Ketika Statistik Terlihat Indah, Benarkah Pengangguran Kita Berkurang?

Ini menarik sekaligus menggelitik dari cara negara menghitung jumlah orang bekerja. Seseorang yang melakukan pekerjaan setidaknya satu jam dalam seminggu terakhir sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk bekerja. Artinya, seseorang yang hanya memperoleh penghasilan dari aktivitas kerja selama satu jam dalam tujuh hari tetap masuk kelompok pekerja, bukan pengangguran.

Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu dianggap sudah memiliki pekerjaan? Apakah dengan durasi sesingkat itu kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi? Bagaimana dengan biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya?

Badan Pusat Statistik (BPS) memang menggunakan definisi tersebut dalam penghitungan ketenagakerjaan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Konsep ini mengacu pada standar International Labour Organization (ILO) yang digunakan secara internasional untuk mengidentifikasi penduduk bekerja.

Secara metodologis, definisi tersebut bukan sesuatu yang keliru. Tujuannya mencakup berbagai bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan paruh waktu, pekerjaan tidak tetap, dan usaha dengan jam kerja tidak beraturan. Namun, persoalannya muncul ketika angka statistik tersebut dibaca secara sederhana seolah-olah setiap orang yang berstatus bekerja telah memperoleh pekerjaan yang layak.

Inilah bagian yang sering luput dari perdebatan. Status bekerja tidak otomatis menggambarkan kualitas pekerjaan seseorang. Bayangkan seorang pedagang kecil yang hanya memperoleh pesanan sesekali, pekerja lepas yang hanya mendapatkan satu proyek dalam seminggu, atau buruh harian yang tidak selalu dipanggil bekerja. Mereka mungkin tercatat sebagai pekerja karena memenuhi kriteria statistik.

Namun, apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Belum tentu. Bahkan, seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu bisa saja masih membutuhkan pekerjaan tambahan untuk mempertahankan kehidupannya. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diukur hanya melalui status bekerja atau tidak bekerja.

BPS sebenarnya juga mengenal indikator setengah pengangguran. Kategori ini mencakup penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Indikator tersebut penting untuk membaca persoalan pemanfaatan tenaga kerja yang belum optimal.

Sayangnya, perhatian publik sering kali lebih tertuju pada tingkat pengangguran terbuka. Ketika angkanya turun, keberhasilan ekonomi seolah sudah terbukti. Padahal, masih ada persoalan lain seperti upah rendah, pekerjaan informal, jam kerja tidak mencukupi, dan ketidakpastian pendapatan.

Angka statistik memang diperlukan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi. Pemerintah membutuhkan data untuk merancang kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, dan mengukur perubahan pasar tenaga kerja. Namun, statistik seharusnya menjadi alat untuk memahami kenyataan, bukan sekadar instrumen membangun kesan keberhasilan.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka memang dapat menjadi perkembangan positif. Akan tetapi, pemerintah tetap perlu menjelaskan bagaimana kualitas pekerjaan yang tercipta, berapa besar pendapatan pekerja, seberapa banyak masyarakat bekerja di bawah jam kerja normal, dan apakah pekerjaan tersebut memberikan kepastian ekonomi.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi kabar bahwa pengangguran menurun, sementara kenyataannya semakin banyak orang harus mengambil pekerjaan apa saja demi bertahan hidup. Pekerjaan bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi definisi statistik. Pekerjaan seharusnya memberikan penghasilan yang layak, perlindungan, kepastian, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka penurunan pengangguran. Perlu ada kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja formal, perlindungan pekerja informal, peningkatan keterampilan, serta penguatan upah dan produktivitas.

Kita tidak sedang mempermasalahkan bagaimana BPS menyusun metodologi statistik. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah membaca dan menggunakan angka tersebut untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Jangan sampai pengangguran terlihat berkurang hanya karena semakin banyak orang masuk kategori bekerja, sementara kehidupan mereka masih jauh dari kata sejahtera. Sebab, tujuan pembangunan bukan membuat laporan ketenagakerjaan terlihat indah, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memiliki pekerjaan yang layak dan mampu hidup dari hasil pekerjaannya.