Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres. Program barunya ini sudah mulai dijalankan sejak Senin (6/1/2025). Pada tahap awal, 3 juta siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui menerima pasokan makanan bernutrisi.
Namun, baru-baru ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar rakyat ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki negara.
Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat soal pembiayaan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, bisa memanfaatkan dana zakat. Menurutnya, penggunaan dana zakat itu, dapat pula meringankan beban APBN.
"Saya sih melihat ada DNA dari masyarakat Indonesia itu (seperti) dermawan, gotong royong. Nah, kenapa ini nggak kita manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum (juga) terlibat di program makan gizi gratis ini," ujar Sultan Bachtiar Najamudin di Kantor DPD RI, dikutip dari media sosial X @Heraloebss, Selasa (14/1/2025).
"Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita libatkan ke sana," sambungnya.
Sultan Bachtiar Najamudin melanjutkan, keterlibatan masyarakat melalui pengumpulan zakat ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia kompak, tidak hanya pemerintah yang bekerja sendiri.
Selain melibatkan rakyat, Ketua DPD RI itu menyarankan pula agar pemerintah juga menggandeng pihak luar negeri untuk membantu dalam pembiayaan. Sultan Bachtiar mengaku dirinya sudah pernah menyampaikan permintaan itu kepada beberapa duta besar.
"Saya sampaikan tolong dong, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut support kita," tambahnya.
Usulan Ketua DPD RI ini mendapat beragam reaksi dari warganet. Salah satunya ditulis oleh pemilik akun X @Heraloebss ini, Selasa (14/1/2025). Ia beri usulan balik agar anggota DPD, DPR, MPR, ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan menteri yang justru memberi sumbangan untuk program makan bergizi gratis tersebut.
"Rakyat usul 1. Anggota DPD; 2. Anggota DPR; 3. Anggota MPR; 4. Pejabat/Petinggi (ASN, TNI, POLRI, BUMN); 5. Kepala Daerah; 6. Menteri, sumbang uang untuk program makan bergizi gratis," tulisnya.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
