Kolom

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur
Ilustrasi Pemerintah Indonesia (Instagram/@bahlillahadalia)

Belakangan ini, keluhan masyarakat soal biaya hidup yang makin terasa berat ramai berseliweran di media sosial. Mulai dari harga bahan pokok, potongan penghasilan, hingga aturan baru yang berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga.

Wajar saja jika banyak orang akhirnya bersuara dan mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Namun, respons yang muncul di ruang publik sering kali berujung pada sindiran bahwa masyarakat kurang bersyukur atau terlalu mudah mengeluh.

Situasi seperti ini perlahan membuat diskusi terasa melelahkan. Alih-alih membahas solusi atau mengevaluasi aturan yang memberatkan, sorotan justru diarahkan pada sikap masyarakat yang menyuarakan keresahan.

Lama-lama, sebagian orang memilih diam dan ragu menyampaikan pendapatnya sendiri, karena takut dianggap tidak mendukung program yang sedang berjalan.

Fenomena inilah yang membuat publik perlu waspada political gaslighting, terutama saat kritik kebijakan dianggap tak bersyukur dalam percakapan sehari-hari. Lantas, mengapa rasa syukur sering dijadikan alasan untuk membungkam kritik, dan apa dampaknya?

Cara Halus Mengaburkan Masalah Nyata

Dalam istilah psikologi, gaslighting merujuk pada bentuk manipulasi yang membuat seseorang meragukan ingatan serta penilaiannya sendiri.

Ketika praktik ini dibawa ke ranah politik, polanya berkembang menjadi cara sistematis untuk mengaburkan fakta agar masyarakat kehilangan pegangan atas kenyataan yang terjadi.

Lebih dari sekadar kebohongan biasa, taktik ini bertujuan membelokkan perhatian publik dari persoalan inti menuju narasi yang menguntungkan pembuat kebijakan.

Salah satu cara yang paling sering dipakai adalah mengemas aturan yang memberatkan dengan istilah yang terdengar manis.

Kenaikan tarif atau kebijakan yang menekan daya beli kerap dibungkus dengan kata-kata seperti penyesuaian, gotong royong, maupun investasi masa depan. Pemilihan diksi yang halus ini membuat dampak pahit yang langsung dirasakan warga seolah-olah tampak wajar dan tidak layak dikritik.

Selain itu, ada pula upaya menggeser tanggung jawab dari sistem ke pundak masyarakat. Saat beban ekonomi makin berat, narasi yang muncul justru menyalahkan pola belanja, gaya hidup, atau kemampuan adaptasi rakyat.

Akibatnya, persoalan yang sebenarnya bersumber dari tata kelola kebijakan malah terlihat seakan-akan merupakan kesalahan pribadi masing-masing individu.

Logika Keliru Saat Kritik Dibelokkan ke Rasa Syukur

Mempertentangkan kritik kebijakan dengan rasa syukur merupakan cara instan untuk menghentikan diskusi yang berbasis substansi.

Begitu suara kritis dijawab dengan seruan untuk bersabar dan bersyukur, arah perdebatan langsung berubah menjadi urusan moral. Hitung-hitungan ekonomi, dampak kebijakan, serta gagasan perbaikan pun ikut tenggelam karena fokusnya beralih ke sikap orang yang mengkritik.

Padahal, mensyukuri kehidupan dan mengkritik kebijakan negara bisa berjalan beriringan. Justru kritik hadir sebagai wujud kepedulian agar kebijakan dapat diperbaiki, bukan didorong oleh kebencian atau sikap tidak tahu diri.

Apabila pola tanggapan semacam ini terus dibiasakan, masyarakat akan semakin sungkan menyampaikan pandangan yang jujur. Kritik yang seharusnya berfungsi sebagai pengingat perbaikan malah dipandang sebagai gangguan.

Tetap Berpegang pada Realita di Tengah Banjir Narasi

Menghadapi narasi yang memutarbalikkan keadaan menuntut kita untuk tetap berpegang pada fakta yang paling dekat dengan keseharian. Dengan berpijak pada realita yang dialami sendiri, kita tidak akan mudah meragukan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Kita juga perlu cermat memisahkan substansi kritik dari berbagai label yang sering ditempelkan. Sebutan seperti pesimis, tidak mendukung kemajuan, atau kurang bersyukur biasanya hanya dipakai untuk mengalihkan perhatian dari masalah utama. Mengenali pola semacam ini membuat kita bisa tetap tenang dan fokus pada inti persoalannya.

Ruang publik yang sehat memerlukan masyarakat yang berani berpikir jernih dan tidak gampang ciut oleh tekanan narasi.

Berdiskusi dengan pihak yang objektif, memeriksa data dari sumber tepercaya, serta mengambil jeda saat pikiran mulai lelah dapat membantu menjaga kewarasan kita.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda