Pakar Hukum UGM Kritik Putusan PTUN Kasus Petani Batur soal Gugatan AMDAL

Sejumlah pakar hukum mengkritik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dalam perkara Masyarakat Tani Sari Merta, Batur, Bali, melawan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE). Para eksaminator menilai majelis hakim keliru mengategorikan gugatan perorangan petani sebagai Citizen Lawsuit (CLS), sehingga perkara tidak diperiksa hingga pokok sengketa.

Kritik tersebut disampaikan dalam eksaminasi putusan perkara Sari Merta yang diselenggarakan Pusat Kajian Hukum Adat (PUSKAHA) Djojodigoeno Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini membedah putusan yang menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

Perkara tersebut berawal dari penerbitan surat pengecualian wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Dirjen KSDAE untuk perizinan proyek wisata alam PT Tanaya Pesona Batur di kawasan Taman Wisata Alam Batur. Menurut pemaparan Radit, kuasa hukum warga dari LBH Bali, izin perusahaan mencakup lahan seluas sekitar 85,65 hektare.

Radit menjelaskan, warga menggugat keputusan tersebut karena mempersoalkan kewenangan penerbitan pengecualian AMDAL, prosedur yang dinilai tidak partisipatif, serta risiko lingkungan di kawasan rawan bencana Gunung Batur.

"Setelah mempelajari perizinan tersebut, kami menemukan fakta krusial bahwa perizinan PT Tanaya Pesona Batur diterbitkan tanpa AMDAL karena Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Pengecualian Wajib AMDAL," ujar Radit dalam pemaparan kasus posisi.

Dalam eksaminasi, Dr. Richo Andi Wibowo dari Departemen Hukum Administrasi Negara FH UGM menilai pengadilan mencampuradukkan gugatan perorangan dengan mekanisme CLS. Menurutnya, para petani menggugat sebagai individu yang merasa terdampak, sehingga tidak semestinya dibebani persyaratan notifikasi 60 hari yang berlaku dalam mekanisme CLS.

"Warga yang tinggal di kawasan tidak harus menunggu hutannya gundul atau terjadi banjir bandang dulu baru boleh menggugat ke PTUN. Jika hakim menuntut harus ada kerugian material riil saat itu juga baru diakui legal standing-nya, maka keadilan yang diberikan PTUN akan selalu datang terlambat," kata Richo.

Pandangan serupa disampaikan Michelle S. Lanjelo dari Tim Pandekha. Ia menyoroti perubahan klasifikasi gugatan yang dinilai menjadi pangkal kesalahan penerapan hukum acara.

"Ada lompatan logika hukum yang sangat menggelikan dalam pertimbangan hakim. Penggugat mengajukan gugatan perorangan membatalkan Surat Pengecualian AMDAL, tetapi hakim sepihak mengubahnya menjadi Citizen Lawsuit (CLS) dan menggugurkannya karena syarat notifikasi 60 hari," ujar Michelle.

Sementara itu, Prof. Dr. Andri Gewibisana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai kekeliruan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan wisata alam tetap perlu dinilai berdasarkan skala dan tingkat risiko lingkungannya.

"Gugatan diajukan berdasarkan hak gugat perorangan, tetapi diadati dan dinilai berdasarkan syarat Citizen Lawsuit (CLS). Ya jelas tidak akan pernah memenuhi syarat!" kata Andri.

Di sisi warga, Jero Brata, perwakilan Kelompok Tani Sari Merta Batur, menyebut tanah tersebut sebagai sumber penghidupan masyarakat. Ia juga mengungkapkan konflik proyek perizinan telah mengganggu hubungan sosial dan kegiatan adat warga.

"Di Bali, kami sangat membutuhkan kekompakan sosial dalam setiap kegiatan adat dan keagamaan. Jika proyek pembangunan perizinan ini terus berlanjut tanpa memedulikan warga, kami tidak tahu bagaimana nasib masa depan masyarakat adat Batur," ujar Jero.

Hasil eksaminasi tersebut akan dikompilasi PUSKAHA Djojodigoeno FH UGM bersama koalisi untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan kasasi. Para eksaminator berharap MA dapat memeriksa substansi perkara, terutama terkait kewenangan dan prosedur penerbitan pengecualian wajib AMDAL.