Mitos Kerja Keras: Saat Meritokrasi Menyalahkan Rakyat Kecil

Berapa kali kita mendengarkan nasihat klise bahwa kegagalan finansial atau kesulitan hidup seseorang terjadi semata-mata karena mereka "kurang kerja keras"? Di ruang-ruang diskusi publik, lini masa media sosial, hingga panggung seminar motivasi, narasi meritokrasi—keyakinan bahwa kerja keras mutlak akan mendatangkan kesuksesan—terus didengungkan bagai doktrin suci yang tak boleh digugat.

Masalahnya, di tengah realitas ekonomi hari ini yang sarat akan ketimpangan struktural, menyederhanakan persoalan kemiskinan dan pengangguran hanya pada tingkat kerajinan individu bukan sekadar keliru. Itu adalah sebuah bentuk pengingkaran telanjang terhadap keadilan sosial.

Doktrin meritokrasi sering kali dipelihara oleh segelintir pihak yang berpunya untuk melanggengkan status quo. Ketika seorang anak muda dari keluarga prasejahtera harus membanting tulang dari subuh hingga larut malam demi upah minimum yang habis dalam sekejap, sementara akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, dan relasi sosial dikuasai oleh kelompok elit, di situlah letak cacat logika meritokrasi.

Mengatakan bahwa si miskin tetap miskin karena malas adalah sebuah bentuk kekejaman moral. Narasi ini sengaja dirawat agar publik lupa melihat akar masalah yang sebenarnya: runtuhnya keadilan struktural, mahalnya biaya hidup, dan minimnya lapangan pekerjaan yang layak.

Mari melihat sejenak ke luar jendela birokrasi, menatap lantai-lantai pasar dan sudut-sudut kota dengan kepala dingin. Lapangan pekerjaan formal hari ini semakin menyempit, sementara persaingan kerja menuntut kualifikasi yang sering kali tidak sebanding dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat bawah.

Banyak anak muda terjebak dalam lingkaran pekerjaan informal berisiko tinggi tanpa jaminan sosial, atau terjerat jeratan utang digital sekadar demi menyambung hidup dari bulan ke bulan. Ketika mereka gagal menembus gerbang kemapanan ekonomi, sistem sosial yang berakar pada ilusi meritokrasi langsung menuding mereka kurang berusaha. Padahal, garis start perlombaan hidup di antara warga negara sejak awal memang tidak pernah adil.

Ironisnya, ilusi ini kini diperparah oleh budaya hustle culture yang diagung-agungkan di ruang digital. Media sosial kita dibanjiri oleh narasi toksik bahwa waktu istirahat adalah sebuah dosa dan kemiskinan adalah akibat dari kurangnya ambisi. Algoritma bekerja sama dengan mitos meritokrasi untuk mencekokkan doktrin bahwa jika Anda belum sukses di usia muda, itu karena Anda kurang berkorban dan kurang berdoa.

Padahal, jutaan manusia di luar sana bekerja dalam keheningan—mulai dari kuli panggul pasar, buruh pabrik tekstil, hingga pengemudi ojek online—dengan cucuran keringat yang jauh lebih deras daripada para pemegang saham korporasi, tetapi tetap terjebak di lantai bawah piramida ekonomi.

Dampak psikologis dari mitos ini sangat merusak mental generasi muda kita. Mereka mengalami tekanan batin yang luar biasa, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan (internalized blame), dan merasa menjadi manusia gagal ketika kerja keras bertahun-tahun tidak kunjung mengubah nasib. Padahal, kerja keras di atas sistem yang compang-camping ibarat mendayung perahu bocor di tengah badai lautan: seberapa kuat pun Anda mengayuh, jika fondasi strukturalnya rusak dan air terus masuk, Anda akan tetap tenggelam.

Sudah saatnya kita berhenti menjejalkan mitos usang yang menyudutkan kaum muda atas kegagalan ekonomi yang bersifat sistemik. Negara dan para pemangku kebijakan tidak boleh terus-menerus berlindung di balik retorika motivasi kosong atau lembar-lembar statistik pertumbuhan ekonomi makro yang tidak menyentuh perut rakyat.

Yang dibutuhkan hari ini bukanlah sekadar ucapan penyemangat agar rakyat lebih giat bekerja, melainkan intervensi kebijakan yang nyata: pemerataan akses pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja formal yang manusiawi, penekanan disparitas upah, dan penyediaan jaring pengaman sosial yang benar-benar berpihak pada yang lemah.

Pada akhirnya, kerja keras adalah modal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang ingin bertahan hidup. Namun, tanpa keadilan struktural, pemerataan peluang, dan keberpihakan negara kepada kelompok rentan, kerja keras saja tidak akan pernah cukup untuk meruntuhkan tembok kemiskinan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai selama kita masih memuja meritokrasi palsu yang menutup mata dari jeritan ketimpangan yang nyata.