PPN Naik, UMKM Diuji: Disuruh Kuat atau Dibiarkan Sekarat?

Kenaikan PPN jadi 12 persen itu, kalau dilihat dari kacamata negara, ya masuk akal. Negara butuh duit. Pembangunan jalan terus, subsidi harus dijaga, belum lagi tekanan ekonomi global yang nggak pernah benar-benar santai. Jadi wajar kalau pemerintah cari cara buat memperbesar ruang fiskal. Salah satunya ya lewat pajak.

Masalahnya, logika yang terasa rapi di atas kertas itu sering kali agak “mbulet” kalau sudah turun ke lapangan. Terutama kalau kita ngomongin UMKM—sektor yang dari dulu dielu-elukan sebagai tulang punggung ekonomi, tapi juga paling sering disuruh kuat sendiri.

Buat pelaku UMKM, kenaikan PPN ini bukan sekadar angka yang berubah dari 11 ke 12 persen. Ini soal napas usaha yang makin sesak. Banyak dari mereka sebenarnya belum benar-benar pulih sejak pandemi. Baru mulai bangkit, eh sekarang harus ketemu lagi sama biaya operasional yang terus naik. Bahan baku mahal, ongkos distribusi naik, sekarang pajak ikut nimbrung.

Di titik ini, pilihan yang tersedia juga nggak ada yang benar-benar enak. Mau naikin harga? Siap-siap ditinggal pelanggan yang juga lagi irit. Mau harga tetap? Ya berarti siap nerima margin keuntungan yang makin tipis. Ibaratnya, mau maju kena, mundur juga kena.

Yang sering luput dibahas, dampak ini nggak berhenti di pelaku usaha. Kita sebagai konsumen juga kena getahnya. Harga barang pelan-pelan naik, sementara penghasilan ya segitu-gitu aja. Ujung-ujungnya? Ya kita mikir dua kali sebelum beli sesuatu. Konsumsi turun, padahal ekonomi kita ini kan masih sangat bergantung sama belanja domestik.

Kalau sudah begini, efek domino mulai kelihatan. UMKM yang tertekan bisa mulai goyah. Dan ketika usaha mulai goyah, pilihan paling “rasional” bagi sebagian orang justru keluar dari sistem formal. Ngapain ribet bayar pajak dan urus administrasi kalau hasilnya nggak terasa? Mending jalan di jalur informal yang lebih simpel, walaupun ya konsekuensinya juga nggak kecil.

Ironisnya, di titik ini tujuan awal kebijakan bisa jadi meleset. Niatnya mau memperluas basis pajak, tapi yang terjadi justru sebaliknya: orang-orang pelan-pelan keluar dari sistem.

Bukan berarti kebijakan ini sepenuhnya salah. Negara tetap butuh pemasukan, itu fakta yang nggak bisa ditawar. Tapi mungkin yang perlu dipikirkan ulang adalah cara menyeimbangkannya. Karena keberhasilan kebijakan fiskal itu bukan cuma soal angka penerimaan yang naik, tapi juga soal apakah masyarakat di bawah masih bisa ikut bertahan.

Kenaikan PPN ini jadi terasa “berat sebelah” kalau berdiri sendirian. Harusnya ada langkah penyeimbang yang benar-benar terasa. Misalnya insentif pajak yang lebih konkret buat UMKM, proses administrasi yang nggak bikin pusing tujuh keliling, atau perlindungan yang benar-benar nyambung sama kondisi di lapangan.

Soalnya kalau cuma disuruh kuat tanpa dikasih alat bantu, ya lama-lama yang kuat juga bisa tumbang.

Pada akhirnya, kita perlu ingat satu hal sederhana: ekonomi itu bukan cuma soal negara ngumpulin pajak sebanyak-banyaknya. Ekonomi juga soal bagaimana pelaku usaha kecil—yang jumlahnya jutaan itu—bisa tetap hidup, berkembang, dan nggak kehabisan napas di tengah jalan.

Kalau UMKM mulai melemah, dampaknya bukan cuma ke satu-dua usaha. Ini bisa menjalar ke mana-mana. Lapangan kerja berkurang, daya beli turun, dan roda ekonomi ikut melambat.

Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi “perlu atau nggak PPN naik”, tapi “siapa yang paling kuat menanggung dampaknya?”

Dan kalau jawabannya adalah UMKM, ya sudah saatnya kita benar-benar serius mikirin: mereka ini mau terus dijadikan tulang punggung, atau cuma jadi bantalan tiap kali kebijakan ekonomi butuh penyesuaian.