Menggugat Regulasi Pensiun Pejabat: Kapan Negara Berhenti Memanjakan Elite?

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden sempat memantik gelombang diskursus hangat di media sosial. Bukan hanya karena dinamika politiknya, tetapi juga soal apa yang mengekor di baliknya.

Di balik keputusan mundurnya Gibran, regulasi negara tetap memastikan satu kepastian mutlak bagi sang mantan pejabat, yaitu gelontoran dana pensiun dan sederet tunjangan seumur hidup yang ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, seorang mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan (atau Rp241.920.000 per tahun) seumur hidup.

Negara melalui APBN juga tetap menanggung penuh berbagai fasilitas melekat lainnya, mulai dari tunjangan keluarga, biaya operasional air, listrik, dan telepon.

Tak hanya itu, ia juga mendapatkan jaminan kesehatan di dalam maupun luar negeri, kendaraan dinas beserta sopir dan staf PNS, pengamanan ketat seumur hidup, hingga hak kepemilikan satu unit rumah kediaman layak berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2014.

Fakta ini sontak memicu kontras tajam yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Di saat sebagian besar warga harus berdarah-darah menghitung hari demi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, para elite politik justru dijamin kenyamanannya hingga hari tua, bahkan ketika masa jabatan mereka selesai lebih cepat dari durasi semestinya.

Kondisi ini membuat saya bertanya-tanya, sampai kapan aturan pensiun pejabat terus memanjakan para elite, sementara keuangan negara masih ditopang oleh pajak rakyat kecil?

Ketika Keringat Rakyat Menjadi Tiket VIP Pensiun Pejabat

Bukan rahasia lagi jika denyut kehidupan sebagian besar warga kita berjalan di atas ketidakpastian. Setiap hari, jutaan orang harus banting tulang dari pagi hingga petang demi menyambung hidup, menghitung setiap rupiah dengan teliti, dan cemas melihat harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.

Di tengah tekanan itu, kewajiban membayar pajak terus dipotong langsung dari keringat mereka tanpa ada tawar-menawar. Ironisnya, pajak yang dikumpulkan dengan susah payah inilah yang kemudian mengalir untuk membiayai fasilitas mewah para pejabat tinggi negara.

Ketimpangan ini terasa semakin menohok ketika kita melihat bagaimana sistem purnajabatan bekerja. Bayangkan saja, seseorang yang menduduki kursi kekuasaan disambut dengan jaminan finansial paripurna hingga akhir hayatnya.

Rasanya sulit dicerna oleh akal sehat ketika durasi kerja yang singkat langsung diganjar dengan kemudahan hidup seumur hidup, sementara masyarakat di luar sana harus pontang-panting memikirkan masa tua mereka sendiri yang jauh dari kata terjamin.

Jarak psikologis inilah yang memicu kejengkelan kolektif di tengah masyarakat. Ketika fasilitas seperti rumah kediaman, biaya utilitas gratis, hingga pengawalan khusus dijamin penuh oleh negara, rakyat kecil seolah diingatkan kembali bahwa ada tembok pemisah yang tebal antara penguasa dan warganya.

Alih-alih menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian nyata, fasilitas pensiun ini justru tampak seperti hak istimewa instan yang sengaja dilanggengkan agar para elite tidak pernah benar-benar merasakan kerasnya realita hidup rakyat kebanyakan.

Saatnya Negara Berhenti Royal dan Mulai Berbenah

Inti dari masalah ini sebenarnya sederhana. Kita butuh keberanian untuk merombak aturan yang sudah usang. Undang-undang yang mengatur fasilitas mantan pejabat ini kebanyakan dibuat di masa lalu, ketika kondisi ekonomi dan sosial jauh berbeda dengan sekarang.

Mempertahankan aturan tua di tengah zaman yang menuntut efisiensi sama artinya dengan membiarkan rasa keadilan masyarakat terus tergerus. Sudah saatnya kita menuntut agar fasilitas hari tua bagi pejabat tidak diberikan secara asal-asalan tanpa melihat berapa lama mereka bekerja atau apa sumbangsih nyata yang pernah mereka berikan.

Fasilitas dari negara seharusnya adil dan masuk akal. Pejabat yang menuntaskan tugasnya secara utuh tentu tidak bisa disamakan dengan mereka yang memilih mundur di tengah jalan.

Negara tidak perlu bersikap terlalu royal menghamburkan uang rakyat demi membiayai fasilitas yang berlebihan. Negara harus berhenti memanjakan para elite, dan memastikan setiap rupiah uang publik benar-benar dipakai untuk menyejahterakan orang banyak, bukan sekadar menjamin kenyamanan segelintir orang di masa tua.