Indonesia Dikepung Dua Bencana Sekaligus: Anak Krakatau Meletus, Kalimantan Dikepung Karhutla

Indonesia menghadapi dua ancaman bencana dengan karakter berbeda pada awal September 2026. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu operasional penerbangan di sejumlah wilayah, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membayangi Kalimantan pada periode risiko tinggi. 

Dua peristiwa ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah mengelola bencana secara terpadu, mulai dari sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga hingga perlindungan masyarakat.

Gunung Anak Krakatau mengalami episode erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB hingga Minggu (6/9/2026) pukul 00.04 WIB. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat episode tersebut berlangsung sekitar 25 jam. 

Status aktivitas gunung api tetap berada pada Level III atau Siaga. “Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus kami evaluasi secara berkala. Selama laporan evaluasi berikutnya belum diterbitkan, status Level III (Siaga) dan seluruh rekomendasinya tetap berlaku,” ujar Siti dalam rilis pers yang diterbitkan secara resmi pada Minggu (6/9/2026).

Dampak erupsi kemudian merambat ke ruang udara. BMKG dalam rilis resmi pada Minggu (6/9/2026) menyebut dua klaster abu vulkanik terpantau melingkupi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. 

“Pembaruan SIGMET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur serta ketinggian 50.000 kaki ke arah barat,” ujar Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani dalam rilis resmi pada Minggu (6/9/2026). Hingga saat itu BMKG telah menerbitkan 18 SIGMET untuk mendukung keselamatan navigasi udara.

Kementerian Perhubungan kemudian mengambil langkah pembatasan operasional penerbangan. Delapan bandara terdampak abu vulkanik, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas dan Atung Bungsu. 

Hingga Minggu (6/9/2026) pukul 17.06 WIB, tercatat 1.558 penerbangan tertunda dengan sekitar 170.000 penumpang terdampak. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan dalam keterangan resminya, “Keselamatan menjadi prioritas kita.” Penutupan delapan bandara kemudian kembali diperpanjang hingga Senin (7/9/2026) pukul 09.00 WIB.

BNPB mencatat abu vulkanik juga berdampak pada masyarakat di tiga kabupaten dan 15 kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Lampung Selatan, Pandeglang dan Tanggamus. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak. 

“Kami telah melakukan video conference secara intensif untuk mengetahui perkembangan kondisi masyarakat terdampak erupsi,” ujarnya dalam keterangan pers pada Minggu (6/9/2026). BNPB juga mengirim personel ke sejumlah lokasi serta memantau kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, ancaman karhutla masih berlangsung di Kalimantan. BMKG mencatat 463 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit pada awal September. 

BNPB pada Sabtu (5/9/2026) menempatkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan sebagai enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Kondisi ini berlangsung ketika pemerintah telah memperkirakan Agustus-September sebagai periode risiko tinggi kebakaran.

Dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki jaringan pemantauan dan respons lintas sektor. PVMBG memantau aktivitas vulkanik, BMKG membaca pergerakan abu serta kondisi atmosfer, BNPB mengoordinasikan penanganan dampak, sementara Kementerian Perhubungan menyesuaikan operasional penerbangan. Pada karhutla, koordinasi melibatkan BMKG, BNPB, TNI AU, Kementerian Kehutanan, KLH/BPLH dan pemerintah daerah.

Tantangannya berada pada tahap sebelum krisis membesar. BNPB sebelumnya memperkirakan Agustus-September sebagai periode risiko karhutla tinggi. Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889 hektar. Besarnya pengerahan water bombing dan OMC menunjukkan bahwa respons darurat masih membutuhkan sumber daya besar ketika kebakaran telah berkembang.

Erupsi Anak Krakatau menghadirkan pelajaran berbeda. Sistem peringatan dini mampu menghasilkan pembatasan penerbangan, penyesuaian aktivitas publik serta perlindungan masyarakat dari paparan abu. Karhutla memperlihatkan kebutuhan terhadap operasi berlapis dari pemadaman darat hingga intervensi atmosfer. Efektivitas tata kelola bencana akhirnya tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah bergerak ketika bahaya sudah terjadi.

Awal September 2026 memberi ujian bagi agenda mitigasi Indonesia. Informasi risiko perlu diterjemahkan lebih jauh ke dalam perencanaan tata ruang, penganggaran prabencana, perlindungan kelompok rentan dan pencegahan di tingkat tapak. Erupsi Anak Krakatau dan karhutla Kalimantan menghadirkan pertanyaan apakah Indonesia mampu bergerak dari pola respons terhadap krisis menuju tata kelola yang lebih kuat dalam mencegah risiko sebelum bencana membesar?