Kolom
Kursi Panas Wakil Presiden: Istana Butuh 'Devils Advocate'
Panggung politik nasional kembali bergolak pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming dari kursi orang nomor dua di negeri ini. Mengutip dari dinamika pemberitaan media arus utama, perbincangan publik seketika sibuk membedah bursa nama-nama pengganti—mulai dari Puan Maharani, Pramono Anung, hingga Sufmi Dasco Ahmad—serta memperdebatkan tafsir hukum Undang-Undang MD3. Namun, di tengah riuhnya kalkulasi politik elektoral dan klaim koalisi, ada satu substansi krusial yang justru luput dari sorotan tajam: apa sebenarnya kualifikasi fungsional paling mendesak yang dibutuhkan seorang wakil presiden di sisa tiga tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Jebakan "Matahari Kembar" dan Mitos Loyalitas Buta
Selama ini, diskursus politik kita kerap terjebak pada narasi klise bahwa wakil presiden yang ideal adalah figur yang "taat, super loyal, dan sama sekali tidak boleh menjadi matahari kembar". Pandangan kuno ini mengasumsikan bahwa harmoni pemerintahan hanya bisa dijaga jika sang wakil presiden berdiri tenang di bayang-bayang presiden tanpa pernah melontarkan koreksi substansial terhadap kebijakan yang berjalan.
Padahal, memaknai loyalitas secara sempit sebagai kepatuhan mutlak tanpa ruang beda pendapat justru membawa jebakan mematikan bagi kualitas tata kelola negara. Di tengah tren fluktuasi tingkat kepuasan publik (approval rating) yang menuntut pemulihan ekonomi nyata, loyalitas buta hanya akan melahirkan ekosistem yes-men di lingkar terdekat istana. Ketika tidak ada lagi ruang pengujian ide yang jujur di internal, pemerintah berisiko berjalan dalam ilusi kesempurnaan yang rapuh dan terisolasi dari realitas masyarakat bawah.
Arsitektur Devil’s Advocate: Perlu Nyali Mengoreksi di Balik Layar
Merujuk pada dinamika krusial yang dihadapi eksekutif saat ini, posisi wakil presiden baru bukanlah sekadar jabatan seremonial, melainkan sebuah "kursi panas" dengan tugas super berat. Beban utamanya bukan sekadar mendampingi kunjungan kerja, melainkan membantu presiden menutup jurang pemisah antara program mercusuar pemerintah—seperti program makan bergizi gratis atau agenda strategis lainnya—dengan problem riil rakyat: mulai dari melemahnya daya beli, mahalnya harga bahan pokok, hingga sempitnya lapangan pekerjaan.
Di sinilah konsep “Devil’s Advocate” atau penguji kebijakan menjadi sangat relevan untuk diterapkan di jantung istana. Istana hari ini tidak lagi membutuhkan figur wakil presiden yang hanya bisa mengangguk setuju di depan kamera demi pencitraan harmonis. Yang dibutuhkan adalah seorang mitra strategis yang berani memainkan peran sebagai pengoreksi kritis di ruang tertutup (behind the scenes). Sosok yang memiliki integritas dan keberanian untuk berkata jujur kepada presiden bahwa sebuah kebijakan memiliki celah eksekusi, sebelum kebijakan tersebut menjadi bumerang bagi elektabilitas dan stabilitas politik nasional.
Menghindari "Cuci Tangan" Koalisi dan Melindungi Kredibilitas Jangka Panjang
Menariknya, sikap partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang cenderung mengambil posisi aman—dengan kompak menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan calon kepada presiden—sering dipuji sebagai bentuk soliditas. Namun, di balik itu, sikap "pasrah tanpa syarat" ini berisiko menjadi bentuk penghindaran tanggung jawab kolektif (collective avoidance) terhadap risiko politik kursi panas wakil presiden.
Ketika tidak ada lagi perisai alibi transisional masa lalu dan semua sorotan tembak langsung mengarah ke kepemimpinan utama, keberadaan wakil presiden yang berfungsi sebagai penguji internal yang tangguh adalah benteng pertahanan terbaik. Wakil presiden harus menjadi problem solver yang handal, bukan sekadar penambah beban baru bagi presiden.
Refleksi Akhir: Menolak Kepatuhan Semu
Pertanyaannya sekarang, beranikah para elite politik dan pemangku kebijakan menggeser standar seleksi wakil presiden dari sekadar kompromi transaksional menuju uji kapasitas fungsional? Di sisa tiga tahun masa pemerintahan yang penuh tantangan global dan domestik ini, istana tidak butuh pengikut setia yang pandai menjilat di hadapan publik. Yang dicari adalah seorang negarawan sejati yang memiliki nyali besar untuk berdiskusi keras di balik layar demi menyelamatkan presiden dari kesalahan langkah kebijakannya sendiri.
Bagaimana menurut Anda? Apakah kita masih akan terus meromantisasi kepatuhan semu, atau sudah saatnya menuntut hadirnya kritikus internal di pucuk pimpinan tertinggi negeri ini?