Mengapa Kampus Lebih Sibuk Kejar Akreditasi daripada Jaga Nyawa Mahasiswa?

M. Reza Sulaiman | Budi Prathama
Mengapa Kampus Lebih Sibuk Kejar Akreditasi daripada Jaga Nyawa Mahasiswa?
Ilustrasi kampus. (Pixabay.com/@kieurope)

Kamis pagi, 26 Februari 2026, mestinya jadi hari yang bersejarah bagi seorang mahasiswi semester akhir di UIN Suska Riau. Ia duduk menunggu giliran ujian munaqosah di gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau semua berjalan lancar, beberapa langkah lagi ia akan resmi menyelesaikan perjalanan panjang bernama kuliah.

Namun, pagi yang seharusnya penuh harap itu berubah jadi tragedi. Seorang mahasiswa lain datang ke ruangan dan menyerangnya dengan kapak. Motifnya terdengar klasik sekaligus menyedihkan: sakit hati karena cintanya ditolak. Korban menolak menjalin hubungan karena sudah punya pacar. Pelaku tak terima, lalu memilih jalan yang—jujur saja—benar-benar di luar nalar.

Peristiwa ini membuat kita tertegun bukan cuma karena kekerasannya, tetapi juga karena tempat kejadiannya: kampus. Tempat yang selama ini kita bayangkan sebagai ruang diskusi, debat intelektual, atau minimal tempat mahasiswa ribut soal skripsi dan kuota Wi-Fi. Bukan tempat orang membawa kapak untuk menyelesaikan urusan hati.

Kampus selalu bangga menyebut dirinya sebagai tempat lahirnya kaum intelektual. Ada jargon yang sering diulang-ulang: Tri Dharma Perguruan Tinggi. Isinya tiga hal mulia—pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kedengarannya sangat ideal, seperti paket lengkap untuk membentuk manusia yang pintar sekaligus berguna bagi bangsa.

Masalahnya, dalam praktik sehari-hari, Tri Dharma ini sering berjalan pincang. Kampus biasanya lebih sibuk mengejar angka: akreditasi, jumlah publikasi, ranking universitas, atau statistik berapa banyak lulusan yang cepat dapat kerja. Hal-hal yang mudah diukur dan bagus untuk laporan tahunan.

Sementara itu, urusan yang lebih “tak terlihat” seperti kesehatan mental mahasiswa sering terlewat begitu saja. Padahal kalau dipikir-pikir, mahasiswa adalah kelompok manusia yang hidupnya sedang penuh drama. Usia 18 sampai 25 tahun itu fase yang ruwet. Di umur segitu, seseorang sedang mencari jati diri, mencoba memahami dunia, sekaligus memikirkan masa depan yang kadang terasa seperti teka-teki tanpa kunci jawaban.

Belum lagi beban kuliah yang kadang terasa seperti paket komplet penderitaan: tugas menumpuk, dosen yang sulit dihubungi, skripsi yang rasanya tidak selesai-selesai, dan pertanyaan keluarga yang selalu sama setiap pulang kampung: “Kapan wisuda?”

Di tengah semua itu, mahasiswa juga menghadapi persoalan personal: hubungan asmara yang kandas, konflik pertemanan, masalah ekonomi, atau sekadar rasa kesepian karena hidup jauh dari keluarga. Tekanan-tekanan kecil ini kalau menumpuk bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih serius. Sayangnya, sistem di kampus sering tidak benar-benar siap menghadapi itu.

Dosen, misalnya, secara formal memang tidak dituntut menjadi pembimbing emosional mahasiswa. Tugas utama mereka adalah mengajar, memberi tugas, lalu menilai. Setelah itu selesai. Hubungan dosen dan mahasiswa sering berhenti di ruang kelas atau di lembar nilai.

Akibatnya ada semacam “ruang kosong” dalam kehidupan kampus: siapa sebenarnya yang memperhatikan kondisi mental mahasiswa? Banyak perguruan tinggi sebenarnya sudah punya fakultas psikologi atau layanan konseling. Masalahnya, layanan ini sering bersifat pasif. Ia ada, tapi menunggu mahasiswa datang sendiri.

Padahal mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan sering justru yang paling enggan mencari pertolongan. Ada yang takut dianggap lemah, ada yang tidak tahu layanan itu ada, dan ada juga yang merasa masalahnya tidak cukup penting untuk diceritakan. Karena itu, kampus seharusnya tidak hanya menunggu bola, tetapi menjemput bola.

Misalnya dengan melakukan pemeriksaan psikologis secara berkala, terutama di masa-masa rawan seperti menjelang sidang skripsi. Atau menggunakan data akademik sebagai alarm awal—ketika nilai tiba-tiba anjlok, kehadiran menurun drastis, atau mahasiswa mendadak menghilang dari kelas.

Hal-hal seperti ini sebenarnya bukan program yang terlalu rumit. Banyak kampus sudah punya sumber daya untuk melakukannya, hanya saja belum menjadi prioritas. Ironisnya, kampus sering sangat bersemangat menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dikirim ke desa-desa lewat program KKN, membantu warga, memberi penyuluhan, atau membuat berbagai proyek pemberdayaan.

Semua itu tentu bagus. Tapi kadang terasa seperti paradoks kecil: kampus sibuk membantu masyarakat di luar sana, sementara di dalam kampus sendiri ada mahasiswa yang sedang berjuang sendirian menghadapi tekanan hidup.

Ada pepatah sederhana: perubahan seharusnya dimulai dari rumah sendiri. Kalau kampus ingin benar-benar menjadi tempat lahirnya generasi yang kuat dan peduli, maka perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar wacana.

Tragedi yang terjadi di UIN Suska Riau seharusnya menjadi pengingat bahwa dunia kampus tidak selalu seideal yang kita bayangkan. Di balik ruang kuliah, perpustakaan, dan seminar akademik, ada manusia-manusia muda yang sedang berjuang memahami hidup. Dan kadang, yang mereka butuhkan bukan hanya dosen yang pintar mengajar, tetapi juga sistem kampus yang cukup peduli untuk bertanya satu hal sederhana: “Kamu baik-baik saja?”

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak