Menggugat Standar Ganda: Kenapa Loker Admin Butuh Sarjana, Tapi Pembuat UU Cukup Lulusan SMA?

Belakangan ini, linimasa media sosial X mendadak ramai oleh aksi warganet yang "menguliti" daftar riwayat hidup para anggota parlemen. Dari berbagai tangkapan layar profil yang beredar luas, ada satu temuan yang langsung memicu perdebatan. Ternyata cukup banyak anggota dewan yang tidak pernah menginjakkan kaki di bangku kuliah.

Dalam sekejap, warganet langsung membandingkan fakta itu dengan susahnya mencari kerja saat ini, di mana lowongan posisi staf biasa saja sering kali mewajibkan gelar sarjana.

Gaduh soal pendidikan anggota DPR ini sebenarnya bukan bermaksud merendahkan kemampuan orang yang tidak berkuliah. Kekecewaan yang ramai di dunia maya itu lebih merupakan luapan rasa kesal karena melihat standar ganda yang begitu nyata.

Di satu sisi, masyarakat harus berjuang keras mengejar ijazah tinggi demi mendapat pekerjaan layak dan membayar pajak. Di sisi lain, jalan menuju kursi pembuat undang-undang justru terbuka dengan syarat yang jauh lebih ringan.

Lantas, sampai kapan ketimpangan rekrutmen wakil rakyat ini akan terus dibiarkan di tengah tuntutan profesionalisme yang kian tinggi?

Kursi Parlemen Bukan Tempat Coba-coba Bagi Perumus Undang-Undang

Sebenarnya warganet bukan sekadar meributkan secarik ijazah, melainkan beban kerja yang dipegang para wakil rakyat di Senayan. Mereka punya kuasa penuh untuk mengetok palu undang-undang yang mengatur hidup 270 juta penduduk negeri ini.

Mulai dari urusan pajak penghasilan, aturan jam kerja buruh, sampai anggaran kesehatan dan pendidikan, semuanya diputus di ruang sidang itu. Kalau satu pasal saja salah dirumuskan, akibatnya bisa menyiksa kehidupan rakyat kecil selama bertahun-tahun.

Melihat betapa fatalnya dampak kebijakan tersebut, wajar kalau publik memprotes. Kok bisa, urusan menyusun aturan negara yang serumit itu malah diserahkan kepada orang-orang yang kapasitasnya dipertanyakan?

Bikin undang-undang butuh ketajaman analisis dan pemahaman naskah hukum yang mendalam. Kalau dasarnya saja tidak terbiasa dengan tempaan berpikir kritis, bagaimana bisa mereka menguliti pasal-pasal titipan yang sarat kepentingan oligarki?

Lebih konyolnya lagi, untuk menutupi ketidaktahuan itu, para anggota dewan ini malah menggantungkan diri pada barisan staf ahli bergelar sarjana hingga doktor.

Di sinilah letak ironinya. Orang-orang pintar yang paham hukum cuma disuruh kerja rodi di balik layar, sementara palu keputusan tetap dipegang oleh politisi yang aslinya minim kapasitas.

Menakar Ulang Standar Ganda Di Balik Seleksi Calon Legislatif

Kalau dicari akar masalahnya, semua ini bermula dari aturan pemilu yang mematok syarat pendidikan minimal hanya lulusan SMA. Aturan ini memang berdalih untuk melindungi hak setiap warga negara agar bisa ikut dipilih.

Sayangnya, kelonggaran itu justru dimanfaatkan partai politik demi kepentingan praktis. Alih-alih merekrut kader akar rumput yang cerdas dan berpihak pada rakyat, partai lebih bernafsu mencalonkan pesohor atau orang berduit tebal.

Pembinaan kader di dalam partai politik pun berjalan setengah hati. Urusan apakah seorang calon paham cara membuat undang-undang atau tidak sering kali diabaikan, yang penting bisa mendulang banyak suara.

Akibatnya, standar kelayakan wakil rakyat tidak pernah naik kelas selama berdekade-dekade. Saat dunia kerja swasta mati-matian menaikkan standar demi mendapatkan orang terbaik, pintu masuk parlemen justru dibiarkan longgar tanpa saringan mutu.

Padahal, tugas utama partai politik adalah melahirkan negarawan, bukan sekadar mencari pendulang suara demi kursi kekuasaan. Lemahnya sistem seleksi inilah yang membuat wibawa lembaga dewan merosot di mata publik.

Mendesak Reformasi Rekrutmen Politik Demi Mengembalikan Wibawa Dewan

Kemarahan warganet di media sosial belakangan ini harus dibaca sebagai alarm darurat bahwa kesabaran masyarakat sudah habis. Jika ketimpangan rekrutmen ini dibiarkan tanpa perombakan total, kepercayaan rakyat terhadap negara bisa runtuh berkeping-keping.

Dampak paling bahayanya adalah munculnya sikap apatis massal, di mana anak-anak muda makin muak dan tidak peduli lagi dengan masa depan politik bangsanya.

Langkah pembenahan mutlak harus dimulai dari dalam tubuh partai politik itu sendiri. Mereka wajib menerapkan uji kelayakan yang transparan, ketat, dan berbasis rekam jejak, bukan sekadar seleksi abal-abal yang diatur mahar politik.