Kolom
Uang Berputar di Atas, Rakyat Kehabisan Daya Beli di Bawah
Ada sesuatu yang terasa janggal dalam perekonomian kita. Pemerintah terus menggelontorkan anggaran, berbagai program besar berjalan, dan angka pertumbuhan ekonomi masih terlihat positif. Namun, di tingkat masyarakat, banyak orang justru semakin berhati-hati mengeluarkan uang. Pekerja khawatir kehilangan pekerjaan, pedagang mengeluhkan pembeli yang berkurang, sementara kelas menengah mulai menahan belanja karena tidak yakin dengan kondisi ekonomi ke depan.
Persoalannya bukan sekadar berapa besar uang yang dibelanjakan negara, melainkan ke mana uang itu mengalir dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki pagu anggaran sekitar Rp218,77 triliun pada 2026. Hingga 16 September 2026, realisasinya mencapai Rp139,77 triliun.
Program ini tentu berpotensi menggerakkan ekonomi melalui pembelian bahan pangan, keterlibatan pemasok, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dampaknya terhadap masyarakat sangat bergantung pada tata kelola: apakah bahan pangan dibeli dari petani lokal, apakah UMKM dilibatkan, dan apakah rantai pasoknya benar-benar memberi manfaat bagi ekonomi daerah?
Jika anggaran sebesar itu hanya terkonsentrasi pada jaringan pemasok tertentu, efek penggandanya tidak akan tersebar secara merata. Program sosial seharusnya bukan hanya menghasilkan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksinya.
Persoalan lain muncul dari pengelolaan dividen BUMN melalui Danantara. Sejak perubahan regulasi BUMN, dividen perusahaan negara dialihkan untuk dikelola dan diinvestasikan kembali melalui lembaga tersebut, bukan lagi otomatis masuk sebagai PNBP dalam APBN seperti sebelumnya. Jadi, tidak tepat menyebut seluruh uang pemerintah disedot Danantara. Namun, perubahan jalur pengelolaan ini tetap menuntut transparansi: investasi apa yang dibiayai, siapa penerima manfaatnya, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan bagaimana hasilnya kembali kepada masyarakat?
Sebab, investasi besar tidak otomatis membuat dompet rakyat ikut tebal. Proyek bernilai triliunan rupiah belum tentu langsung meningkatkan pendapatan pekerja, pedagang kecil, atau keluarga yang sedang kesulitan membayar kebutuhan bulanan.
Data memperlihatkan bahwa kegelisahan mengenai daya beli bukan tanpa dasar. Bank Indonesia mencatat proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi pada Oktober 2026 turun menjadi 73,6 persen, dari 74,9 persen pada bulan sebelumnya. Sebaliknya, rasio pendapatan yang disimpan meningkat dari 15,4 menjadi 16,4 persen. Ini menunjukkan adanya kecenderungan rumah tangga menyisihkan lebih banyak pendapatan dan mengurangi porsi belanja.
Kondisi kelas menengah juga perlu diperhatikan. Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sementara itu, kelompok calon kelas menengah meningkat menjadi 142 juta orang. Artinya, banyak masyarakat berada dalam posisi ekonomi yang belum cukup kuat menghadapi guncangan pendapatan dan kenaikan biaya hidup.
Tekanan di pasar kerja turut memperburuk situasi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan sepanjang Januari–Oktober 2026. Angka ini bukan keseluruhan kasus PHK nasional, tetapi cukup menunjukkan besarnya persoalan yang harus dihadapi pekerja. Memang, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026. Namun, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi agregat tidak otomatis berarti setiap kelompok masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan yang sama.
Ketika pekerja kehilangan pekerjaan, pendapatan keluarga berkurang. Ketika keluarga mengurangi belanja, warung kehilangan pembeli. Ketika warung kehilangan omzet, pemasok ikut terdampak. Begitulah efek berantai pelemahan daya beli. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membanggakan besarnya anggaran dan pertumbuhan investasi.
Kebijakan ekonomi harus memastikan uang berputar sampai ke lapisan masyarakat yang paling membutuhkan: melalui penciptaan pekerjaan, perlindungan upah, dukungan UMKM, belanja daerah yang produktif, dan penguatan daya beli rumah tangga.
MBG perlu dievaluasi agar manfaat ekonominya tersebar. Danantara harus transparan agar investasi aset negara dapat dipertanggungjawabkan. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian agar tidak terus-menerus mengambil jalan efisiensi melalui pengurangan pekerja.
Sebab, ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan dalam laporan pemerintah. Ekonomi juga tentang kemampuan seorang buruh membeli kebutuhan keluarga, pedagang mendapatkan pelanggan, dan kelas menengah menjalani hidup tanpa dihantui ketakutan kehilangan sumber penghasilan.
Jangan sampai negara sibuk menggerakkan uang dalam proyek-proyek besar, sementara uang di dompet rakyat justru semakin mengering. Sebab, daya beli tidak bisa dipulihkan hanya dengan angka pertumbuhan. Rakyat harus punya pekerjaan, pendapatan yang layak, dan keyakinan bahwa esok hari mereka masih mampu memenuhi kebutuhan hidup.