Kolom
Miris! Anggaran Influencer Rp14 Miliar, Guru Honorer Bertahan dengan Gaji Ratusan Ribu
Belum reda kabar soal bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), publik kembali dibuat elus dada oleh kabar fantastisnya anggaran jasa influencer yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Nama Raffi Ahmad kembali disorot setelah ICW mengungkap adanya alokasi dana dari dua kementerian dengan total mencapai Rp14,69 miliar.
Dalam siaran pers pada Senin, 9 November 2026, ICW melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kegiatan publikasi yang melibatkan Rans Entertainment.
Berdasarkan laporan ICW, pada 2024 Kemendikbud Ristek mengeluarkan Rp452,69 juta untuk penayangan YouTube Rans Entertainment. Ada pula kontrak penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2,52 miliar, serta penayangan TikTok senilai Rp144,42 juta.
Sementara itu, KKP menggunakan jasa influencer tersebut pada 2025 dengan nilai Rp3,59 miliar. Pada tahun yang sama, kementerian ini juga mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk pembangunan BINS. Kemudian pada 2026, KKP kembali mengeluarkan anggaran Rp3,6 miliar untuk publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
Jika seluruh anggaran jasa influencer tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp14.696.955.002. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah kegiatan publikasi, sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan urgensi, manfaat, hingga transparansi penggunaan anggaran tersebut.
Kontras dengan Nasib Guru Honorer di NTT
Di tengah angka miliaran tersebut, ada kisah menyayat hati yang datang dari NTT. Adalah Agustinus Nitbani, seorang guru honorer berusia 52 tahun yang sejak 2002 telah mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak di sekolah dasar.
Mirisnya, lebih dari dua dekade mengajar ternyata belum membuat kehidupannya sebagai tenaga pendidik menjadi lebih baik. Jangankan sejahtera, bahkan bayaran yang diterimanya saja jauh dari kata layak.
Pada awal pengabdiannya, Agustinus bahkan tidak menerima bayaran sama sekali. Ia mengajar secara sukarela pada 2002–2003. Baru pada 2004, ia mendapatkan honor sebesar Rp50 ribu, yang kemudian naik menjadi Rp100 ribu pada 2007.
Ketika dipercaya merintis SD Negeri Batu Lesa di Desa Sumlili pada 2009, honornya meningkat menjadi Rp150 ribu. Jumlah tersebut terkadang mencapai Rp200 ribu apabila ada tambahan. Sempat merasakan kenaikan honor menjadi Rp600 ribu per bulan pada 2023, nasib Agusthinus kembali berubah pada Juli 2025.
Honornya justru dipangkas menjadi Rp223 ribu per bulan. Bahkan, pembayaran tersebut bergantung pada ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS tidak tersedia, ia belum tentu menerima gaji.
Meski demikian, berdasarkan informasi dari Instagram Kemendikdasmen, pada Februari 2026 untuk Provinsi NTT, tunjangan profesi guru telah disalurkan kepada 48.607 kepada guru ASN dan 12.672 kepada guru non-ASN dengan nilai lebih dari Rp200 miliar.
Pendidik Vs Influencer
![Agustinus Nitbani, guru honorer di NTT yang sempat digaji Rp233 ribu setiap bulan [Instagram/kemndikdasmen]](https://media.arkadia.me/v2/articles/rizkautami/Zi60gJpL1dW8rbySBBIgErDn6Cx0PAnW.png)
Membandingkan dua persoalan ini bukan berarti menganggap jasa influencer tidak memiliki nilai atau manfaat. Publikasi melalui media sosial memang bisa menjadi salah satu strategi untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat luas. Namun, besarnya anggaran tetap perlu disertai penjelasan mengenai urgensi, dasar penentuan biaya, serta hasil yang benar-benar diperoleh.
Sementara di luar sana, banyak guru honorer seperti Agustinus yang harus gigit jari berjuang dengan gaji yang jauh dari kata cukup. Para guru tentu mengemban tanggung jawab yang sangat berat karena harus mendidik anak bangsa.
Tapi sayangnya, negara seolah tutup mata dengan apa yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Padahal seharusnya negara memiliki andil yang besar untuk mengatur prioritas penggunaan anggaran.
Apakah adil jika tenaga pendidik yang bertugas mencetak generasi penerus justru tak mendapat “ganjaran” yang sesuai dengan tugas mereka. Sementara di luar sana, influencer dengan mudah bisa dengan mudah mendapatkan bayaran yang fantastis. Sungguh Miris.