Kolom
Perempuan Dituntut Mandiri, tetapi Mengapa Bebannya Tak Pernah Berkurang?
Perempuan Indonesia hari ini menghadapi sebuah ironi yang jarang dibicarakan secara serius. Mereka didorong untuk berpendidikan tinggi, memiliki karier, mandiri secara finansial, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Namun, di saat yang sama, mereka masih dihadapkan pada ekspektasi lama yang menempatkan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga urusan emosional keluarga sebagai tanggung jawab utamanya.
Perempuan diminta maju, tetapi tidak selalu diberi ruang untuk benar-benar melepaskan beban yang sejak lama dilekatkan pada dirinya.
Persoalannya bukan terletak pada keinginan perempuan untuk bekerja atau mengurus keluarga. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Persoalan sesungguhnya adalah mengapa tuntutan terhadap perempuan terus bertambah, sementara pembagian tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat tidak mengalami perubahan yang sepadan?
Mandiri secara Finansial, tetapi Tidak Pernah Benar-Benar Bebas dari Beban Domestik
Perempuan yang bekerja sering kali dianggap telah memiliki kemandirian dan kebebasan. Mereka mempunyai penghasilan sendiri, membangun karier, serta berkontribusi terhadap perekonomian keluarga.
Namun, kemandirian finansial ternyata tidak otomatis membebaskan perempuan dari pekerjaan domestik yang melelahkan.
Bagi sebagian perempuan, berakhirnya jam kerja bukan berarti berakhirnya tanggung jawab. Setelah pulang dari kantor, pekerjaan lain telah menunggu, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengurus anak, mencuci pakaian, hingga memastikan kebutuhan anggota keluarga terpenuhi.
Ironisnya, pekerjaan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena perempuan dinilai memiliki naluri alami untuk mengurus rumah tangga.
Di sinilah persoalan beban ganda muncul. Perempuan tidak hanya dituntut produktif di ruang publik, tetapi juga diharapkan tetap menjadi pengelola utama kehidupan domestik.
Ketika pekerjaan kantor dapat dihitung berdasarkan jam kerja dan tanggung jawab profesional, pekerjaan rumah tangga justru sering tidak memiliki batas waktu yang jelas. Bahkan, beban mental untuk mengingat jadwal sekolah anak, persediaan kebutuhan rumah, hingga kondisi emosional anggota keluarga sering kali tidak terlihat sebagai pekerjaan.
Kita perlu mempertanyakan mengapa kemampuan perempuan mengurus banyak hal justru sering dijadikan alasan untuk terus memberikan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Seolah-olah karena perempuan mampu mengerjakan semuanya, maka ia memang seharusnya melakukan semuanya.
Padahal, rumah tangga bukan institusi yang dibangun oleh satu orang. Pekerjaan domestik semestinya menjadi tanggung jawab bersama, bukan kewajiban yang secara otomatis diwariskan kepada perempuan.
Kemandirian perempuan seharusnya berarti memiliki kesempatan menentukan kehidupannya sendiri, bukan sekadar kemampuan menghasilkan uang sambil tetap menanggung seluruh pekerjaan yang tidak pernah dibagi secara adil.
Kesempatan yang Tidak Selalu Setara dan Standar Sosial yang Terlalu Tinggi
Ketimpangan perempuan tidak berhenti di lingkungan keluarga. Di dunia kerja, perempuan masih berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat memengaruhi kesempatan dan perkembangan karier mereka.
Pertanyaan mengenai status pernikahan, rencana memiliki anak, hingga kemampuan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga terkadang menjadi pertimbangan yang tidak selalu ditujukan kepada laki-laki dengan intensitas serupa.
Perempuan dapat memiliki kompetensi, pendidikan, dan pengalaman yang sama, tetapi tetap menghadapi penilaian berdasarkan peran sosial yang dilekatkan kepadanya.
Ketika seorang perempuan memilih fokus pada karier, ia berisiko dianggap mengabaikan keluarga. Sebaliknya, ketika memilih mengutamakan keluarga, keputusannya terkadang dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan bersaing di dunia profesional.
Standar ganda semacam ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya harus membuktikan kemampuannya, tetapi juga terus membenarkan pilihan hidupnya kepada masyarakat.
Lebih jauh, ekspektasi sosial terhadap perempuan sering kali berjalan dalam dua arah yang saling bertentangan. Mereka dituntut mandiri, tetapi tetap diharapkan mengutamakan kepentingan keluarga. Mereka didorong menjadi pemimpin, tetapi masih dinilai berdasarkan penampilan, usia, status pernikahan, dan kehidupan pribadinya.
Bahkan, keberhasilan perempuan terkadang tidak cukup dinilai dari pencapaian profesional, melainkan juga dari seberapa baik ia menjalankan peran domestik.
Masalahnya, masyarakat sering menyebut standar tersebut sebagai kodrat, tradisi, atau nilai keluarga. Padahal, tidak semua kebiasaan yang diwariskan harus dipertahankan tanpa evaluasi.
Tradisi seharusnya menjadi bagian dari kehidupan yang memberi makna, bukan alasan untuk membatasi kesempatan seseorang.
Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa perempuan yang tidak menikah, belum memiliki anak, atau memilih tidak mengikuti pola kehidupan konvensional berarti gagal memenuhi ekspektasi sosial. Kehidupan perempuan tidak seharusnya memiliki satu cetakan keberhasilan. Setiap orang berhak menentukan arah hidupnya tanpa harus terus-menerus menerima penghakiman.
Mengubah Cara Pandang: Kesetaraan Bukan Sekadar Memberi Perempuan Kesempatan Bekerja
Membicarakan pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan mendorong mereka memasuki dunia kerja, mendirikan usaha, atau menduduki posisi strategis.
Kesetaraan juga harus menyentuh persoalan yang lebih mendasar: pembagian tanggung jawab, perlindungan, akses terhadap kesempatan, dan perubahan cara masyarakat memandang peran laki-laki maupun perempuan.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan.
Fasilitas pengasuhan anak yang terjangkau, perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja, kesempatan pengembangan karier, serta kebijakan cuti keluarga yang mendukung pembagian tanggung jawab pengasuhan merupakan bagian dari upaya yang perlu diperkuat.
Namun, perubahan kebijakan tidak akan cukup apabila cara pandang masyarakat tetap sama. Laki-laki perlu dipandang sebagai pihak yang juga bertanggung jawab dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan, bukan sekadar seseorang yang membantu ketika diminta.
Kata membantu sendiri perlu dipertanyakan, sebab seseorang tidak sedang membantu apabila ia memang memiliki tanggung jawab yang sama.
Pada akhirnya, perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab.
Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila tanggung jawab dibagi secara adil dan masyarakat berhenti membebankan standar yang tidak seimbang.
Indonesia tidak cukup hanya bangga melihat semakin banyak perempuan berpendidikan tinggi, bekerja, dan menduduki jabatan penting.
Kemajuan yang sesungguhnya harus terlihat dari bagaimana perempuan diperlakukan, bagaimana hak mereka dilindungi, serta seberapa besar ruang yang tersedia bagi mereka untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Sebab, ukuran keberhasilan perempuan bukanlah seberapa banyak beban yang sanggup ia tanggung tanpa mengeluh. Dan ukuran kemajuan bangsa bukanlah seberapa hebat perempuan bertahan menghadapi ketidakadilan, melainkan seberapa serius masyarakat berusaha menghapus ketidakadilan itu.
Perempuan tidak membutuhkan pujian karena mampu mengerjakan segalanya. Mereka membutuhkan sistem yang tidak lagi mengharuskan mereka menanggung segalanya.