Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Setiap kali membuka dompet, pengeluaran terasa bertambah mulai dari pajak semakin banyak, membeli kebutuhan primer, membayar tagihan, mengurus kendaraan, hingga memiliki rumah, semuanya terasa bersentuhan dengan pajak. Di tengah harga yang menekan, bagaimana kalau masyarakat terus diminta membayar, kapan negara menghadirkan hasil setimpal?

Bayangkan seorang pekerja menerima gaji setiap akhir bulan. Sebelum uang itu sempat disisihkan, sebagian sudah dibayarkan untuk biaya kontrakan, cicilan, ongkos, beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan anak.

Di tempat kerja, kabar pengurangan karyawan mulai terdengar. Pada saat yang sama, ia membaca berita tentang target penerimaan pajak yang harus dikejar. Ia tidak menolak membayar pajak. Bagaimana jika beban pungutan bertambah ketika pendapatan justru tidak bertumbuh secepat pengeluaran?

Di titik itulah keresahan tentang pajak berubah menjadi persoalan keadilan. Masyarakat bukan hanya mempersoalkan besarnya pungutan, tetapi juga manfaat, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk kebutuhan bersama. Sayangnya manfaatnya tidak selalu kembali secara langsung kepada masyarakat yang membayar pajak mulai dari perbaikan jalan umum, sekolah, puskesmas, bantuan sosial, dan perlindungan bencana dibiayai melalui anggaran publik selalu terlambat ke tangan masyarakat.

Pasal 23 ayat (1) menegaskan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak harus berjalan beriringan dengan kewajiban negara mengelolanya secara bertanggung jawab.

Negara membutuhkan pajak untuk membiayai layanan publik dan menjaga APBN. Namun, kebijakan pajak yang tidak mempertimbangkan daya beli, kemampuan usaha, dan kondisi tenaga kerja berisiko menambah tekanan pada rumah tangga maupun perusahaan. Tantangannya bukan memilih antara pajak atau kesejahteraan, melainkan memastikan keduanya berjalan seimbang.

Di pasar kerja, tekanan juga perlu diperhatikan. Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari–Oktober 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Angka ini bukan seluruh PHK di Indonesia dan masih dapat berubah karena pekerja memiliki waktu enam bulan untuk mengajukan klaim. Meski begitu, jadikan pengingat bahwa kehilangan pekerjaan merupakan risiko nyata bagi puluhan ribu keluarga.

Perlu dibedakan antara memperbaiki kepatuhan pajak dan menambah beban melalui pungutan atau tarif baru. Menutup kebocoran, menindak penghindaran pajak, memperbaiki administrasi, dan memastikan kelompok yang mampu membayar memenuhi kewajibannya merupakan langkah berbeda dari membebani konsumsi rumah tangga atau arus kas usaha kecil.

Jika pungutan bertambah tanpa menghitung kemampuan membayar, rumah tangga dapat mengurangi belanja, sementara usaha kecil menghadapi biaya lebih tinggi. Ketika penjualan melemah, perusahaan bisa menunda perekrutan, mengurangi jam kerja, bahkan melakukan PHK. Ini bukan akibat otomatis dari setiap kenaikan pajak, tetapi risiko yang patut dihitung sebelum kebijakan diberlakukan.

Pencegahan perlu dimulai dari kebijakan pajak yang peka terhadap kondisi ekonomi. Pertama, melihat dan menilai dampak setiap pungutan terhadap kelompok berpendapatan rendah, pekerja, dan UMKM. Kebijakan dapat dibuat lebih berjenjang sesuai kemampuan membayar, disertai pengecualian atau keringanan yang tepat sasaran ketika tekanan ekonomi meningkat.

Kedua, penerimaan dapat diperkuat melalui perluasan kepatuhan dan pengawasan yang adil, bukan sekadar mengejar masyarakat yang paling mudah dijangkau. Sistem administrasi harus sederhana, kepastian aturan dijaga, dan pungutan pusat maupun daerah tidak tumpang tindih. Pelaku usaha perlu memperoleh penjelasan, masa penyesuaian, serta mekanisme keberatan yang mudah digunakan.

Ketiga, belanja negara harus diarahkan untuk menjaga pekerjaan dan daya beli. Dukungan bagi UMKM yang produktif, pelatihan ulang pekerja, penempatan kerja, perlindungan JKP, serta bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu keluarga melewati masa sulit. Pemerintah juga perlu menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan agar gejolak harga tidak menggerus pendapatan lebih cepat daripada kenaikan upah.

Keempat, setiap kebijakan perlu dievaluasi secara terbuka. Pemerintah dapat mengukur dampak pungutan terhadap konsumsi, biaya produksi, penyerapan tenaga kerja, dan kelangsungan UMKM. Bila indikator memburuk, penyesuaian harus dilakukan. Target penerimaan penting, tetapi kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan pekerjaan juga tidak kalah penting.

Pajak seharusnya bukan jadi musuh masyarakat. Tanpa penerimaan negara, banyak layanan bersama akan sulit dibiayai. Namun, kepercayaan publik tumbuh ketika warga melihat aturan yang adil, layanan yang membaik, dan penggunaan anggaran yang dapat diperiksa.

Pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan, pedagang yang menghitung ulang modal, dan orang tua yang berusaha menjaga belanja dapur bukan sedang meminta bebas dari kewajiban. Mereka berharap kebijakan dibuat dengan memahami keadaan nyata.

Mengejar pajak saat daya beli tertekan membutuhkan ketelitian mengatur penghasilan dan pengeluaran. Jangan sampai negara berhasil menambah penerimaan dalam jangka pendek, tetapi justru memperlemah konsumsi, usaha, dan lapangan kerja yang menjadi sumber penerimaan pada masa berikutnya.

Pajak yang sehat bukan hanya pajak yang terkumpul, melainkan pajak yang dipungut secara adil dan kembali menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.