Ketimpangan Hak Dasar: Air Keruh di Merauke, Air Premium di Meja Rapat

Sejak Juli 2026, musim kemarau panjang memukul telak wilayah Kampung Bibikem, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di SD YPPK Bibikem, hari-hari sekolah anak-anak diwarnai pemandangan yang mengiris hati. Mereka terpaksa membawa bekal dan meminum air keruh yang diambil langsung dari rawa atau waduk terdekat.

Krisis air bersih ini kian tak tertahankan setelah sumur bor setempat lumpuh total akibat perangkat solar selnya dicuri pihak tak bertanggung jawab. Tanpa dimasak terlebih dahulu, air rawa yang kian menyusut itu mau tak mau harus ditelan, meski ancaman bakteri, parasit, dan muntaber mengintai kesehatan mereka setiap detik.

Namun, ratusan kilometer dari kubangan rawa tempat anak-anak Papua bertaruh nyawa demi seteguk air, pemandangan di pusat kekuasaan menyuguhkan kontras yang mencolok. Di ruang-ruang rapat ber-AC sentral ibu kota, para pejabat duduk dengan fasilitas jamuan serba mewah.

Berdasarkan regulasi standar biaya masukan tahun 2026, alokasi anggaran konsumsi rapat dikoordinasikan secara ketat dengan batas tertinggi yang fantastis, lengkap dengan sajian makanan utama dan air minum dalam kemasan premium tersaji rapi di meja rapat.

Dua kenyataan yang terpampang nyata di negeri ini tentu tidak bisa dianggap sekadar kebetulan atau musibah tahunan biasa. Ini adalah potret nyata dari ketimpangan hak dasar.

Lantas, bagaimana kita bisa berbicara tentang pemerataan kesejahteraan jika urusan seteguk air bersih yang layak saja masih diabaikan?

Gengsi Air Botol Mewah di Meja Rapat Bukti Pejabat Enggan Berhemat

Jika kita mencermati aturan anggaran dan realita di lapangan, terlihat jelas bahwa para pejabat seakan abai terhadap penderitaan rakyatnya.

Bayangkan saja, untuk urusan air minum dalam rapat instansi resmi, mereka menetapkan standar air botol mewah yang tentu harganya mahal. Padahal, jika mau sedikit saja menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan negara, tersedia banyak merek air minum lain yang jauh lebih ekonomis, atau bahkan mereka bisa membawa botol minum (tumbler) isi ulang sendiri seperti yang biasa dilakukan masyarakat kebanyakan.

Namun, gengsi dan pencitraan tampaknya jauh lebih diutamakan. Aturan standar biaya rapat diatur sedemikian rupa demi memastikan fasilitas yang disajikan selalu yang paling mahal.

Uang negara dihaburkan demi kenyamanan pribadi, sementara sumber dananya berasal dari keringat rakyat yang terus dituntut membayar pajak.

Menuntut Rakyat Hemat tetapi Pejabat Gemar Menghamburkan Anggaran

Hal yang paling mencederai rasa keadilan adalah ketika pemerintah kerap menyerukan agar masyarakat mengetatkan pengeluaran dan taat membayar pajak. Bagaimana mungkin rakyat bisa merasa ikhlas jika para pemegang kekuasaan justru tampak terbiasa menghamburkan uang negara untuk fasilitas jamuan yang berlebihan?

Ketimpangan ini sudah berada di luar batas kewajaran. Masyarakat di akar rumput harus berjuang keras di tengah kesulitan, sementara para pejabat tetap menikmati fasilitas mewah yang dibiayai dari anggaran negara.

Jangankan memikirkan solusi cepat untuk krisis air bersih di daerah tertinggal, untuk sekadar memilih air minum yang lebih bersahaja saja mereka merasa gengsi. Jelas terlihat bahwa mereka tidak sepenuhnya peduli pada nasib rakyat, selama kenyamanan pribadi mereka tetap aman.

Menghitung Sisa Nurani di Balik Meja Jamuan Negara

Masalah ini tidak akan pernah selesai kalau para pejabat masih menganggap fasilitas mewah mereka sebagai hak istimewa, sementara penderitaan rakyat di daerah dianggap sebelah mata.

Selama aturan anggaran rapat dibuat jor-joran demi kenyamanan pribadi sementara fasilitas air bersih dibiarkan rusak, birokrasi kita hanya akan menjadi mesin penghabis uang negara berkedok pelayanan.

Keadilan tidak akan pernah tercipta jika para pengambil kebijakan bahkan tidak punya rasa malu untuk menikmati air minum berharga mahal di depan rakyat yang sedang kesulitan mencari setetes air bersih.