Bukan Cuma Buat Beli Kopi, Ini 7 Fakta Perkembangan QRIS yang Makin Canggih

QRIS kini bukan sekadar metode pembayaran praktis untuk membeli kopi atau berbelanja di minimarket. Sistem pembayaran berbasis kode QR ini terus berkembang, baik dari sisi jumlah pengguna maupun jangkauan lintas negara. Di tengah perkembangan tersebut, Bank Indonesia (BI) juga memperbarui ketentuan biaya layanan bagi merchant yang menggunakan QRIS.

Mulai 1 Oktober 2026, ketentuan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS mengalami penyesuaian untuk sejumlah kategori transaksi. Di sisi lain, konektivitas pembayaran digital Indonesia dengan negara lain juga terus dijajaki. Lantas, apa saja perubahan yang perlu diketahui masyarakat dan pelaku usaha?

1. Ketentuan MDR QRIS Berubah, Merchant Perlu Memahami Tarifnya

MDR merupakan biaya layanan yang dikenakan kepada merchant atas transaksi menggunakan QRIS. Biaya ini menjadi bagian dari mekanisme pembayaran antara pihak-pihak dalam ekosistem QRIS dan ditanggung oleh merchant, bukan dibebankan kepada konsumen melalui biaya tambahan saat membayar.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai 1 Oktober 2026, tarif MDR dibedakan menurut kategori merchant dan nominal transaksi.

Untuk merchant usaha mikro (UMI), transaksi hingga Rp500.000 dikenai MDR 0%. Sementara itu, transaksi di atas Rp500.000 dikenai tarif 0,3%.

Adapun untuk merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar, transaksi hingga Rp100.000 dikenai MDR 0%. Jika nominal transaksi melebihi Rp100.000, tarif MDR yang berlaku adalah 0,7%.

Ketentuan khusus juga berlaku untuk kategori tertentu. Pada sektor pendidikan, transaksi hingga Rp100.000 dikenai MDR 0%, sedangkan transaksi di atas nominal tersebut dikenai tarif 0,6%. Sementara itu, untuk merchant SPBU, transaksi hingga Rp100.000 dikenai MDR 0% dan transaksi di atasnya dikenai tarif 0,4%.

Untuk kategori layanan tertentu, seperti badan layanan umum (BLU), public service obligation (PSO), penyaluran bantuan sosial, pembayaran pemerintah tertentu, serta donasi sosial nirlaba, ketentuan MDR 0% tetap mengikuti klasifikasi dan aturan yang berlaku.

Perbedaan tarif ini penting dipahami, terutama oleh pelaku usaha yang menerima pembayaran QRIS. Dengan mengetahui kategori usaha dan batas nominal transaksi, merchant dapat memperkirakan biaya layanan yang berlaku tanpa salah memahami ketentuan yang ditetapkan.

Bagi konsumen, hal yang tidak kalah penting adalah mengetahui bahwa MDR bukan biaya tambahan yang boleh begitu saja dibebankan kepada pembeli. Pembayaran menggunakan QRIS tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. QRIS Cross Border Sudah Terhubung dengan Enam Negara

Perkembangan QRIS tidak berhenti di dalam negeri. Melalui skema QRIS Cross Border (lintas negara), masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran di sejumlah negara mitra yang telah mendukung konektivitas tersebut.

Hingga 2026, konektivitas QRIS lintas negara telah terjalin dengan enam negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Kehadiran konektivitas ini membuat pembayaran bagi wisatawan menjadi lebih praktis. Ketika berada di negara mitra, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode QR yang didukung oleh sistem pembayaran setempat, sesuai ketentuan dan layanan yang tersedia.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor pariwisata, konektivitas tersebut juga membuka peluang untuk melayani wisatawan dengan cara pembayaran digital yang semakin mudah. Namun, penggunaan QRIS lintas negara tetap bergantung pada dukungan penyedia layanan, merchant yang berpartisipasi, serta ketentuan di negara tujuan.

Artinya, QRIS memang semakin mendunia, tetapi jangkauannya tidak otomatis berlaku di semua negara. Pengguna tetap perlu memastikan bahwa layanan pembayaran QRIS lintas negara tersedia di lokasi yang dituju.

3. Hong Kong dan Timor-Leste Masuk dalam Rencana Perluasan

Selain negara yang sudah terhubung, BI terus menjajaki perluasan konektivitas QRIS dengan negara dan wilayah lain.

Pada 24 September 2026, Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki interoperabilitas pembayaran berbasis kode QR lintas negara. Kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas kemudahan transaksi digital antara Indonesia dan Hong Kong.

BI juga merencanakan tahap uji coba atau sandboxing konektivitas pembayaran dengan Timor-Leste dan Hong Kong pada kuartal IV 2026.

Meski demikian, rencana uji coba dan penjajakan kerja sama tidak sama dengan layanan yang sudah tersedia secara luas bagi masyarakat. Karena itu, Hong Kong dan Timor-Leste belum tepat disebut sebagai negara yang sudah sepenuhnya dapat menggunakan QRIS Cross Border seperti negara mitra yang telah beroperasi.

Perbedaan status ini penting agar masyarakat tidak keliru mengira bahwa QRIS sudah bisa digunakan di semua lokasi di kedua wilayah tersebut.

4. India dan Arab Saudi Juga Masuk dalam Pembahasan

Peluang perluasan QRIS turut mengarah ke negara lain, termasuk India dan Arab Saudi. Namun, perkembangan kerja sama dengan masing-masing negara perlu dilihat sesuai tahapnya.

Bank Indonesia tengah membahas perluasan konektivitas pembayaran dengan India. Sementara itu, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang diharapkan dapat dijangkau melalui kerja sama pembayaran digital pada masa mendatang.

Keduanya belum dapat dianggap sebagai negara yang sudah menyediakan QRIS secara luas bagi pengguna Indonesia. Proses kerja sama lintas negara memerlukan pembahasan teknis, kesepakatan antarlembaga, serta penyesuaian sistem pembayaran masing-masing negara.

Jika konektivitas tersebut nantinya terealisasi, kemudahan pembayaran digital berpotensi membantu masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri, termasuk untuk keperluan wisata, pendidikan, maupun ibadah. Meski begitu, manfaat tersebut tetap bergantung pada hasil kerja sama dan waktu penerapan resminya.

5. Pengguna dan Transaksi QRIS Terus Bertumbuh

Perluasan QRIS didukung oleh pertumbuhan penggunaan di dalam negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta, sedangkan jumlah merchant mencapai 44,86 juta. Sebanyak 96,68% merchant tersebut merupakan UMKM.

Pada semester I 2026, volume transaksi QRIS tercatat mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp1,12 kuadriliun. Nilai transaksi tersebut tumbuh 93,92% secara tahunan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi bagian penting dari aktivitas pembayaran digital masyarakat. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada pusat perbelanjaan besar, tetapi juga meluas ke berbagai jenis usaha, termasuk UMKM.

Bagi pelaku usaha kecil, pembayaran digital dapat membantu menyediakan alternatif transaksi yang praktis bagi pelanggan. Sementara itu, bagi konsumen, QRIS menawarkan pilihan pembayaran tanpa perlu menyiapkan uang tunai, selama fasilitas dan saldo atau sumber dana yang digunakan mendukung transaksi.

Namun, pertumbuhan transaksi digital juga perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan. Pengguna sebaiknya memeriksa nama merchant sebelum mengonfirmasi pembayaran, tidak membagikan PIN atau kode autentikasi, dan memastikan nominal transaksi sudah benar.

6. Kartu Kredit Indonesia Ikut Mendukung Ekosistem Pembayaran Digital

Selain mengembangkan QRIS, BI juga memperkuat infrastruktur pembayaran domestik melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI). Instrumen ini diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2026.

KKI dirancang sebagai instrumen pembayaran kredit yang diproses di dalam negeri. Instrumen ini juga dapat menjadi sumber dana untuk transaksi QRIS melalui metode pemindaian kode QR maupun tap, sesuai dukungan layanan yang tersedia.

Pengembangan KKI menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran nasional. Dengan dukungan infrastruktur domestik, sistem pembayaran diharapkan dapat semakin efisien sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemrosesan di luar negeri.

Meski demikian, KKI dan QRIS memiliki fungsi yang berbeda. QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR, sedangkan KKI merupakan instrumen pembayaran kredit. Keduanya dapat saling mendukung dalam ekosistem pembayaran, tetapi bukan produk yang sama.

7. Digitalisasi Tetap Perlu Diimbangi Inklusi Keuangan

Di tengah perkembangan pembayaran digital, edukasi masyarakat dan penguatan penggunaan rupiah fisik tetap memiliki peran penting. Hal ini turut tercermin dalam kegiatan BI Perwakilan Nusa Tenggara Barat melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 dan Pameran Uang Rupiah Bank Indonesia (RINJANI) yang diselenggarakan di Mataram pada 11–14 Agustus 2026.

Kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan manfaat pembayaran digital sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rupiah. Digitalisasi tidak berarti seluruh transaksi harus beralih ke sistem elektronik, sebab kebutuhan dan akses masyarakat berbeda-beda.

Bagi UMKM, misalnya, penggunaan QRIS perlu diiringi pemahaman mengenai biaya layanan, keamanan transaksi, dan pencatatan keuangan. Sementara itu, masyarakat juga perlu tetap memahami penggunaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi pembayaran bukan hanya ditentukan oleh banyaknya pengguna atau luasnya konektivitas antarnegara. Kemudahan akses, keamanan, literasi keuangan, dan kesiapan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut.

QRIS Makin Luas, tetapi Informasi Tetap Perlu Dipahami

Perkembangan QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih luas, baik melalui pertumbuhan pengguna domestik maupun kerja sama lintas negara. Penyesuaian tarif MDR mulai 1 Oktober 2026 juga menjadi informasi penting bagi merchant agar dapat memahami biaya layanan sesuai kategori usahanya.

Di sisi internasional, enam negara telah terhubung dengan QRIS Cross Border (lintas negara), sementara Hong Kong dan Timor-Leste masuk dalam rencana uji coba konektivitas pada kuartal IV 2026. India dan Arab Saudi juga menjadi bagian dari pembahasan perluasan, tetapi belum dapat disebut sebagai negara yang sudah menyediakan layanan QRIS secara luas.

Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu mengikuti informasi resmi dari Bank Indonesia serta penyedia layanan pembayaran. Dengan pemahaman yang tepat, QRIS dapat dimanfaatkan secara lebih aman dan efektif, tanpa salah mengartikan tarif merchant maupun status kerja sama internasionalnya.