Bisakah Krama Inggil Dilestarikan Tanpa Menghidupkan Kembali Budaya Feodal?

Bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Di dalamnya tersimpan sejarah, kebudayaan, bahkan relasi kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu pula bahasa Jawa dengan sistem tingkatan tuturnya, mulai dari ngoko, krama, hingga krama inggil. Namun, di tengah upaya melestarikan bahasa daerah, bisakah krama inggil dipertahankan tanpa membawa kembali cara pandang feodal yang membedakan manusia berdasarkan kedudukan sosialnya?

Pertanyaan ini menjadi menarik jika melihat masyarakat Banyumasan. Berbeda dengan tradisi bahasa Jawa keraton yang lekat dengan unggah-ungguh dan tingkatan tutur, masyarakat Banyumas dikenal memiliki karakter komunikasi yang lebih lugas, terbuka, dan egaliter. Dialek ngapak digunakan dalam percakapan sehari-hari tanpa terlalu dibebani perbedaan status sosial. Seseorang dapat berbicara kepada orang lain dengan bahasa yang sama tanpa harus terlebih dahulu menghitung kedudukan sosial lawan bicaranya.

Sejumlah kajian mengenai budaya Banyumas bahkan menggambarkan dialek Banyumasan sebagai bahasa yang cenderung egaliter dan tidak memiliki klasifikasi feodalistik sekuat bahasa Jawa wetanan. Gaya bicara cablaka atau terus terang menjadi salah satu identitas masyarakatnya. Berbicara apa adanya bukan berarti tidak menghormati orang lain, melainkan menunjukkan keakraban dan kesetaraan dalam hubungan sosial.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan ungkapan cedak watu, adoh ratu. Ungkapan ini dapat dibaca sebagai gambaran kedekatan masyarakat Banyumas dengan kehidupan rakyat biasa dan jaraknya dari pusat kekuasaan keraton. Dalam konteks kebudayaan, jarak itu bukan sekadar persoalan geografis, tetapi juga dapat dimaknai sebagai perbedaan karakter sosial antara budaya rakyat dan tradisi yang berkembang di lingkungan istana.

Sementara itu, sistem tingkatan bahasa Jawa memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan. Penelitian Praptomo Baryadi Isodarus (2020) dalam kajian tentang penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa sebagai representasi relasi kekuasaan menjelaskan bahwa perkembangan sistem ngoko dan krama pada mulanya turut memperkuat kedudukan dinasti Mataram. Tingkat tutur kemudian menjadi salah satu penanda hubungan sosial antara pihak yang dianggap lebih tinggi dan lebih rendah kedudukannya.

Dalam perkembangannya, krama inggil memang tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan. Ia juga menjadi bagian dari tata krama, penghormatan kepada orang tua, dan kesantunan dalam pergaulan. Akan tetapi, persoalannya muncul ketika kemampuan berbahasa halus dianggap sebagai ukuran moralitas seseorang. Orang yang tidak fasih menggunakan krama kerap dicap tidak sopan, kurang berpendidikan, atau tidak memahami budaya Jawa.

Pandangan semacam ini justru berpotensi menciptakan persoalan baru. Bagaimana jika seseorang lebih nyaman menggunakan bahasa ngapak karena memang itulah bahasa ibu dan identitas budayanya? Apakah kelugasan otomatis berarti ketidaksopanan? Apakah seseorang harus mengubah cara bicaranya agar dianggap memiliki unggah-ungguh?

Pelestarian bahasa semestinya tidak berubah menjadi pemaksaan standar kebudayaan tertentu. Bahasa Banyumasan bukan bentuk bahasa Jawa yang gagal menjadi halus. Ia memiliki kekayaan kosakata, ekspresi, humor, dan nilai sosialnya sendiri. Menempatkan bahasa keraton sebagai standar kesopanan tertinggi justru berisiko meminggirkan identitas kebahasaan masyarakat daerah lain.

Namun, menolak feodalisme juga tidak berarti harus membuang krama inggil. Kita tetap bisa mempelajarinya sebagai kekayaan linguistik dan warisan sejarah. Bahasa halus dapat digunakan sebagai pilihan untuk menunjukkan penghormatan, bukan kewajiban untuk mengakui bahwa seseorang lebih tinggi derajatnya daripada orang lain.

Pendidikan bahasa daerah, misalnya, perlu memperkenalkan berbagai dialek dan tingkat tutur tanpa membangun hierarki kebudayaan. Anak-anak Banyumasan berhak mempelajari krama inggil, tetapi mereka juga harus bangga menggunakan ngapak. Kesantunan seharusnya diajarkan melalui sikap, pilihan kata yang tepat, empati, dan kemampuan menghargai orang lain, bukan semata-mata kefasihan menggunakan bahasa bertingkat.

Yang perlu dilestarikan dari kebudayaan Jawa bukan hanya bentuk bahasanya, melainkan juga nilai kemanusiaan yang hidup di dalamnya. Kita tidak perlu mengorbankan kesetaraan demi kesopanan, sebagaimana kita tidak perlu mengorbankan kesantunan demi mempertahankan egalitarianisme. Krama inggil boleh tetap hidup, tetapi feodalisme tidak perlu ikut diwariskan. Sebab, menghormati seseorang seharusnya lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, bukan karena ada yang harus berbicara lebih rendah di hadapan mereka yang merasa lebih tinggi.