Kaget Pas Lagi Jalan? Drama Baliho "Aku Harus Mati" yang Berujung Turun Panggung

Di jalan, poster film dengan tulisan besar “Aku Harus Mati” dan visual yang cukup mencolok belakangan mudah ditemui. Bagi sebagian orang, tampilan ini langsung menarik perhatian. Namun, tidak sedikit juga yang merasa kaget atau kurang nyaman saat melihatnya.

Fenomena promosi film Aku Harus Mati memang menjadi perbincangan publik. Bukan cuma karena judulnya yang kuat, tetapi juga karena cara promosinya yang dinilai berbeda dan berani tampil di ruang publik.

Di tengah persaingan industri hiburan, cara promosi seperti ini bisa dibilang cukup “jenius”. Pesannya singkat, langsung terasa, dan mudah diingat. Orang yang lewat bisa langsung mengenali judul filmnya tanpa perlu penjelasan panjang.

Selain itu, efek viral juga ikut mendorong promosi ini makin luas. Banyak orang membagikan foto baliho tersebut di media sosial, baik untuk mengkritik maupun sekadar bereaksi. Tanpa disadari, hal ini justru membuat nama filmnya semakin dikenal oleh banyak orang.

Namun, ketika pesan tersebut dipasang di ruang publik tanpa batasan, persoalan etika komunikasi mulai muncul.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) turut menyampaikan keprihatinan melalui akun Instagram resmi @pdskji_indonesia. Dalam pernyataannya, PDSKJI menilai ruang publik merupakan area yang diakses oleh berbagai kelompok, mulai dari anak-anak hingga individu yang sedang mengalami tekanan mental.

PDSKJI menyebut, paparan berulang terhadap pesan yang mengandung nuansa kematian, keputusasaan, atau penderitaan emosional tanpa konteks edukatif yang memadai dapat meningkatkan distres dan kecemasan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menjadi trigger bagi individu dengan riwayat depresi atau ide bunuh diri.

“Paparan berulang pesan tentang kematian dan keputusasaan tanpa konteks yang tepat dapat meningkatkan distres, kecemasan, dan berpotensi menjadi pemicu bagi mereka yang memiliki riwayat depresi atau ide bunuh diri,” tulis PDSKJI dalam pernyataan resminya, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

PDSKJI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kebebasan berekspresi dalam karya seni. Namun, penyampaian pesan di ruang publik tetap harus disertai tanggung jawab sosial, terutama jika menyangkut tema sensitif seperti kematian.

Selain itu, PDSKJI mengimbau agar materi promosi yang berpotensi memicu gangguan psikologis dapat ditinjau kembali. Mereka juga menekankan pentingnya konteks edukatif serta kolaborasi dengan profesional kesehatan mental dalam menyampaikan pesan kepada publik.

Di sisi lain, pemerintah turut merespons polemik ini. Baliho promosi tersebut akhirnya diturunkan setelah menuai keluhan dari masyarakat.

Melansir kanal YouTube Media Indonesia pada Selasa (7/4/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa konten promosi sensitif seperti ini tidak boleh terulang kembali.

“Baliho tersebut sudah kami turunkan. Namun, yang prinsip adalah ini tidak boleh terulang kembali. Yang seperti ini hanya untuk menarik publik, kemudian memasang iklan yang sensitif dan ini berdampak bagi masyarakat, maka ini tidak boleh terulang kembali,” ujar Pramono.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa promosi yang terlalu sensasional tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial, apalagi jika ditempatkan di ruang publik yang diakses semua kalangan.

Di titik ini, perdebatan jadi menarik. Di satu sisi, promosinya berhasil bikin orang berhenti dan memperhatikan. Tetapi di sisi lain, dampaknya juga bikin sebagian orang merasa tidak nyaman.

Bagi generasi muda yang hidup di tengah arus informasi cepat, kasus ini jadi pengingat bahwa tidak semua hal yang viral layak dianggap biasa. Apalagi kalau sudah menyangkut kesehatan mental dan ruang publik yang harusnya aman untuk semua orang.

Pada akhirnya, promosi memang perlu menarik perhatian. Namun, penting juga untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak berdampak negatif bagi orang lain.