yang menduduki kursi kepresidenan, selama mampu mengelola negara dengan baik, tidak ada alasan untuk mempermasalahkan identitas personalnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kekuasaan dijalankan, bukan siapa yang sedang mendudukinya.

Artinya, kritik bukanlah ekspresi kekecewaan karena seseorang tidak mendapatkan presiden pilihannya. Kritik merupakan bagian dari kesadaran bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sayangnya, diskursus politik kita masih kerap terjebak dalam loyalitas terhadap figur. Perdebatan mengenai kebijakan publik sering kali bergeser menjadi pertengkaran tentang siapa yang mendukung siapa. Ketika pemerintah dikritik, respons yang muncul bukan penjelasan mengenai substansi kebijakan, melainkan tuduhan bahwa pengkritiknya merupakan bagian dari kelompok politik tertentu.

Pola semacam ini justru mengaburkan persoalan yang sesungguhnya. Masyarakat semestinya bisa memperdebatkan efektivitas program pemerintah tanpa harus terlebih dahulu membuktikan afiliasi politiknya. Ketika seseorang mempertanyakan anggaran negara, misalnya, jawaban yang dibutuhkan adalah transparansi penggunaan anggaran, bukan tuduhan bahwa ia sedang mencari panggung politik.

Dalam negara demokratis, kekuasaan tidak boleh ditempatkan di atas kritik. Presiden memang memperoleh mandat melalui pemilihan umum, tetapi mandat tersebut bukan cek kosong untuk menjalankan pemerintahan tanpa pengawasan. Kemenangan elektoral memberikan legitimasi untuk memerintah, bukan kekebalan dari evaluasi publik.

Prinsip ini berlaku tanpa memandang siapa presidennya. Jika Anies Baswedan menjadi presiden dan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, kebijakan tersebut tetap layak dikritik. Jika Ganjar Pranowo melakukan kekeliruan dalam mengambil keputusan, hal yang sama juga berlaku. Begitu pula dengan Prabowo. Tidak ada tokoh politik yang seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pilihan seseorang.

Bahkan, respons seorang pemimpin terhadap kritik merupakan bagian penting dari penilaian terhadap kualitas kepemimpinannya. Ketika masyarakat menyampaikan keberatan, pemerintah semestinya menjawab dengan argumentasi, data, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan justru merespons dengan ungkapan merendahkan, menghindari substansi, atau menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai bentuk permusuhan.

Tentu, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat bukan berarti seseorang bebas menyebarkan informasi palsu, melakukan fitnah, atau menyerang kehidupan pribadi. Kritik yang konstruktif harus memiliki dasar, memahami persoalan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, standar tersebut juga harus berlaku bagi pemerintah ketika merespons suara masyarakat.

Kita perlu membedakan antara loyalitas politik dan tanggung jawab kewarganegaraan. Mendukung seseorang dalam pemilihan umum tidak berarti harus menyetujui seluruh kebijakannya. Sebaliknya, tidak memilih presiden yang sedang menjabat juga tidak berarti harus menolak semua keputusan pemerintah. Kebijakan yang baik patut diapresiasi, sedangkan kebijakan yang bermasalah perlu dievaluasi, siapa pun pembuatnya.

Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai merayakan kemenangan kandidat pilihannya. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu mengawasi kekuasaan, mempertanyakan kebijakan, dan menilai kinerja pemerintah secara rasional.

Jadi, mengkritik Prabowo bukan berarti sedang berkampanye untuk Anies atau Ganjar. Sama halnya, mengkritik Anies atau Ganjar jika kelak menjabat bukan berarti seseorang sedang merindukan Prabowo. Tidak semua kritik memiliki agenda pergantian kekuasaan. Terkadang, kritik memang sesederhana tuntutan agar pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Sebab, yang seharusnya kita perjuangkan bukanlah kesetiaan tanpa batas kepada seorang presiden, melainkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Presiden boleh berganti, tetapi sikap kritis warga negara tidak seharusnya ikut berganti mengikuti siapa yang sedang berkuasa.