Kolom

Sudah Bergaji Kecil, TPG Pun Dipalak: Potret Buram Nasib Guru Swasta

Sudah Bergaji Kecil, TPG Pun Dipalak: Potret Buram Nasib Guru Swasta
Ilustrasi Guru (Unsplash/Fajar Herlambang)

Apa gunanya pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, jika di tingkat sekolah justru ada yayasan yang diduga mengambil alih manfaatnya? Guru sudah bertahun-tahun mengajar dengan gaji pas-pasan. Setelah sertifikat pendidik diperoleh dan TPG cair, bukannya kesejahteraan meningkat, penghasilan dari yayasan malah dipotong, bahkan dinolkan.

Fenomena ini memperlihatkan ironi yang sulit diterima, tunjangan yang dirancang sebagai penghargaan atas profesionalitas guru justru dapat berubah menjadi alasan untuk mengurangi penghasilan mereka. Modusnya bermacam-macam. Ada guru yang diminta menyetorkan sebagian TPG kepada yayasan. Ada yang gaji bulanannya dihentikan dengan alasan sudah menerima tunjangan profesi. Bahkan, ada pula yang mengalami keduanya sekaligus: gaji dari yayasan dinolkan, sementara TPG yang diterima masih harus dipotong. Kalau benar praktik seperti ini terjadi, sejak kapan tunjangan profesi menjadi alasan untuk menghentikan kewajiban membayar guru?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan tunjangan profesi sebagai bagian dari penghasilan guru yang diberikan berdasarkan sertifikat pendidik dan persyaratan yang berlaku. Pasal 16 mengatur bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang memenuhi ketentuan, termasuk guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan masyarakat. Besarannya disetarakan dengan satu kali gaji pokok guru PNS pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 

Untuk guru non-ASN di bawah Kemendikdasmen, aturan penyaluran bahkan menyebutkan bahwa TPG diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima. Prinsip penyalurannya meliputi transparansi dan akuntabilitas. Artinya, tunjangan tersebut ditujukan kepada guru yang memenuhi persyaratan, bukan menjadi dana bebas yang dapat diminta yayasan tanpa dasar yang sah. 

Memang, mekanisme guru di bawah Kementerian Agama memiliki ketentuan tersendiri. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025, misalnya, mengatur pemberian TPG bagi guru bukan ASN di lingkungan Kemenag. Karena itu, setiap kasus perlu diperiksa berdasarkan instansi yang menyalurkan tunjangan dan aturan yang berlaku.  Namun, perbedaan mekanisme penyaluran tidak mengubah satu prinsip: TPG merupakan hak guru penerima yang memenuhi persyaratan, bukan keuntungan tambahan yang otomatis menjadi milik yayasan.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah penghentian gaji bulanan. Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menerima gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Dengan demikian, yayasan tidak bisa begitu saja menganggap kewajiban penggajian selesai hanya karena guru memperoleh TPG. Harus diperiksa isi kontrak, struktur penghasilan, kesepakatan kerja, dan dasar hukum setiap perubahan pembayaran. Jika guru tetap bekerja, tetapi gajinya tiba-tiba dinolkan secara sepihak, kondisi tersebut patut diperiksa oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang.

Jangan sampai guru dipaksa menerima logika bahwa mendapatkan tunjangan pemerintah berarti kehilangan hak penghasilan dari tempatnya mengajar.

Yayasan memang memiliki tanggung jawab mengelola lembaga pendidikan, termasuk pembiayaan operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, status sebagai penyelenggara pendidikan bukan tiket untuk memperlakukan guru sesuka hati.

Pemerintah perlu membuka kanal pengaduan yang aman bagi guru, memeriksa bukti pemotongan TPG, meminta klarifikasi yayasan, serta mengaudit mekanisme penggajian apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Guru dapat menyimpan slip gaji, rekening koran, bukti transfer TPG, kontrak kerja, dan komunikasi yang menunjukkan adanya permintaan setoran.

Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Termasuk mengevaluasi izin operasional satuan pendidikan apabila ditemukan pelanggaran serius yang menjadi dasar tindakan administratif. Namun, pencabutan izin bukan tindakan otomatis hanya karena ada laporan; harus melalui pemeriksaan dan prosedur yang sah.

Pendidikan tidak boleh dibangun di atas kesejahteraan guru yang dikorbankan. Kita sering meminta guru mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi, tetapi lupa bahwa guru juga harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

TPG seharusnya menjadi penghargaan, bukan hukuman terselubung. Jangan sampai pemerintah berusaha menyejahterakan guru, sementara pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab justru menjadikan tunjangan itu alasan untuk mengambil hak mereka.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda